Uang Kuliah Tunggal

Rindra Yasin • Dipublikasikan Kamis, 19 Juni 2014 | 09:54 WIB
Sejak tahun 2013, sistem pembayaran uang kuliah di perguruan tinggi negeri berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan ini terkait dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Poin penting dalam peraturan menteri tersebut adalah adanya pengelompokkan untuk membedakan biaya uang kuliah yang harus dibayarkan oleh mahasiswa baru.

Pengelompokkan tersebut pun tidak seragam setiap universitas, ada universitas yang delapan kelompok dan ada universitas yang hanya lima kelompok. Besar uang kuliah yang harus dibayarkan per kelompok tersebut pun berbeda untuk setiap fakultas. Misalnya, kelompok III di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) besarannya tidak sama dengan kelompok III di Fakultas Perikanan atau fakultas eksakta lainnya. Tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan besaran biaya ini sehingga berbeda-beda baik antaruniversitas maupun antarfakultas dalam satu universitas.

Pembedaan uang kuliah ini tentu ada maksud dan tujuan yang baik dari kementerian. Mungkin tujuan baik itu adalah untuk menyeimbangkan beban yang diberikan kepada orangtua/ wali tentang biaya uang kuliah tersebut. Artinya, orangtua mahasiswa yang kurang mampu dengan kategori tertentu anaknya bisa masuk ke kelompok I (Rp500.000) atau kelompok II (Rp1.000.000). Orangtua mahasiswa yang tergolong sedang-sedang akan masuk ke kelompok III, dan orang tua mahasiswa yang tergolong mampu akan masuk ke kelompok IV atau V yang uang kuliah per semester rata-rata Rp4.500.000 sampai dengan Rp4.800.000, dan untuk kedokteran jumlahnya jauh lebih mahal. Tujuan lainnya adalah untuk tidak membebani mahasiswa dengan uang ini-itu setelah perkuliahan berlangsung, seperti uang praktik dan lain-lain.

 Namun, pelaksanaannya tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak permasalahan-permasalahan yang menguntit di belakang kebijakan ini, di antaranya adalah tidak sesuai antara kemampuan (ekonomi) orangtua dengan kelompok UKT yang diperoleh anaknya. Masih banyak orangtua yang kurang mampu, tetapi anaknya masuk ke kelompok UKT V, dan orang tua yang mampu anaknya malah masuk ke UKT I atau II. Masalah terkait lain adalah sedikitnya kuota yang disediakan untuk kelompok I dan II, yaitu hanya 5 persen untuk kelompok I dan 5 persen kelompok II dari total mahasiswa yang diterima pada satu fakultas. Sementara banyak orangtua yang ingin anaknya masuk ke kelompok I atau II, sehingga terjadi perebutan kuota.

Saat ini, kelompok UKT untuk mahasiswa yang lulus melalui jalur PBUD dan SBMPTN sudah ditentukan, permasalahan-permasalahan seperti yang telah diuraikan tadi memang tidak bisa dihindari. Banyak orang tua yang tidak mampu yang “menjerit” karena anaknya masuk ke kelompok V. Usut punya usut, ternyata kesalahan peng-entri-an data merupakan penyebab utama. Apabila terjadi kesalahan pengentrian data mahasiswa yang dinyatakan diterima tersebut, secara otomatis sistem komputer memasukkan mahasiswa ke kelompok V. Kesalahan tersebut ternyata juga bukan sepenuhnya kesalahan mahasiswa yang dinyatakan lulus, karena peng-entri-an data dilakukan oleh pihak sekolah asal si mahasiswa tersebut.

Alangkah kasihannya, orangtua yang hanya memiliki penghasilan hanya Rp1.000.000 sampai Rp1.500.000 per bulan anaknya masuk ke kelompok V dan harus membayar SPP anaknya hingga Rp4.800.000. Padahal untuk makan saja susah, ekonomi keluarga sangat pas-pasan, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak yang mencoba untuk mengurus dan memindahkan kelompok UKT-nya, teteapi tidak bisa diubah lagi. Revisi UKT hanya bisa dilakukan ketika semester II nanti. Sebaliknya ada juga orangtuanya yang lumayan kaya, tetapi karena ada kenalannya di “sana”, anaknya bisa masuk ke kelompok I atau II tanpa merasa berdosa.

Sungguh ironis, kebijakan dan tujuan yang sangat baik dari pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Peraturan Nomor 55 Tahun 2013, tetapi sebagian orang malah memanfaatkan kebijakan ini. Mudah-mudahan, orangtua yang memang benar-benar tidak mampu dan anaknya masuk ke kelompok V, pada semester II nanti bisa pindah ke kelompok I atau II. Sebaliknya, orang tua yang memang mampu, anaknya akan masuk ke kelompok IV atau V. Dengan demikian, UKT ini akan tepat sasaran dan diharapkan bisa membantu orang tua yang kurang/tidak mampu secara ekonomi. Semoga***


Raja Saleh
Pegawai Balai Bahasa Provinsi Riau Editor : Rindra Yasin