Berdasarkan pernyataan Kepala Humas Pemerintahan Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad, bahwa di lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru akan dibuka lelang lurah. Kebijakan pengangkatan pejabat publik yang dilelang seperti ini, memang jarang dilakukan. Bahkan di lingkungan Provinsi Riau sendiri, kebijakan seperti ini hanya dilakukan di lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru. Hal semacam ini patut juga untuk kita apresiasi dan disambut dengan positif. Semoga kabupaten/kota lainnya di provinsi ini juga melakukan hal yang sama.
Bukan Hal yang Baru
Walaupun kebijakan seperti ini merupakan yang pertama di Provinsi Riau, namun tak ada yang istimewa dari kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan melelang jabatan atau posisi lurah kepada para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintahannya. Mengapa? Karena jabatan lurah bukanlah jabatan yang begitu strategis. Kebijakan itu baru dikatakan istimewa bilamana wali kota “memberanikan diri” untuk memberikan kesempatan bagi PNS yang telah memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan atau sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada untuk untuk mendaftarkan diri dalam rangka mengisi posisi kepala dinas (Kadis) maupun posisi-posisi strategis lainnya, misalkan posisi sekretaris kota (Sekko).
Harus kita ingat bahwa lelang posisi lurah ini bukanlah hal yang baru sama sekali. Sebab sebelumnya Jokowi juga melakukan hal yang sama. Jokowi menerapkan kebijakan lelang lurah di Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Tak hanya itu, untuk posisi camat dan kepala sekolah, juga dilakukan lelang. Bahkan yang lebih istimewanya adalah posisi wali kota dan bupati di DKI Jakarta, juga dilelang. Harus diingat bahwa bupati dan wali kota di DKI Jartarta tidak dipilih oleh rakyat, tetapi diangkat oleh gubernur.
Kendatipun kebijakan lelang ini lebih dikenal sebagai tren Jokowi, ternyata di beberapa daerah lebih duluan menerapkanya, misalkan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sang Bupati sejak tahun 2012 bahkan sudah melelang jabatan di antaranya sekretaris dewan (Sekwan), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Stpol PP), Asisten I dan III, Kepala Perusahaan Daerah (Prusda), dan Badan Pemerintahan Desa (BPD).
Bahkan kalau ditarik ke belakang lagi, ternyata Bupati Bantaeng, Sumatera Selatan, HM Nurdin Abdullah pada tahun 2009. Jabatan yang dilelang adalah untuk eselon II melalui tes kelayakan (fit and proper test).
Bukan Itu yang Diperlukan
Keterbukaan dalam pengangkatan para pejabat di lingkungan pemerintahan memang diperlukan, termasuk dalam hal ini juga di lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru. Namun jauh lebih penting bukanlah pada lelang jabatan itu sendiri, tetapi adalah karakter yang kuat dari seorang wali kota. Maka bawahannya pun akan terpacu untuk bekerja keras untuk memajukan Kota Pekanbaru.
Tak ada persoalan bilamana wali kota langsung yang menentukan siapa-siapa saja yang mengisi jabatan-jabatan lurah tersebut. Karena itu memang “hak prerogatif” seorang walikota. Untuk itu, sebagai walikota harus punya kemampuan “membaca” seseorang, sehingga orang-orang yang yang membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan termasuk lurah adalah orang-orang yang tepat, baik secara integritas, maupun secara kapasitas. Bukankah bahasa agama mengatakan, “Apabila sesuatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggu saat kehancurannya” (HR Bukhari).
Kendatipun demikian, kalau sang wali kota juga ingin melelang jabatan di lingkungan kerjanya, maka buatlah terobosan baru. Artinya tidak hanya untuk jabatan lurah. Tetapi lakukan juga ke depan untuk jabatan-jabatan yang strategis, misalkan jabatan Sekda, Kadis, Kepala Pol PP, dan jabatan-jabatan yang strategis lainnya. Kalau begitu, baru bisa dikatakan kebijakan yang istimewa. Kami tunggu Pak Wako terobosannya yang terbaru. Sebab berani beda itu, hebat.***
Wira Atma Hajri
Dosen Fakultas Hukum UIR Editor : Rindra Yasin