Bulan ini kita berada di bulan Syawal. Idealnya, seluruh hikmah amaliah Ramadan dapat diimplementasikan mulai bulan ini. Sebagaimana dikemukakan, pelajaran terpenting dari ibadah puasa sebagai ritualitas utama bulan suci adalah sifat amanah dengan mengedepankan kejujuran. Dua hal ini: jujur dan amanah, merupakan kunci sukses dalam aktivitas kehidupan setiap hamba. Maka sangat pantaslah, bila ajaran Islam mengutamakan sifat-sifat bernuansa kemuliaan. Hanya orang-orang yang memiliki sifat jujur dan amanah yang dinilai memiliki kepribadian terbaik. Orang-orang yang memiliki sifat ini pastilah akan sangat dihormati dan disegani.
Dalam pengabdian berpemerintahan dan bermasyarakat, sifat jujur dan amanah dimanifestasikan oleh negara melalui perwujudan transparansi dan akuntabilitas. Terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh aparatur yang mengemban tugas kenegaraan dan ketatanegaraan diwajibkan mengedepankan asas keterbukaan kecuali terhadap hal-hal yang memang dikecualikan untuk ditransparansikan. Karena memang, tidak semua hal yang harus terbuka. Ada hal-hal tertentu yang harus ditutupi dan tidak layak untuk ditransparansikan. Misalnya rahasia negara, rahasia bisnis, dan rahasia pribadi.
Semangat keterbukaan di negara ini ditandai dengan disahkannya Undang-undang No14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada 30 April 2008 silam. Pengesahan undang-undang tersebut, selain sebagai payung hukum dalam pemenuhan hak atas informasi sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), juga merupakan tonggak baru dan menjadi pintu gerbang untuk memasuki rezim keterbukaan. Walaupun demikian, sesungguhnyalah transparansi bukanlah berarti ketelanjangan. Transparan tetap ada batasan-batasannya. Ada hijabnya. Batasan itu ditentukan negara melalui peraturan perundang-undangan. Sesungguhnya pula, untuk menutup suatu informasi atas hal-hal yang seharusnya terbuka bukanlah dari pendapat pribadi aparatur. Jikapun harus diinterpretasikan, maka prosedur dan mekanisme menginterpretasikan sudah ada mekanismenya; sudah ada koridornya yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
Oleh penyelenggara negara (badan publik), dengan mengedepankan keterbukaan di era transparansi, pastilah akan membuat seluruh program yang disusun akan dengan mudah dapat dipertanggungjawabkan. Pasalnya, ada keterlibatan publik untuk mengetahui seluruh program pemerintahan —mulai dari perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi pasca pelaksanaan— yang dapat dimaksimalkan. Keterlibatan publik pula yang akan menjadikan seluruh program yang direncanakan, disusun, dan direalisasikan pemerintah —demi kepentingan publik— akan berlangsung dengan baik. Di antara dampak positifnya, tentunya hal ini akan berdampak terhadap peningkatan kepercayaan investor —sebagai pihak ketiga yang membantu pemerintah dalam membangun negara— untuk berinvestasi.
Bulan ini kita berada di bulan Syawal; bulan momentum —dalam pengambilan hikmah untuk pemaknaan— peningkatan kinerja. Di bulan ini, dalam hitungan tahun miladiah (Masehi), kita juga berada di bulan Agustus. Adalah 69 tahun lalu, negara ini diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Dalam berkenegaraan, alangkah akan teramat sanggam-nya bila semangat bulan Syawal (Hijriah) dipadupadankan dengan semangat patriotisme berkebangsaan pada tataran Agustus (miladiah/masehi).
Semua pasti sangat memahami bahwa kemerdekaan negara ini didasarkan pada cita-cita kemandirian berkedaulatan dengan tujuan menjadi negara dalam bingkai bangsa yang adil dan makmur. Walhasil, tentu banyak dari kita sangat sepakat, bahwa sosok-sosok yang diberi amanah tetapi perbuatannya ternyata merugikan negara, maka yang demikian adalah para pengkhianat bangsa. Bukankah, pembangunan di negara ini terjalin pada satu asa bahwa bangsa ini harus menggapai kesejahteraan dalam pemerataan pembangunan.
Untuk itu, tujuan bernegara tentu tidak boleh disimpangsiurkan. Menuju tujuan yang hendak dicapai tersebut, negara mengimplementasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan —sebagai regulasi yang mengatur dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, jangan khianati bangsa dan negara demi keuntungan dan kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan. Kepentingan negara haruslah di atas segalanya. Kehendak negara adalah mengutamakan kepentingan umum (bangsa dan negara). Bukan mengorbankan kepentingan umum demi kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan. Disinilah letak pentingnya kejujuran dan amanah; keterbukaan dan pertanggungjawaban, dalam menunaikan pengabdian terhadap bangsa dan negara.
Bulan ini kita berada di bulan Syawal. Bulan —yang sejatinya menjadi di antara momentum— guna peningkatan kinerja berbasis kejujuran dalam padanan nuansa keterbukaan yang bertanggung jawab. Bila menilik kepada berbagai regulasi yang mengamanahkan transparansi dan akuntabalitas, maka kewajiban untuk bertransparansi dan berakuntabillitas itu lebih dibebankan kepada badan publik sebagai penyelenggara negara. Tegasnya, keterbukaan itu sifatnya top-down; dari atas ke bawah. Proaktif dari badan publik kepada masyarakat. Bukan bottom-up, dimana harus publik yang harus terus menerus “memaksa” penyelenggara negara untuk mengedepankan asas keterbukaan.
Di sinilah peran penting badan publik untuk proaktif dalam mengedepankan transparansi. Sebenarnyalah, sikap dan sifat keterbukaan dalam penyelenggaraan negara akan mengindikasikan bahwa para penyelenggara negara yang diberikan amanah untuk melaksanakan “pengabdian” kepada negara, merupakan para aparatur yang jujur dan berintegritas. Saya sangat percaya, bahwa ketegasan sikap untuk bertransparansi merupakan gambaran kejujuran. Bila keterbukaan yang sudah dikedepankan, tentu saja tidak akan ada lagi yang perlu dikhawatirkan.***
Mahyudin Yusdar
Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau Editor : Rindra Yasin