Gerakan Menuju Satu Peta

Rindra Yasin • Dipublikasikan Rabu, 21 Mei 2014 | 11:41 WIB
GERAKAN untuk mendukung terwujudnya kebijakan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yaitu Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy yang dicanangkan beliau pada sidang kabinet paripurna 23 Desember 2010 yang lalu, kiranya perlu untuk terus digelorakan di seluruh wilayah tanah air.

One Map Policy didengungkan pemerintah didasari keprihatinan terhadap berbagai data spasial (data menyangkut keruangan atau kewilayahan) yang saling tumpang tindih. Oleh karena itu inti dari Kebijakan Satu Peta adalah agar berbagai peta-peta yang dihasilkan oleh para praktisi pemetaan harus terintegrasi dalam satu referensi tunggal sebagaimana diamanatkan Undang-undang No 4/ 2011 tentang Informasi Geospasial (UUIG).
 
SRGI 2013: Sistem Referensi Tunggal
Referensi tunggal yang dimaksud di sini adalah Sistem Referensi Geospasial Indonesia 2013 (SRGI 2013) yang merupakan sistem koordinat nasional yang konsisten dan kompatibel dengan sistem koordinat global/internasional. SRGI 2013 yang diluncurkan pada 17 Oktober 2013 yang baru lalu di Jakarta oleh Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG; dahulu Bakorsurtanal) dengan dihadiri Menristek, Kepala BPPT, TNI (AD, AL, AU), para pendidik dan praktisi pemetaan nasional itu berbeda dengan dua sistem referensi sebelumnya yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu ID 74 (Indonesian Datum 1974) yang mengadopsi ellipsoid referensi Geodetic Reference System 1967 (GRS 67) dan DGN 95 (Datum Geodesi Nasional 1995); datum yang diluncurkan pada 1995 tersebut sebagai ‘’hadiah’’ ulang tahun emas (50 tahun) Republik Indonesia dari Bakorsurtanal saat itu. DGN 95 tersebut memiliki ellipsoid referensi yang mempunyai parameter sama dengan parameter ellipsoid World Geodetic System 1984 (WGS 84).

Perbedaan utama sistem referensi SRGI 2013 dibandingkan dengan ID 74 maupun DGN 95 adalah bahwa SRGI 2013 telah mempertimbangkan aspek pergerakan lempeng tektonik dan deformasi kerak bumi. Kedua aspek tersebut sangat penting diperhitungkan mengingat keberadaan wilayah Indonesia yang berada pada pertemuan lempeng tektonik besar yaitu Eurasia, Pasifik, Australia, India dan Laut Filipina di mana implikasi pertemuan lempeng-lempeng tektonik yang bergerak tersebut menimbulkan aktivitas seismik, berada di antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Pasifik serta terdapat gugusan gunung api yang aktif di dunia.

Dengan berlakunya SRGI 2013 maka kegiatan pemetaan atau penyelenggaraan informasi geopasial (informasi geospasial yang paling dikenal publik adalah peta, baik peta cetak maupun peta digital dalam berbagai bentuknya) sudah memiliki referensi tunggal yang berlaku bagi berbagai pihak, baik kementrian atau lembaga pemerintah daerah, akademisi, swasta maupun perorangan. Dengan penggunaan referensi tunggal, informasi geospasial satu wilayah dapat terintegrasi/tersambung rapi dengan wilayah lainnya.

Peta Tunggal: Menghindari Konflik
Kita semua sudah lama menunggu adanya sistem referensi tunggal informasi geospasial (dibaca peta) ini. Selama ini penyelenggaraan informasi geospasial di Indonesia belum sepenuhnya menggunakan referensi tunggal yang disepakati bersama. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya ketidaksinkronan antara peta-peta yang digunakan, sehingga mengakibatkan tumpang tindih.

Ketidaksinkronan tersebut telah menimbulkan kebingungan dan kerancuan di kalangan pengguna peta sehingga dapat menimbulkan konflik perbatasan wilayah administrasi, pengelolaan kawasan kehutanan dan pengelolaan sumber daya alam lainnya, ketidaktepatan penataan ruang, pengelolaan bencana dan lain sebagainya hingga pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan ekonomi Indonesia.

Dalam konteks Riau dan mungkin juga pada provinsi lainnya, konflik perbatasan wilayah administrasi sudah menjadi menu harian bagi pemerintah daerah beserta tim teknis yang dibentuknya. Dari 1.864 km panjang batas antara kabupaten/kota se-Riau yang berada di dalam 19 belas) segmen batas, baru 922,5 km (49 persen) yang sudah diukur dan yang sudah ditetapkan baru empat segmen batas. Padahal kegiatan penataan batas wilayah administrasi ini sudah dimulai sejak awal tahun 1990-an. Lambatnya kemajuan penataan batas wilayah ini antara lain disebabkan belum adanya kesepakatan peta tunggal yang digunakan sebagai dasar dalam pembahasan-pembahasan yang dilakukan.

Peta dasar yang digunakan ada yang mengacu pada sistem referensi geospasial Bessel 1841 atau biasa disebut peta Belanda, karena memang masih produk kolonial, ada pula yang mengacu pada peta dengan referensi ID 74 maupun DGN 95 sehingga sering menimbulkan perdebatan panjang yang tidak berkesudahan karena perbedaan referensi yang digunakan. Hal ini harus diakhiri dengan segera menggunakan peta dengan referensi yang sama dan terstandarisasi serta dimanfaatkan bersama, sehingga harapan Kepala BIG yang disampaikannya pada peluncuran SRGI 2013, Oktober lalu yaitu ‘’jangan sampai terjadi pertumpahan darah di masyarakat hanya karena perbedaan peta yang menjadi rujukan’’ dapat segera diwujudkan.

Sukseskan Gerakan Menuju Satu Peta
Dalam upaya menyukseskan Gerakan Menuju Satu Peta ini, maka selayaknya para praktisi pemetaan di seluruh Indonesia termasuk yang berada di Provinsi Riau turut berperan aktif dalam seminar dan workshop Aktualisasi dan Implementasi SRGI 2013 Dalam Rangka Pemetaan Nasional yang dilaksanakan oleh Ikatan Surveyor Indonesia Komisariat Wilayah Riau (Komwil Riau) yang didukung Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta para sponsor pada 21-23 Mei 2013 di Pekanbaru. Pada kesempatan tersebut akan diserahkan pula Peta Rupa Bumi Indonesia (Peta RBI) skala 1 : 50.000 mencakup wilayah Provinsi Riau dan skala 1 : 10.000 mencakup wilayah Kota Pekanbaru yang sudah menggunakan SRGI 2013, agar dapat dimanfaatkan sebagai referensi tunggal bagi kegiatan yang terkait dengan ruang kebumian/kewilayahan.

Untuk mendukung Gerakan Menuju Satu Peta tersebut, secara nasional BPN RI beberapa tahun terakhir ini sudah melaksanakan program GeoKKP baik yang masih berbasis desktop maupun berbasis web (di Provinsi Riau seluruh kantor pertanahan sudah berbasis web) dengan target seluruh Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Indonesia harus mencapai 100 persen pada tahun 2020. Dengan program ini, seluruh bidang tanah terdaftar harus sudah dilandingkan atau diplotkan pada peta dasar pendaftaran yang sudah bereferensi SRGI 2013.

Untuk melaksanakan program tersebut tentu saja diperlukan sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih. BPN Provinsi Riau telah mengantisipasinya dengan melantik sebanyak 70 orang tenaga asisten surveyor pertanahan beberapa minggu yang lalu. Tenaga-tenaga muda tersebut dididik dan dilatih selama setahun penuh pada Diploma I Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di Yogyakarta. Untuk pembinaan dan tetap terpeliharanya kehormatan profesi mereka harus menjadi anggota organisasi profesi ISI Komwil Riau. sebagaimana digariskan oleh Peraturan Kepala BPN RI Nomor 9 tahun 2013 tentang Surveyor Pertanahan.***


Herjon Panggabean
Praktisi Pemetaan pada BPN Provinsi Riau dan Pengurus ISI Komwil Riau Editor : Rindra Yasin