Tingginya rasio perpindahan penduduk dari daerah ke pusat kota atau urbanisasi menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan yang terjadi di Indonesia. Urbanisasi dipengaruhi oleh perbedaan laju pertumbuhan penduduk pedesaan dan perkotaan (Urban Rural Growth Difference/URGD). Memang, hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga terjadi di seluruh dunia.
Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia, pada 2010 tingkat urbanisasi mencapai angka 49,8 persen. Kemudian di tahun 2015 angka tersebut meningkat menjadi 53,3 persen, dan 60 persen di tahun 2025. Maka berdasarkan proyeksi tersebut, diperkirakan pada 2035 mencapai 66,6 persen. Tingkat urbanisasi yang tinggi akan berimplikasi pada perubahan sosial dan ekonomi, yaitu seperti permintaan konsumen akan sandang, papan, dan pangan, serta kebutuhan infrastruktur yang meliputi transportasi, komunikasi, serta energi.
Tampaknya, urbanisasi turut dipengaruhi oleh kebiasaan mudik setiap tahunnya. Bahkan, menurut catatan Kemenakertrans, ada sekitar satu juta orang yang pindah ke kota guna mengadu nasib. Dampak pembangunan yang memusat atau perkembangan megacities membuat masyarakat tertarik.
Pembahasan mengenai masalah urbanisasi memang memerlukan pembahasan yang tak mudah, perlu adanya kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Jika tidak segera mendapatkan solusi, maka kasus urbanisasi akan menenggelamkan tata ruang kota. Rasio problematika di kota besar akan meningkat drastis. Permasalahan ini mengakibatkan kemacetan yang semakin parah, kampung kumuh, permasalahan sampah, polusi udara, meningkatnya kasus kriminalitas, dan pembangunan yang tak tepat guna makin menjamur.
Paradigma Salah Kaprah
Persepsi atau paradigma salah kaprah masyarakat Indonesia yakni menjadikan kota sebagai peningkatan status ekonomi. Banyak yang menganggap bahwa kota adalah simbol kemakmuran sedangkan desa dianggap kawasan tertinggal. Padahal jika kita telusuri lebih jauh, justru pedesaanlah yang sangat berpotensi melakukan peningkatan kehidupan yang lebih baik. Tampaknya, banyak orang yang kemudian membawa saudaranya ikut ke kota untuk mengais rezeki. Terlebih, saat mudik lebaran, dikhawatirkan terjadi konsentrasi penduduk yang tinggi di suatu wilayah (aglomeracy/ primacy).
Mengutip perkataan Michael P Tondano bahwa urbanisasi dipengaruhi oleh perbedaan upah antara desa dan kota. Selain itu, tekanan industrialisasi dan demografis yang kian tinggi mengakibatkan areal pertanian kian menyempit. Di sisi lain, problematika urbanisasi yang kompleks dan beragam akan mengancam masyarakat perkotaan. Sistem tata lingkungan akan sulit dikendalikan akibat semakin padatnya penduduk. Selain itu, meningkatnya angka kemiskinan di perkotaan berdampak meningkatnya rasio kriminalitas dan gelandangan.
Ironisnya, justru daerah yang ditinggal akan mengalami defisit produktivitas pertanian. Sepantasnya, pembangunan sektor ekonomi harus dimulai dari grass root atau akar rumput. Tampaknya, keseimbangan pembangunan perekonomian yang merata akan mampu menanggulangi bencana urbanisasi yang kian memuncak. Salah satu program pemerintah yakni adanya otonomi daerah sedikit banyak akan membantu pemerataan perekonomian.
Kedua daerah yakni pedesaan dan perkotaan dapat dilakukan penyeimbangan dari segi spesialisasinya. Daerah perkotaan dapat dilakukan dengan peningkatan tata ruang kota, mengantisipasi ”malpraktik pembangunan”, peningkatan sektor industri, perdagangan, pelayanan, dan sistem pemerintahan yang bersih. Sedangkan pedesaan dapat dilakukan dengan peningkatan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
Potensi pedesaan harus dikemas dengan menarik supaya masyarakatnya tak lari keluar, sehingga laju urbanisasi akan dapat ditekan dan masalah pengangguran akan teratasi. Memang, mobilitas perkotaan bagaimanapun akan lebih besar dibanding dengan pedesaan, namun jika mobilitas masyarakat keduanya dilakukan dengan simbisosis mutualisme, maka baik kawasan pedesaan maupun perkotaan sama-sama diuntungkan.
Jembatan Urbanisasi
Kesuksesan pemudik dari kota akan meningkatkan stimulus orang-orang pedesaan datang ke kota. Dengan harapan, kepindahannya ke kota akan meningkatkan status sosial. Alih-alih sukses di kota, namun justru kemunduran yang didapat. Pasalnya, kota tak mampu lagi menampung orang-orang dari desa. Hal ini tentunya berimbas pada permasalahan baru seperi kelangkaan air bersih, perkampungan kumuh, atau pun masalah lain yang makin pelik. Tak jarang masyarakat menghabiskan aset di desanya untuk modal selama merantau di kota.
Ibaratnya, rakyat butuh pancing bukan ikan. Semoga, pemerintah terus berkomitmen melakukan pemerataan ekonomi di pedesaan. Jika sudah seperti ini, tradisi mudik tak akan banyak mempengaruhi laju urbanisasi. Kesejahteraan dan kemakmuran semoga saja dapat tercapai dan dirasakan seluruh rakyat Indonesia.***
Agung Cahyanto
Alumni UAD Jogjakarta; bermukim Teluk Merbau, Siak Editor : Rindra Yasin