Pemerintah kembali menyampaikan kabar gembira bagi rakyat Indonesia, khususnya bagi sarjana yang ingin menjadi PNS, atau bagi kalangan honorer yang ingin diangkat menjadi PNS. Pasalnya pemerintah akan mengangkat 100 ribu pegawai, terbagi 60 ribu untuk CPNS dan 40 ribu untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ini merupakan kabar gembira untuk kesekian kalinya, namun para pelamar CPNS sudah berulang kali dikecewakan pemerintah. Misalnya, kasus penerimaan CPNS dari jalur honorer kategori 1 (K1) hingga kini sebagian mereka belum juga diangkat jadi PNS, padahal mereka sudah lulus seleksi berkas dan seharusnya sudah mendapat NIP seluruhnya. Begitu juga bagi honorer kategori 2 (K2), ribuan peserta telah mengikuti tes yang ditentukan pemerintah dan yang lulus hanya 30 persen, namun yang lulus pun sampai kini belum diproses, entah kapan?
Tak jauh bedanya dengan nasib peserta tes CPNS jalur umum tahun 2013 lalu. Banyak di antara mereka yang belum diproses, bahkan masih ada pemerintah daerah yang belum mau mengumumkan hasil tesnya.
Kini, kembali pemerintah menyampaikan kabar gembira akan menyeleksi CPNS sebanyak 100 ribu orang? Rakyat pun heran, mengapa mereka yang sudah lulus itu tidak diproses NIP-nya, dan mengapa harus menggelar tes CPNS lagi, ada apa? Rakyat jadi bertanya-tanya, mengapa tidak diselesaikan mereka yang lulus itu terlebih dahulu. Bukankah ini menjadi beban baru bagi pemerintah. Berkas yang lama saja belum selelasi, mengapa harus menerima berkas baru?
Kesan yang muncul bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birorasi tidak serius dalam menjalankan tugasnya. Pekerjaan lama belum selesai, malah ditambah dengan pekerjaan baru pula.
BKN dan Kementerian PAN RB seharusnya sebagai gerbang terdepan untuk bekerja serius, jangan menumpuk-numpuk pekerjaan. Jika BKN dan Kementerian PAN RB sudah seperti itu, bagaimana lagi aparat di daerah, tentu lebih parah lagi.
Jangan-jangan, ada proyek di balik penerimaan CPNS ini. Bisa saja proyek politik, sebab penerimaan CPNS merupakan jurus sakti untuk mendulang suara. Bukankah dalam politik segalanya bisa dijadikan azas manfaat? Sebab, biasanya penerimaan CPNS itu di bulan Oktober, Novermber, tetapi kali ini mengapa dipercepat. Ada apa?
Terlepas dari beragam dugaan terkait penerimaan CPNS ini, bagi rakyat yang penting jangan zalimi mereka yang sudah lulus —harus diselesaikan proses pengangkatan menjadi PNS— dan jangan zalimi rakyat yang belum lulus pula —jangan ada kongkalikong antara panitia seleksi CPNS dengan pejabat pemerintah—.*** Editor : Rindra Yasin