Tidak Perlu Malu untuk Mundur

Rindra Yasin • Dipublikasikan Senin, 26 Mei 2014 | 05:57 WIB
POSISI Suryadharma Ali (SDA) di kabinet  makin goyah pascamenyandang status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi dana haji 2012-2013. Publik mulai membanding-bandingkan dengan situasi sejenis yang dulu dialami mantan Menpora Andi Mallarangeng. Di mana, beberapa saat setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Hambalang, mantan juru bicara kepresidenan tersebut berinisiatif mengajukan pengunduran diri dari kabinet.

SDA sendiri, seperti banyak diberitakan, memberikan sinyal belum akan mundur dari jabatannya sebagai Menag. SDA menyatakan belum berpikir untuk melepas posisinya di Kementerian Agama. Perkembangan lainnya, Senin (26/5) ini presiden rencananya mengambil sikap terkait hal tersebut.

Sambil terus mencermati perkembangan yang terjadi, kita memberi catatan khusus tentang peristiwa ini. Bahwa, di negeri ini, sepertinya begitu sulit mendapati pemimpin yang legawa mengambil keputusan untuk mundur dari jabatan dan posisi penting, bahkan setelah tersandung kasus. Seakan tak mengakui, di luar sana masih banyak orang yang bisa memperbaiki keadaan.

Kita masih saja mendapati kenyataan, sikap berkelit akan dimunculkan oleh oknum, baik yang baru diduga, bahkan termasuk mereka yang sudah begitu kentara –meski belum divonis secara hukum– berkelindan dengan aksi merugikan keuangan negara sekalipun. Justru  yang kerap terdengar adalah pejabat kita membeberkan banyak alasan untuk menutupi kegagalan. Mereka menolak meletakkan jabatan karena tidak mau dianggap tidak bertanggung jawab.

Padahal, dalam pandangan logika kita, dengan mengedepankan konsep “tidak mau dianggap tidak bertanggung jawab” bukankah secara tidak langsung mereka justru mengakui bahwa mereka telah gagal atau berbuat salah dan karena itu “harus bertanggung jawab?” Sayang, pengertian bertanggung jawab di negeri ini seolah-olah (atau sengaja?) dipersempit pada hanya satu makna: meneruskan jabatan. Kita mencatat, kepercayaan masyarakat berangsur menipis ketika kasus demi kasus terkuak, dan langsung melorot hebat begitu petinggi di sebuah instansi berubah status menjadi tersangka. Kita perlu mengingatkan, pejabat tetaplah mereka yang diberi amanah untuk melayani umat secara baik dan bertanggungjawab. Ketika tidak bisa maksimal melayani karena kepercayaan kepadanya sudah begitu tereduksi, jangan malu untuk mundur.***
Editor : Rindra Yasin