Makna Puasa bagi Pemimpin

Rindra Yasin • Dipublikasikan Rabu, 9 Juli 2014 | 06:29 WIB
DALAM sejarah panjang perpolitikan di Indonesia mulai dari sistem politik monarki, selalu  diwarnai nilai-nilai religius Budhis, Hindu, Islam hingga sistem politik demokrasi liberal. Demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, hingga oligarki yang dibungkus oleh demokrasi atau negeri setelah demokrasi juga ada. Demokrasi dapat berjalan dengan baik apabila masyarakatnya kuat secara pendidikan dan kuat secara ekonomi.  

Kalau tidak, demokrasi hanya milik orang yang berkuasa dan berduit. Selanjutnya dalam aspek kepemimpinan, demokrasi dapat berjalan dengan baik apabila ada keadilan, kekuatan masyarakat  dan kepastian dalam hukum.

Faktor sumber daya manusia, pendidikan dan hukum adalah faktor yang sangat penting untuk mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik. Tetapi ada faktor yang lebih mendasar dari faktor tersebut, yakni moralitas dan mentalitas penyelenggara bangsa. 

Fenomena yang kita lihat saat dalam pertarungan politik menunjukkan pertarungan yang tidak sehat dengan saling hujat, saling fitnah, money politic bahkan sampai-sampai kepada isu sara yang rawan menimbulkan konflik sosial dan memecah-belah rasa kesatuan dan persatuan bangsa.

Fenomena ini dapat kita lihat mulai dari suasana pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah dan termasuk pemilihan presiden. Yang salah dari semua ini adalah faktor moralitas dan mentalitas yang tidak mencerminkan nilai-nilai akhlakul karimah. Dalam penyelenggaraan pemilu yang baik, faktor akhlakul karimah dan nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam nilai-nilai ibadah puasa adalah sangat penting, kerena dalam puasa bukan sekadar menahan haus dan lapar. Tetapi kita harus puasa dari sifat koruptif, puasa dari hujat-menghujat, puasa dari saling menfitnah, puasa dari saling iri, dengki, khianat, berburuk sangka dan lain lain.

Dalam era perpolitikan demokrasi saat ini, fenomenanya terlihat dari faktor moralitas dan mentalitas yang berakhlakul karimah yang hampir diabaikan sama sekali. Sehingga terjadi perpolitikan kanibalisasi, bahkan kadang hampir-hampir menjurus ke gejala anarkis. Kalau ini dibiarkan berkelanjutan, di sinilah awal dari kejatuhan bangsa ini. Atau kita kembali kepada politik zaman jahiliyah. Kerena penting faktor moral dan mentalitas yang akhlakul karimah ini, Allah SWT mengutus Rasullullah untuk memperbaiki akhlak umat manusia.

Bagaimana dalam pembinaan akhlakuk karimah ini? Islam tidak memisahkan antara urusan negara dengan ritual ibadah, termasuk ibadah puasa yang merupakan cerminan pembinaan mentalitas dan moralitas. Hal ini dapat kita lihat dalam perjalanan sejarah umat Islam dalam penyelenggaraan negara.

Dalam literatur dan pengalaman umat Islam, khususnya pada zaman Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin, terlihat bahwa umat Islam tidak memisahkan ibadah dengan kegiatan mengelola tata pemerintahan. Alquran tidak memisahkan antara kehidupan politik dan ibadah. Politik adalah bagian dari kehidupan masyarakat seperti halnya kegiatan ekonomi, agama, budaya, teknologi dan seni oleh. Sebab itu Islam tidak membeda-bedakan antara praktik politik dari nilai-nilai Islam, yang terkandung dalam ibadah puasa yang sarat dengan nilai-nilai. Meterial dan spiritual.  

‘’Sayyid Abl A’la Mawdudi’’ (1982) secara gamblang mengatakan, puasa itu tak lain adalah ibadah yang memberikan kesadaran bahwa hidup itu adalah pengabdian total. Baik secara individu maupun kolektif. Puasa juga merupakan pelatihan bersama yang mengikat seorang muslim ke dalam masyarakat dan penyelenggaraan negara.  

Dengan demikian, puasa itu menjadi sebuah kekuatan moral karena dilakukan secara kolektif, melibatkan ribuan, jutaan bahkan sampai satu miliar umat manusia di dunia. Ini arti puasa bukan masaalah ibadah individual tapi juga mempunyai tanggung jawab kolektif secara totalital bagi pemimpin atau penyelenggara negara. Pemimpin yang tidak mau melakukan ibadah puasa dalam pengertian luas akan menimpakan kosekuensi baik di dunia maupun di akhirat. Yang dimaksud dengan pemimpin di sini adalah penyelengaraan kenegaraan baik dalam bidang legislatif, eksekutif, yudikatif dan pemimpin lainnya.

Dinamika politik Indonesia beberapa dekade ini dalam keadaan yang tidak kondusif, sehingga banyak pemaknaan politik itu mencapai titik nadir terendah bahkan terkesan bahwa apapun yang berbau politik, termasuk masalah penghargaan rasionalitas dan profesional dalam bidang keilmuan pun menjadi tidak berharga.

Politik dan ibadah adalah dua sisi mata uang seperti yang dilakukan Rasulullah dalam memimpin umat Islam di Madinah atau Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Saat ini dalam kebanyakan pemahaman masyarakat, politik itu kotor, jahat, penuh tipuan dan kehidupan yang jauh dari praktik kemuliaan Islam. Distorsi inilah yang kemudian melahirkan sikap dan perilaku politik yang berbeda dengan ideal-ideal yang pernah dipraktikkan Rasulullah. Pada akhirnya sistem politik pun mengalami kemerosotan nilai-nilai bahkan termasuk di kalangan praktisi politisi Islam.

Berpolitik bisa berarti mengundang permusuhan dan bisa juga menjatuhkan. Pola politik umat Islam dapat dibagi dalam tiga pola; Pertama, Islam ibadah yang menekankan pentingnya ibadah khusus terlepas dari kehidupan politik. Misalnya perlunya membangun banyak masjid, salat, ceramah, halaqoh dan pengajian.

Kedua, Islam politik yang menyorot perlunya umat menguasai berbagai cabang kekuasaan sehingga muncul ide-ide seperti negara Islam atau negara Islami. Ketiga, Islam akidah yang bercirikan dengan pandangan bahwa yang perlu itu bagaimana mewarnai kehidupan politik dengan nilai-nilai Islam tanpa mempersoalkan bentuk ideologi. Sebagian besar umat Islam terhadap alergi politik sebagai akibat perdebatan dan benturan fisik dalam menciptakan apa yang disebut negara Islam maka Islam politik masih tabu saat ini. Sebenarnya diperlukan adalah bagaimana menciptakan masyarakat Indonesia yang rasional dan demokratis sehingga bisa melahirkan kehidupan politik yang bermoral, bermartabat, zero koruptif dan modern.

Oleh karena itu berbagai jalan ditempuh agar nilai-nilai puasa dalam Islam ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan politik yang sedang mengalami distorsi dan degradasi-degradasi. Karena dalam puasa tertanam sifat-sifat yang menahan diri dari perilaku yang terlarang (dosa) yang tak dapat dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat.  

Mengutip pendapat M Natsir, sebuah praktik politik adiluhung atau politik yang sangat luhur. Rekaman pemikiran Natsir ini pernah diulas Lance Castles dan Herbert Feith dalam Indonesian Political Thinking: Natsir memperjuangkan cita-cita antara lain membebaskan manusia dari segala bentuk superstisi, memerdekakannya dari segala takut kecuali kepada Allah Sang Maha Pencipta serta memegang perintah-perintah-Nya agar kebebasan rohani manusia dapat dimenangkan. Natsir juga menganjurkan segala tirani harus dilenyapkan, chauvinisme yang merupakan agar intoleransi dan permusuhan di antara manusia wajib diperangi dan Natsir yakin bahwa Islam mengajarkan cita-cita politik yang sangat luhur atau politik bermoral.

Makna politik adiluhung ini sebagai politik yang berdimensi moral serta etis. Sedangkan low politics adalah politik yang terlalu praktis dan seringkali cenderung nista, pragmatis dan sesaat, oknumnya adalah pekerja politik. Sedang politik adhiluhung adalah benar-benar politisi sejati yang sangat mementingkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai religius.

Bagi penyelengara negara atau pemimpin mestikan menjadi politikus adiluhung yang menunjukkan sikap tegas terhadap korupsi, mengajak masyarakat luas memerangi ketidakadilan, mengimbau pemerintah untuk terus menggelindingkan proses demokrasi dan keterbukaan, maka organisasi tersebut pada hakikatnya sedang memainkan high politics.

Sebaliknya bila seorang politikus melakukan gerakan manuver politik untuk memperebutkan kekuasaan, membuat kelompok penekan, membangun lobi, serta berkasak-kusuk untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaan, organisasi tersebut sedang melakukan politik rendahan, sesaat dan pragmatis. Upaya untuk menanamkan nilai-nilai moral dan islam yang terdapat.

Dalam ibadah puasa dalam kehidupan politik diharapkan dapat  menyehatkan iklim perpolitikan di nusantara, yang saat ini sangat tidak kondusif, koruptif, dan demokrasi yang oligarki.

Dalam kaitan makna puasa bagi pemimin Indonesia terlihat bahwa proses pelatihan selama bulan Ramadan yang diharapkan melahirkan manusia bertaqwa, ihsan, iman, itu juga mampu memunculkan politik yang bermoral. Hasil  akhir politik ini sebagai ibadah yang mulia ini memerlukan internalisasi sehingga sebagai sebuah nilai dalam kehidupan, maka aktivitas politik bermoral ini juga bernilai ibadah tinggi seperti halnya ibadah lainnya.

Nilai-nilai yang terkandung dalam puasa, sebagai bagian dari ibadah dalam kerangka nilai-nilai Islam yang menyeluruh sangat terkait dengan kehidupan pribadi dan sosial masyarakat muslim. Semua ibadah dilakukan selama bulan Ramadan diarahkan agar umat Islam menyucikan diri sehingga mencapai derajat taqwa, iman dan ihsan.

Dalam realitasnya manusia bertaqwa ini diharapkan juga mampu mewarnai dan menjadi figur-figur pemimpinan Indonesia  dominan dalam melahirkan kehidupan politik yang bermoral, bermartabat, berwibawa mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi bangsa dan tumbah darah indonesia, ikut menjaga ketertiban dunia yang bebas dan aktif, selanjutnya dapat merangkul semua komponen yang ada sesuai dengan keahliannya.

Kehidupan politik yang menggelorakan semangat politik yang moral dalam suasana puasa Ramadan inilah yang diharapkan mampu melahirkan pemimpin bangsa Indonesia yang, beriman dan bertaqwa menuju Indonesia yang adil, aman, makmur, bermartabat dan berakhlakul karimah, menuju derajat taqwa.***


Husni Thamrin
Ketua LP2M UIN Suska Riau Editor : Rindra Yasin