KONDISI politik di Thailand semakin mencekam. Pihak militer mengambil alih pemerintahan, bahkan memberlakukan darurat militer, di mana pada malam hari warga dilarang keluar rumah, sebab kondisi keamanan Thailand semakin tidak aman. Pihak raja pun, yakni Raja Bhumibol Adulyadej menyetujui pimpinan militer Jenderal Prayuth Chan-ocha.
Sebenarnya bukan pertama kali militer mengambil alih pemerintahan di Thailand, ini untuk kedua kalinya. Sebelumnya, ketika rakyat Thailand menggulingkan Thaksin Shinawarta, militer pun mengambilalih pemerintahan, yakni Jenderal Sonthi Boonyaratglin. Militer dibawah pimpinan Jenderal Sonthi Boonyaratglin berhasil mengantarkan Thailand pada pemilu yang sah, namun disayangkan yang menang malah adiknya Thaksin, yakni Yingluck Shinawatra yang menang. Yingluck Shinawatra berpasangan dengan orang dekat Thaksin, Sonthi Boonyaratglin. Pada awalnya rakyat Thailand menerima hasil pesta demokrasi yang mereka gelar, namun belakangan rakyat pun kecewa pada Yinluck Shinawarta (adik kandung Thaksin Shinawarta) sebab banyak melakukan korupsi. Maka MK Thailand pun mencopot jabatan Yinluck.
Tapi lagi-lagi rakyat Thailand tak pernah lepas dari kekuasaan Thaksin Shinawarta, di mana pengganti Yinluck yakni Sonthi Boonyaratglin ternyata orang dekat Thaksin. Rakyat pun mengamuk, dan didukung oleh militer, maka militer mengambil alih kekuasaan di Thailand. Yang dikhawatirkan, ketika pesta demokrasi digelar kembali, jangan-jangan yang terpilih adalah keluarga dekat Thaksin. Demikian besarnya kekuasaan keluarga Thaksin di negeri gajah putih ini.
Sebenarnya rakyat Thailand bukan mempermasalahkan orang dekat Thaksin, tetapi bagaimana sosok yang terpilih dalam pemilu itu adalah sosok yang bersih, mau menjalankan pemerintahan. Jadi masalah Thailand soal korupsi di negeri mereka.
Belajar dari kasus Thailand, hendaknya Indonesia dalam pemilu yang tak lama lagi digelar akan melahirkan pemimpin yang benar-benar menjalankan pemerintahan yang bersih. Kalau tidak, maka akan seperti nasib negara Thailand, di mana pemilu yang mereka gelar ternyata tidak menghasilkan pemimpin yang bersih. Dalam kasus ini, yang salah bukan demokrasinya, tetapi sosoknya.
Oleh karena itu, apa pun sistemnya, dan berapa kali pun pemilu digelar, kalau tidak diawali dengan niat baik, maka tidak akan menghasilkan pemerintahan yang bersih. Di sinilah pentingnya seluruh komponen bangsa ini memaknai pemilu.***
Editor : Rindra Yasin