HUT BPKP dan Akuntansi Berbasis Akrual

Rindra Yasin • Dipublikasikan Sabtu, 7 Juni 2014 | 07:51 WIB
Pada  Jumat (30/5) lalu, BPKP genap usianya 31 tahun. Banyak harapan yang dikehendaki oleh masyarakat atas kiprah BPKP dalam mengawal pembangunan. Mulai dari meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah, instansi vertikal dan BUMN/D sampai dengan mencegah timbulnya tindak pidana korupsi. Tantangan BPKP ke depan semakin kompleksnya, perkembangan peraturan seperti penerapan akuntansi pemerintah daerah dan pemerintah pusat berbasis akrual, kemajuan informasi dan teknologi pada proses bisnis stake holder, tindak pidana korupsi yang semakin kompleks serta perubahan peta politik yang mempengaruhi keberadaan, fungsi dan peran BPKP.

Perwakilan BPKP yang berada di seluruh provinsi di Indonesia kecuali Provinsi Kalimantan Utara yang baru terbentuk, organisasi dan perannya belum banyak diketahui oleh masyarakat umum walaupun sudah lahir sejak 31 tahun yang lalu, bahkan tidak sedikit instansi pemerintah yang menyamakan organisasi BPKP dengan BPK. BPKP adalah organisasi pemerintah di bawah presiden sedangkan BPK merupakan lembaga tinggi negara yang setara dengan DPR dan presiden.

Memanjangkan singkatan BPKP sering tertukar dengan BPK bahkan lebih parah lagi ada yang melafalkannya dengan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor). BPKP singkatan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sedangkan BPK singkatan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Perbedaan dua kata yang sangat krusial yaitu kata pengawasan dan pemeriksa dijelaskan oleh dosen auditing semasa penulis masih kuliah di Diploma III STAN dengan contoh sederhana. Diibaratkan seorang polisi yang berdiri di pinggir jalan pada persimpangan jalan sedang mengawasi arus lalu lintas, kemudian secara sampling memberhentikan beberapa pengendara untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor dan perlengkapan standar fisik kendaraan.  

Penulis tidak hendak mempermasalahkan luasnya bidang tugas pengawasan dengan pemeriksaan melainkan kedua bidang tugas tersebut saling bersinergi dan saling melengkapi. Pengawasan memerlukan tindakan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan harus diawasi apakah tindak lanjutnya sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan.  
 
Perkembangan  BPKP
Tonggak sejarah lahirnya nama BPKP dimulai dengan dikeluarkannya Keputusan presiden Nomor 31 tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan lembaga yang memisahkan diri dari Departemen Keuangan. Tanggal tersebut dicanangkan sebagai hari lahirnya BPKP.
 
Banyak kebijakan presiden tarkait BPKP. Namun kebijakan terbaru, yakni mulai tahun anggaran 2015, akuntansi pemerintah pusat maupun daerah memasuki babak baru yaitu dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual sesuai dengan PP No 71/ 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerapan basis akrual ini sudah terlambat jika melihat amanat pasal 36 ayat 1 UU No17/2003 tentang Keuangan Negara. Seharusnya menurut undang-undang tersebut, pemerintah harus sudah menerapkan akuntansi berbasis akrual sejak 2008 akan tetap peraturan pemerintah yang mengatur basis akrual baru ditetapkan pada 2010 (PP 71/ 2010) dan pemberlakuan di lingkungan pemerintah daerah diatur dengan Permendagri 64/ 2013.

Penerapan basis akrual tersebut memerlukan persiapan-persiapan di antaranya perubahan peraturan seperti Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi, dan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistim Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD). Peraturan tersebut setidaknya harus sudah ada sebelum penerapan akuntansi basis karual di lingkungan pemerintah daerah (1 Januari 2015) bahkan Permendagri 64/  2013 memberi batas waktu paling lambat 31 Mei 2014. Pemerintah Daerah harus menyiapkan tenaga-tenaga trampil di bidang akuntansi yang memahami dan dapat menyusun laporan keuangan dengan basis akrual sampai ke tingkat SKPD. Laporan keuangan pokok yang harus disusun oleh pemerintah daerah semula hanya empat jenis (Neraca, LRA, LAK dan CaLK), akan tetapi mulai tahun buku 2015 bertambah menjadi 7 jenis yaitu Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penerapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintah daerah menjadi tantangan bagi insan BPKP. Deputi Pengawasan Bidang  Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, telah mengembangkan tool untuk membantu pemerintah daerah dalam mengimplementasika akuntansi berbasis akrual yaitu aplikasi komputer SIMDA Keuangan berbasis akrual. Aplikasi ini merupakan pengembangan dari rilis sebelumnya dan sudah dapat menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual.

Perwakilan BPKP Provisi Riau telah menyosialisasikan aplikasi ini kepada para pemegang fungsi akuntansi masing-masing pemerintah daerah di wilayah Provinsi Riau pada saat pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual pada 16-17 Mei 2014 lalu. Diharapkan aplikasi ini dapat digunakan oleh pemda-pemda di Provinsi Riau mulai dari penyusunan anggaran tahun anggaran 2015 dan kepada pemda pengguna aplikasi ini tidak dipungut biaya penggantian aplikasi. Ini lah salah satu bentuk sumbangsih BPKP dalam mengawal pembangunan. Dirgahayu BPKP ke-31.***


Rustam
Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau Editor : Rindra Yasin