Pilpres dan Penataan Kota

Rindra Yasin • Dipublikasikan Rabu, 9 Juli 2014 | 06:24 WIB
Apakah saya termasuk yang galau dengan penataan kota di Tanah Air, sehingga ikut latah dan dikait-kaitkan dengan pilpres 9 Juli ini? Apakah ada kaitan antara keduanya? Jawabannya bisa ya dan juga bisa tidak, atau tidak kedua-duanya. Sangat bergantung kepada siapa yang akan menjadi presiden.

Bagaimanapun, kini sudah lebih separoh penduduk Indonesia tinggal di daerah perkotaan, dan tren peningkatan penduduk di perkotaan juga terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Urbanisasi prematur yang terjadi di Tanah Air dalam tiga dekade belakangan juga menjadi salah satu masalah serius yang dihadapi kota-kota besar di Tanah Air setiap tahun. Sehingga permasalahan ini juga tentu harus mendapatkan perhatian khusus oleh presiden terpilih nantinya.

Memang, pada hakikatnya yang sangat bertanggung jawab di dalam menentukan arah pembangunan kota adalah wali kota/bupati, namun jika ada kebijaksanaan yang lebih mantap dari pemimpin tertinggi negara (presiden) di dalam penataan kota, maka perwujudan kota yang berkualitas akan lebih mudah dan cepat untuk dicapai.

Keadaan ini yang terjadi sekarang, tidak ada koordinasi dan kebijaksanaan yang terarah dari pemimpin tertinggi negara di dalam penataan kota. Di lapangan,  memang dijumpai segelintir kota dengan penataan kota yang apik, bahkan sampai mendapat penghargaan dari dunia internasional, seperti Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Risma Trismaharini. Mungkin ini akan disusul oleh Kota Bandung yang dinakhodai Ridwan Kamil.

Namun, mayoritas penataan kota di Tanah Air, khususnya kota metropolitan dan kota besar masih jauh dari harapan dan impian para warganya. Indah dan cantiknya kota hanya sebatas promosi dan janji-janji politik ketika kampanye pilkada. Di dalamnya menyisakan berbagai masalah yang tidak terpecahkan, bahkan masalah dibiarkan dan menumpuk dari satu wali kota ke wali kota berikutnya. Bahkan sebagian masalah justru dipelihara dan dilestarikan untuk kepentingan pencitraan dan kepentingan politik menghadapi pilkada.

Visi Penataan Kota
Seorang wali kota/bupati tidak harus seorang ahli perencana kota atau lulusan perguruan tinggi dengan latar belakang penataan kota, namun yang terpenting seorang wali kota/bupati harus memiliki visi penataan kota yang sejalan dengan kemajuan zaman. Tak kisah, sebenarnya latar belakang  pendidikan seorang wali kota, karena ini memang jabatan politik. Bahkan wali kota dengan latar belakang profesor atau doktor perencana kota pun, belum tentu akan dapat untuk membangun dan menata sesuatu kota dengan baik.

Jadi, gelar dan latar belakang pendidikan perencana kota bukanlah garansi  untuk dapat menata kota dengan baik. Yang terpenting, seorang wali kota mempunyai visi penataan kota yang tentu perlu didukung oleh pengetahuan dasar tentang prinsip-prinsip penataan kota modern. Pengetahuan dasar ini bisa diperoleh melalui pembelajaran otodidak, pengalaman pribadi dan belajar dengan orang-orang yang faham tentang penataan kota (dosen, peneliti atau praktisi).

Menata kota masa kini, tidaklah mudah dan sederhana. Sangat kompleks, dinamis dengan berbagai permasalahan yang dihadapinya. Intinya, harus dihadapi melalui multidimesi  dan melibatkan berbagai pendekatan. Penataan kota dalam konteks ini menyangkut aspek teknikal dan juga aspek non-teknikal.

Oleh karena itu, seorang pemimpin kota (wali kota/bupati) sejatinya adalah orang yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata, harus cepat tanggap dan belajar  dengan keadaan di sekitarnya. Sehingga ia dapat mengambil keputusan dengan cepat, tegas (tanpa ragu-ragu) dan benar.

Komitmen  Politik
Visi dan pengetahuan dasar penataan kota juga belum cukup untuk dapat mewujudkan kota berkualtias. Hal selanjutnya adalah adanya komitmen politik yang kuat untuk merealisasikannya.

Komitmen politik, dapat dilihat dari peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat. Jadi, tidak hanya sekadar cakap-cakap, obrolan, wacana, dan rencana. Yang lebih penting adalah keputusan politik untuk mewujudkan visi tersebut, dengan indikator pencapaian prestasi yang terukur dengan jelas.

Indikator keberhasilannya juga harus dapat dinilai dengan mudah oleh masyarakat, sehingga bukan hanya klaim sepihak para penguasa (wali kota/bupati). Sebagai contoh, jika dilakukan penelitian tentang tingkat kepuasan warga terhadap penataan kotanya, secara statsitik dapat membuktikan adanya persepsi  warga kota yang positif  (puas) terhadap penataan kotanya.

Pencapaian prestasi di dalam penataan kota juga perlu dievaluasi dan dimonitor secara berkala untuk mendapatkan masukan dan tingkat keberhasilannya. Ini dilakukan untuk memastikan kebijaksanaan beserta program yang telah ditetapkan berjalan dalam jalur yang benar (on the right track). Dan jika ada yang tidak sesuai, dapat segera dicarikan solusinya untuk kemudian segera diperbaiki. Semoga.***


Apriyan D Rakhmat
Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik UIR Editor : Rindra Yasin