Sebagai konsekwensi hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembatalan istilah empat pilar bangsa, sesungguhnya menunjukkan sesuatu yang inkonstitusional (tidak sesuai konstitusi) terhadap dasar (falsafah negara). Padahal jika dicermati dengan saksama dan lebih kritis, awalnya istilah empat pilar bangsa telah disepakati oleh fraksi-fraksi yang ada di MPR RI. Untuk kemudian diamanahkan ke MPR RI agar disosialisasikan. Sehingga lembaga negara ini memutuskan menggunakan istilah empat pilar (Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika). Namun berdasarkan hasil keputusan MK menyatakan bahwa empat pilar inkonstitusional. Ini artinya jika tetap digunakan istilah empat pilar tersebut untuk disebarluaskan, maka akan melanggar konstitusi.
Belajar dari pengalaman ini menimbulkan asumsi jika di negeri ini para pemimpinnya saat ini tidak cerdas pemahamannya terhadap dasar negara. Atau dalam bahasa lainnya tidak memiliki ‘kecerdasan ideologi’. Bagaimana tidak, jika yang sakral falsafah (dasar) negara (ideologi bangsa), diubah menjadi pilar atau tiang.
Kecerdasan Identitas
Apa yang dimaksud dengan kecerdasan identitas? Untuk memahami apa yang dimaksud dengan kecerdasan ideologi (KI), sebuah ilustrasi diperlukan dalam menjelaskannya. Sebagai satu contoh sederhana adalah peristiwa pengeboman (bom Bali I dan II). Menurut hemat penulis, semestinya menggugah rasa kesadaran bagi si pelaku bahwa tindakan pengeboman tersebut merupakan sebuah ‘kebodohan kemanusiaan’. Tindakan pengeboman atau kekerasan antara manusia ini selalu dilakukan dengan menggunakan atas nama agama (ideologi) sebagai pembenarnya.
Pelbagai penemuan penting terhadap hakikat kedirian manusia dari mulai yang disebut dengan kecerdasan intelektual (intelectual quotient atau IQ) yang bersifat individual. Dilanjutkan dengan kecerdasan emosional (emotional quotient atau EQ) yang bersifat interaktif (habluminannas). Kemudian kecerdasan spritual (spritual quotient atau SQ) yang bersifat transendental (habluminallah), tidak menjadi obat penolak yang mujarab.
Kecerdasan ini dari yang intelektual, emosional sehingga spritual, ternyata belum mampu dan teruji dalam memperkenalkan kedirian (identitas) akan ke-manusia-an manusia sebagai yang dicipta (makhluk, bukan khalik, sang Pencipta). Sehingga pembunuhan atas manusia yang satu oleh manusia lainnya, tidak menistakan kemanusiaan mereka. Ini disebabkan pembunuhan yang dilakukan selalunya mengatasnamakan Tuhan oleh mereka (kelompok) justru yang menganggap dekat dengan Tuhan. Berlatar belakang realitas atas nama kebodohan itulah sesungguhnya menurut hemat penulis perlu diperkenalkan dengan apa yang disebut kecerdasan identitas (intelligence identity atau II). Kecerdasan ini bukanlah hal baru, melainkkan simultansi (akumulatif) dari ketiga kecerdesan sebelumnya yang tidak dapat dipisahkan (terintegrasi). Ini disebabkan tidaklah memungkinkan jika seseorang yang ibadahnya melebihi dari orang rata-rata dengan ciri khas tertentu menginginkan menjadi ‘pengantin’ bom bunuh diri untuk membunah orang lain. Mereka inilah dengan menggunakan cara pandang kecerdasan identitas merupakan orang-orang atau kelompok yang sesungguhnya ‘bodoh’ (tidak cerdas) secara intelektual, emosi dan spritual.
Falsafah Negara
Seteleh dimengerti apa yang dimaksud dengan kecerdasan identitas, lalu kemudian yang terpenting ialah memahami apa yang dimaksud dengan falsafah negara. Dalam ini, secara inheren (melekat) dan bersamaan (simultan), umumnya falsafah negara dalam kehidupan berkebangsaan dan bernegara selalu berhubungan erat (inheren) dengan ideologi. Begitu juga sebaliknya, ideologi terintegrasi dengan falsafah negara. Sehingga dalam hubungan ini juga kita mengenal yang oleh MPR disebut istilah empat pilar.
Pelbagai literatur pada umumnya menjelaskan bahwa konsep ideologi terdapat empat pengertian yang melekat kepadanya. Pertama, ideologi yang dianggap sebagai kesadaran palsu. Kedua, ideologi yang dimaknai sebagai konsep netral. Ketiga, ideologi yang diakui dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah. Keempat, ideologi sebagai isme. Adapun ideologi dalam arti yang pertama dapat dijelaskan sebagai kesadaran palsu, biasanya dipergunakan oleh kalangan filosof dan ilmuwan sosial. Yang dimaksudkan bahwa ideologi merupakan teori-teori yang tidak berorientasi pada kebenaran, melainkan pada kepentingan pihak yang mempropagandakannya. Ideologi juga dilihat sebagai sarana kelas atau kelompok sosial tertentu yang berkuasa untuk mengakui kekuasaannya.
Sementara pengertian kedua, ideologi dalam arti netral. Ideologi merupakan keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai dan sikap dasar suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. Makna kedua ini terutama ditemukan dalam negara-negara yang menganggap penting adanya suatu ideologi negara (yang dalam konteks itu dapat diartikan dengan falsafah negara, bukan empat pilar). Yang perlu difahami bahwa disebut dalam arti netral karena baik buruknya tergantung kepada isi ideologi tersebut.
Sedangkan arti ketiga ideologi sebagai keyakinan yang tidak ilmiah. Hal ini pada umumnya (sudah merupakan sebuah kebiasaan) digunakan dalam filsafat dan ilmu-ilmu sosial yang positivistik (apa adanya dalam kontek keintelektualan dan akademis). Sedangkan ideologi dalam konteks isme lebih pada sandaran yang menjadi pedrong bagi kelompok atau pengikut yang meyakini terhadap apa yang menjadi pikiran si pencetus (pelopor). Dalam konteks ini yang trend ialah istilah Basyirisme (sekelompok orang yang meyakini sebuah pemikiran untuk melawan (membangkang) para pemimpiin yang muslim, namun dinilai kafir (ingkar).
Hubungan Kecerdasan Identitas dan Falsafah Negara
Setelah dimengerti secara sederhana apa yang dimaksud dengan kecerdasan identitas dan falsafah negara, kemudian penting memahami hubungan antara keduanya. Hubungan ini mengargumentasikan begitu pentingnya memahami potensi konflik primordial (identitas) terkait dengan potensi riil konflik manusia. Dapat dimaklumi jika eksistensi manusia dapat dijelaskan berasaskan identitas (termasuk identitas kebangsaannya sebagai warga yang tinggal di sebuah negara) yang memiliki konsekuensi dua hal utama. Pertama, dengan perbedaan identitas berpotensi manusia untuk berkolaborasi (bekerja sama). Kedua, perbedaan identitas secara naluriah mendorong atau memicu potensi konflik.
Adapun penyebab potensi konflik yang terjadi dapat diklasifikasi berdasarkan perbedaan: Ideologi, RAS (geneologi atau asal keturunan/orang selalu menyebutnya genetika), perbedaan budaya (kultur), dan perbedaan kepemilikan atau penguasaan potensi sumber daya (ekonomi, politik, hukum, geografis, dan yang lainnya).
Dengan memahami realitas empirik terkait perbedaan dan persamaan jika ini adalah bawaan atau given (takdir) dari eksistensi (keberadaan) manusia, ‘mewajibkan’ umat manusia (termasuk di dalamnya seluruh warga Indonesia agar memahami, mengetahui dan mengakui) bahwa kita semua adalah satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air. Pengakuan ini disebut dengan nasionalisme temporer (sementara).
Sehingga penulis meyakini jika kita semua akan semakin faham bahwa ‘kecerdasan identitas’ memiliki hubungan yang menentukan terhadap keberadaan dari ‘falsafah negara’ yang oleh orang Indonesia disebut dengan Pancasila. Lalu pertanyaannya: Apa, di mana atau bagaimana hubungannya? Jawaban sementaranya ialah sebuah tesis: “Semakin cerdas sebuah bangsa dari suatu negara, maka semakin minim, kecil atau sedikit atau bahkan hilang perasaan ‘ke-bhinekaan-nya.” Ini bukan disebabkan mereka (bangsa itu) berasal dari negara Indonesia, melainkan mereka (bangsa ini) adalah bagian dari umat manusia yang lain. Lebih tegasnya bahwa kita adalah sama-sama manusia. Semoga.***
Muchid Albintani
Staf Pengajar FISIP Unri Editor : Rindra Yasin