Tahun 2014 merupakan era baru perbankan syariah di Indonesia. Pasalnya, fungsi institusi pengawasan dan pengaturan bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) beralih dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam industri keuangan dan perbankan menjadi angin segar di tengah banyaknya persoalan keuangan yang terjadi di tanah air yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan seperti skandal dan penyelewengan transaksi keuangan BLBI, Bank Bali, Bank Global, kasus century, Malinda Dee, dan masih banyak lagi yang tidak terekspos menjadi bukti gagalnya BI.
Kecemasan Perbankan Syariah
Masa depan pertumbuhan industri perbankan Syariah tanah air sempat diinterupsi oleh kekhawatiran dan kegelisahan beberapa kalangan ketika pengaturan dan pengawasan perbankan beralih dari Bank Indonesia kepada OJK dan hingga saat ini perbankan Syariah masih harap-harap cemas akan kinerja OJK yang akan resmi menjalankan tugas dan fungsi pengawasan OJK saat ini karena baru akan dimulai pada 1 Januari 2014. Muncul asumsi bahwa pertumbuhan perbankan Syariah mungkin saja dapat terhambat.
Kecemasan para pelaku perbankan Syariah ini karena beberapa alasan antara lain, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK tidak ada aturan khusus terkait teknis perbankan Syariah hanya gambaran umum pada Pasal 1 Ketentuan Umum butir Nomor 5. Kedua, dalam susunan keanggotaan Dewan Komisioner (DK-OJK) tidak ada perwakilan pakar atau ahli perbankan Syariah. Kondisi ini mengindikasikan OJK tidak mendukung industri perbankan syariah.
OJK harus membangun komunikasi dan berkoordinasi dengan DSN dengan cara mengadakan unit atau direktorat perbankan Syariah dalam struktur organisasi OJK. Modelnya mungkin saja mirip dengan Direktorat Perbankan Syariah yang berada di bawah naungan Bank Indonesia agar kecemasan perbankan Syariah hilang. Terlepas dari dukungan infrastruktur dari pemerintah, OJK dan masyarakat. Perkembangan perbankan Syariah tidak lepas dari perbankan Syariah itu sendiri. Apabila perbankan Syariah tidak bisa memberikan pelayanan dan menciptakan produk yang prima kepada nasabah maka akan menjadi penghambat bagi bank Syariah itu sendiri sehingga akan menghasilkan stigma bahwa bank konvensional lebih baik dari bank Syariah terlebih lagi akan membawa anggapan bank Syariah dan konvensional sama saja, perbedaannya hanya nama saja namun dengan baju yang berbeda.
Bank Syariah mesti memperkuat internal manajemen seperti memperkuat sumber pendanaan dan permodalan yang halal, meningkatkan sinergi untuk mendapatkan segmentasi pasar, mengoptimalkan jaringan pelayanan berbasis informasi teknologi (IT), memadukan dan menggenjot pertumbuhan dengan sharing pengalaman dan pengetahuan sesama bank Syariah serta meningkatkan riset dan pengembangan produk syariah.
Harapan
Pertumbuhan perbankan Syariah setiap tahun mengalami perkembangan yang signifikan. Tumbuh suburnya lembaga-lembaga perbankan Syariah ataupun lembaga keuangan non-bank, tidak saja di kota-kota besar tetapi juga sudah merambah ke kota kabupaten dan kecamatan.
Berdasarkan data statistik perbankan Syariah BI bulan maret 2013, pencapaian perbankan Syariah terus mengalami peningkatan. Dari segi aset, perkembangan perbankan Syariah meningkat secara signifikan, BI melaporkan pada data outlook bank Syariah 2013 dimana Perbankan Syariah mampu tumbuh ± 37 persen sehingga total asetnya menjadi Rp174,09 triliun. Pembiayaan telah mencapai Rp135,58 triliun (40,06 persen) dan penghimpunan dana menjadi Rp134,45 triliun (32,06 persen) dengan pencapaian funding maupun financing telah mampu memperbesar market share perbankan Syariah menjadi ± 4,3 persen dan diperkirakan akan mampu mencapai 5 persen tahun depan.
Namun apabila dibandingkan dengan bank syariah di Malaysia kita masih jauh ketinggalan karena total aset perbankan Syariah Indonesia yang sebesar Rp174,09 triliun masih sepertujuh (± Rp14000 Triliun) dari aset perbankan Syariah Malaysia. Apabila melihat jumlah penduduk Malaysia yang hanya ± 29 juta dengan setengahnya adalah Muslim akan tetapi mampu memaksimalkan perbankan Syariah sementara di tanah air jumlah penduduk ± 237 juta jiwa dengan hamper 80 persen adalah muslim namun belum mampu mengejar Malaysia dalam industri keuangan Syariah.
Kehadiran Bank Syariah di Malaysia bahkan mampu menggeser dominasi industri perbankan konvensional hal ini karena bank Syariah tidak lagi dilihat dari sisi agamanya namun karena kehadirannya menjadi alternatif yang memberikan manfaat dan kepastian yang lebih menjanjikan. Semoga Indonesia bisa lebih dari ini.***
Syahrial
Ketua STAI HM Lukman Edy Pekanbaru
Editor : Rindra Yasin