Setelah pemerintah membuat kebijakan membatas bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsi, kini muncul lagi gagasan pengamat ekonomi untuk menaikkan harga BBM. Alasannya, karena selisih harga BBM bersubsidi sudah jauh dari harga keekonomian.
Seperti dikatakan pengamat ekonomi Faisal Basri yang ditulis koran ini kemarin, bahwa sistem subsidi BBM di Indonesia bisa diibaratkan kanker yang harus segera diatasi. ‘’Produksi minyak mentah sekarang sudah sampai di bawah 800 ribu barel per hari (bph). Dengan konsumsi yang naik, jelas impornya akan semakin besar. Itu yang membuat banyak permasalahan di Indonesia,’’ jelasnya.
Gagasan ini tentu saja, adalah hak negara untuk melakukan atau tidak. Sebab kebijakan untuk menetapkan harga BBM adalah kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tentu akan bergerak untuk menanggulangi efek domino dari kebijakan itu.
Sebelum pemerintah mengambil kebijakan atas upaya utak-atik harga BBM karena alasan ekonomi secara global di negera ini, tentu patut dipaparkan beberapa hal, yang perlu mendapat perhatian serius dan lebih mendasar, yaitu: Pertama, secara umum kondisi keuangan masyarakat sudah ‘’babak belur’’ setelah libur Idul Fitri.
Kedua, kondisi pemerintah daerah hampir sama. Menghadapi Ramadan, Idul Fitri dan liburan, pemerintah sudah mengeluarkan tenaga ekstra untuk melayani warganya dalam mendukung seluruh aktivitas dan kegiatan ekonomi warga.
Meski dianggap berhasil —karena tidak banyak kendala berarti ketika libur Idul Fitri lalu— namun, pemerintah mendapatkan tugas berat sisa dari aktivitas warga, yaitu memperbaiki kembali infrastruktur yang sudah rusak. Dan memang, kenyataan di lapangan tidak bisa dipungkiri lagi.
Dengan gambaran aktivitas warta itu, tentu dapat disimpulkan bahwa masyarakat ini memerlukan waktu untuk pemulihan kondisi. Partanyaannya, apakah pemerintah tidak memperhatikan kondisi warganya saat ini?
Untuk itu, kondisi ini seharusnya menggugah pemerintah, untuk tidak melakukan kebijakan karena pertimbangan politik. Mumpung masyarakat sedang ‘’sibuk’’ memperhatikan pertikaian Pilpres di meja sidang Mahkamah Konstitusi (MK) atau berharap-harap putra terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia terpilih menjadi menteri pemerintahan baru, misalnya.
Tentu saja, kita sangat berharap pemerintah pusat mendahulukan perbaikan infrastruktur dan mendesak pemerintah daerah untuk sama-sama melakukannya perbaikan hingga ke pelosok desa. Bukan malah sebaliknya, membuat kebijakan tidak populer, sehingga membuat beban masyarakat semakin berat.*** Editor : Rindra Yasin