Tanpa terasa sudah empat bulan Riau dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur yang baru. Ekspektasi masyarakat tercurah pada bagaimana wilayah ini memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk berkembang lebih baik dan hidup kian sejahtera. Masyarakat tidak ingin sepeti ayam yang mati di lumbung padi dan juga enggan dikungkung oleh hegemoni kekuasaan. Namun, ternyata tidak gampang mengemas hari esok Riau cemerlang. Dalam acara berbuka bersama dengan segenap pengurus Lembaga Adat Melayu se Riau di Balai Adat baru-baru ini, secara jujur diakui gubernur begitu banyak kendala untuk mewujudkan ekspektasinya.
Pada sisi lain, kendala struktural yang dihadapi ternyata tidak kecil. Diawali dari proses politik anggaran dan penyusunan aparatur, gubernur dihadapkan pada kondisi yang kontroversial sehingga implementasi anggaran provinsi menjadi terkendala. Dampaknya terasa sampai sekarang dimana realisasi anggaran pemerintah Provinsi Riau sangat minim. Beban birokrasi dengan mental “penggaruk anggaran” juga tidak gampang diperbaiki. Memang diperlukan keberanian yang mumpuni untuk mencoret anggaran-anggaran yang bernuansa mubazir dan tidak bermanfaat bagi rakyat. Bagaimana pun upaya ini mengandung risiko melemahnya dukungan pengeluaran pemerintah terhadap dinamika perekonomian Riau.
Tidak begitu adil sebenarnya untuk memberikan nilai rendah dalam keberhasilan mencapai kinerja selama empat bulan ini. Namun, dinamika masyarakat dan segala risiko yang ditimbulkannya tidak akan pernah mau menunggu sampai seorang gubernur betul-betul siap melakukan pekerjaannya secara baik. Justru dalam serba ketidak-beraturan itu seorang pemimpin harus bisa menemukan titik singgung di mana proses awal ke arah perubahan akan dimulai. Dari titik “tapak lapan” tersebutlah langkah-langkah strategis keseluruh arah akan dilakukan. Di sinilah peran dari para “juru bisik” maupun orang-orang yang berada di jajaran struktural birokrasi. Mereka harus bisa memberikan masukan yang bernilai agar gubernur mampu berdiri pada “tapak lapan” tersebut dan memberinya sumber energi yang bergizi untuk mampu menapaki “peta-jalan” yang mengarah pada pencapaian visi yang dulu digembar-gembor pada saat kampanye Pilgubri.
Dalam bidang perekonomian isu-isu strategis yang seharusnya menjadi perhatian pokok untuk diselesaikan adalah bagaimana meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi benar-benar berkorelasi dengan kesejahteraan rakyat. Pertama, ketimpangan yang tinggi antar kelompok masyarakat dan antar wilayah harus diungkai agar tidak menimbulkan gesekan-gesekan sosial yang justru bisa mereduksi produktivitas ekonomi yang ada. Kedua, struktur pendorong pertumbuhan harus kian berimbang sehingga tidak semata-mata mengandalkan dominasi satu sektor semata.
Selama ini pertumbuhan ekonomi Riau sangat tergantung pada konsumsi rumah tangga. Kekuatan konsumsi domestik ini sangat dipengaruhi oleh naik turunnya harga tandan buah segar sawit. Ini berarti, korelasinya dengan ekspor sangat tinggi. Sebab, ekspor Riau sepenuhnya didominasi oleh ekspor lemak dan minya nabati. Isu strategis utama dalam masalah ini adalah suplementary livelihood dan infrastruktur yang diperlukan untuk mewujudkannya. Ini bukan semata-mata soal bagi-bagi duit dan bagi-bagi rumah untuk rakyat. Bukan soal keberanian mencoret anggaran bimtek, pelatihan dan perjalanan dinas yang mubazir. Persoalannya terletak pada money follow the function yang betul-betul menyentuh leverage perekonomian daerah.
Ketiga, berkenaan dengan penataan ulang aset ekonomi daerah yang saat ini sudah sangat hegemonik. Meski belum berhasil, sikap keras gubernur untuk mengesahkan RTRW adalah kebijakan yang tepat dan perlu didukung semua stakeholder.
Keempat, profesionalisme birokrasi dan koordinasi antaraparatur. Bagaimana mungkin suatu kebijakan dapat dilaksanakan bila dari satu sisi aparatur pemerintahan justru menjadi faktor penghambatnya. Meski alergi sama anggaran Bimtek dan Pelatihan penguatan fungsi birokrasi tidak bisa lepas dari pembinaan yang berkesinambungan. Persoalannya adalah bagaimana memilih proses pembinaan yang tepat sasaran, bukannya memberangus semua anggaran untuk perbaikan kualitas aparatur birokrasi.
Kelima, berkenaan dengan aspek kesinambungan. Era pemerintahan Rusli Zainal telah begitu banyak aset-aset daerah yang dibangun. Semua aktiva tersebut perlu dipakai dan digunakan agar mampu memberi kontribusi pada pembangunan daerah. Jangan sampai Riau seperti seorang buta yang dua kali kehilangan tongkat. Ketika dulu Riau menyelenggarakan MTQ nasional maka kawasan purna MTQ diharapkan dapat bermanfaat bagi penduduk tempatan. Sayangnya, justru yang terjadi adalah menjamurnya kemaksiatan. Saat ini, berbagai aset tersebut telah menjadi beban tersendiri. Namun, pemerintah provinsi tidak bisa membiarkan semua itu menjadi sumber malapetaka baru. Harus dicara upaya yang cerdas guna mengkreasinya menjadi bernilai. Mulai dari stadion-stadion yang bertaburan, terminal agribisnis, Roro Dumai Melaka, BLK di setiap kabupaten/kota dan berbagai aktiva lainnya haruslah dimanfaatkan agar tidak hanya menjadi harta yang justru menguras uang rakyat.***
Edyanus Herman Halim
Dosen Fakultas Ekonomi Unri Editor : Rindra Yasin