Minimnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Provinsi Riau hinggal awal juli 2014 yang masih di bawah 31 persen menimbulkan kegelisahaan tersendiri bagi masyarakat Riau. Betapa tidak, APBD adalah salah satu alat negara untuk menyejahterakan masyarakatnya. Realisasi APBD di bawah 31 persen dengan porsi 16 persen realisasi fisik dan 25 persen realisasi keuangan maka secara otomatis akan menghambat agenda untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satu penyebab dari minimnya serapan APBD di Provinsi Riau adalah rendahnya partisipasi masyarakat di dalam perencanaan APBD.
Di demokrasi, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi melalui media-media yang telah disediakan oleh organisasi publik. Partisipasi publik berarti masyarakat ikut serta di dalam memberikan inisiatif pembangunan, keputusan, dan sumber daya yang memberi dampak bagi masyarakat. Salah satu partisipasi publik di dalam demokrasi adalah ikut serta di dalam menyusun anggaran dan program pemerintah melalui mekanisme musrenbang atau public hearing.
Penelitian Abbort dalam Bastian menunjukan bahwa porsi partisipasi publik dalam kebijakan sangat bergantung pada dua variabel, yaitu keterbukaan pemerintah dan sifat kebijakannya. Apabila kebijakan bersifat sederhana dan pemerintah bersifat terbuka, maka masyarakat akan dilibatkan melalui berbagai mechanisme dan community development. Sebaliknya, apabila pemerintah bersifat tertutup dan kebijakan bersifat kompleks, masyarakat tidak akan dilibatkan.
Namun, munculnya paket UU pasca reformasi tersebut, seperti: UU No 17/ 2003 Tentang Keuangan Negara, UU No 1/ 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan UU No 32/ 2004 Tentang Pemerintah Daerah belum juga mampu untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat, hal ini dikarenakan tidak maksimalnya partisipasi publik dalam menyampaikan aspirasi untuk penyusunan program dan anggaran. Dampak yang ditimbulkan dari hal di atas adalah minimnya serapan APBD terutama untuk realisasi anggaran belanja daerah. Padahal APBD adalah alat untuk menyejahterakan rakyat, sehingga tidak maksimalnya serapan APBD akan mengakibatkan terhambatnya agenda untuk menyejahterakan rakyat.
Namun, upaya pemerintah daerah untuk memaksimalkan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus terus menerus didorong dan didukung dalam rangka untuk menjalankan amanat UUD 1945, yaitu sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. berdasarkan undang-undang fokus untuk menyejahterakan rakyat ini dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Pemerintahan Pusat yang memegang kekuasan pengelolaan keuangan negara dan didelegasikan kepada menteri/pimpinan lembaga, gubernur, bupati dan wali kota selaku kepala pemerintahan daerah yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
Di pemerintah daerah, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku pejabat pengelola APBD dan Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah yang menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD. Sebelum APBD ditetapkan, Pemerintah Daerah menyampaikan Kebijakan Umum APBD (KUA) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang kemudian dibahas secara bersama-sama. KUA ini berisikan prioritas dan plafon anggaran sementara yang nantinya akan menjadi acuan bagi setiap SKPD. Berdasarkan UU No 17/ 2003 Tentang Keuangan Negara, Rencana Kerja (Renja) dan anggaran SKPD haruslah disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai dan prakiran belanja yang diperlukan. Sebelum SKPD menyusun anggaran dan program kerja, haruslah turun ke bawah dalam rangka untuk menjaring partisipasi publik, hal ini dikarenakan anggaran dan program kerja harus dilihat dari perspektif yang memerlukan anggaran dan dalam konteks ini adalah masyarakat. Karena masyarkatlah subjek yang harus disejahterakan dan menyerap APBD semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat haruslah menjadi prioritas utama dalam belanja daerah.
Penyerapan anggaran yang baik akan berakibat pada roda perekonomian. Penyerapan anggaran, lanjutnya akan berkorelasi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan baru. Selain itu akan menciptakan multiplier effect ekonomi yang lebih banyak. Penelitian empiris sebelumnya menunjukkan banyak faktor yang menyebabkan minimnya serapan APBD di kabupaten dan kota di Provinsi Riau, salah satunya adalah faktor komunikasi antar lembaga, termasuk lemahnya jaring aspirasi yang dilakukan oleh SKPD sebagai pengguna anggaran. Lemahnya partisipasi masyarakat ini disebabkan, SKPD enggan untuk turun ke masyarakat dan bertanya tentang kebutuhan masyarakat, hal inilah yang menjadi salah satu penyebab minimnya serapan anggaran.
Reformasi ternyata juga melahirkan benturan baru. Misalnya, rakyat adalah kumpulan individu yang bebas dan merdeka, tidak mau diintervensi dan memiliki moralitas individu sedangkan negara dengan struktur pemerintahannya memiliki legitimasi untuk mengatur dengan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatifnya. Kedua entitas ini tentunya harus bertemu dalam satu titik yang bisa mewakili dua situasi yang berbeda, dan titik temu tersebut tentunya adalah partisipasi publik. Partisipasi publik menunjukkan adanya check and balance. Oleh karena itu, jikalau APBD ingin berkualitas maka maksimalkanlah partisipasi publik, agar sesuai antara harapan masyarakat dengan cita-cita pemimpin.***
Emkhad Arif
Dosen Fakultas Ekonomi UIR Editor : Rindra Yasin