Dalam pidato kenegaraan jelang peringatan kemerdekaan Indonesia pada Jumat (15/08) lalu di gedung DPR/DPD RI, presiden SBY secara jelas menyampaikan bahwa Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan bangsa Palestina dan mendorong diakuinya keanggotaan Palestina di PBB. Sebagai bangsa yang pernah mengalami penjajahan oleh kekuatan asing, Indonesia menyadari betul bahwa hidup dibawah hegemoni, penindasan, dan ancaman bangsa lain merupakan suatu bentuk penistaan terhadap peradaban umat manusia terlepas dari latar belakang ras ataupun agama. Sehingga kemerdekaan menjadi sesuatu yang sangat mahal dan patut untuk diperjuangkan.
Solidaritas Kemanusian dan Kemerdekaan
Serangan militer ‘peration protective edge yang telah dilakukan oleh Israel ke Gaza selama lebih dari satu bulan belakangan telah menjadi kecemasan dunia internasional. Kecaman telah datang dari berbagai penjuru dunia terhadap aksi brutal dan tidak proporsional Israel tersebut, namun Israel nampaknya tidak menghiraukan dan semakin menunjukkan arogansinya selagi Hamas masih menguasai Gaza. Gencatan senjata pun tidak serta merta menghentikan serangan Israel yang telah mengakibatkan lebih 2000 jiwa melayang dan ribuan lainnya terluka.
Uni Eropa, AS dan negara barat lainnya seperti biasa masih memainkan standar ganda walau solidaritas kemanusiaan untuk Gaza/Palestina kuat berdatangan dari civil society di kawasan tersebut, mulai dari London, Dublin, Madrid, Berlin, New York dan berbagai kota besar lainnya. Sayangnya, solidaritas yang ditunjukkan agar Israel diseret ke pengadilan kriminal internasional tidak diikuti oleh kebijakan politik pemerintah negara mereka untuk menekan Israel. Ini pula yang mendorong Baroness Sayyeda Warsi, menteri muslimah pertama di Inggris mundur dari kabinet David Cameron sebagai kritik atas kebungkaman Inggris atas serangan Israel ke Gaza. Bahkan AS yang masih belum pulih dari krisis finansial telah menggelontorkan sejumlah dana untuk meningkatkan sistem pertahanan Israel dan tetapsaja mensuplai bantuan militer untuk Israel.
Di tengah-tengah lemahnya bargaining kepemimpinan politik negara-negara muslim di Timur Tengah, solidaritas dan aksi konkrit malah ditunjukkan oleh sejumlah negara Amerika Latin. Negara-negara seperti Ecuador, Brazil, Peru, Chile, dan El Salvador telah mengutuk keras tindakan militer Israel dan menarik duta besar mereka dari Israel. Sedangkan Venezuela dan Bolivia memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel 2009 sebagai respon atas serangan operation cast lead Israel ke Gaza dan Nicaragua memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Israel 2010 sebagai respon kasus pembajakan Marvi Marmara Flotilla. Kontras dengan sikap tersebut, acapkali retorika kecaman untuk Israel yang datang dari pemimpin negara-negara di Timur Tengah mendapatkan cibiran dari para aktivis pro-Palestina.
Surat terbuka presiden SBYyang disampaikan kepada para pemimpin dunia dan dimuat di harian Strait Times akhir Juli lalu terkait krisis kemanusian di Gaza merupakan wujud kepedulian pemerintah Indonesia sebagai bagian entitas masyarakat internasional. Sikap politik tersebut perlu diapresiasi sebagai representatif solidaritas kemanusian bangsa Indonesia dan keingginan masyarakat muslim Indonesia. Namun yang juga perlu adalah solidaritas Indonesia untuk kemerdekaan Palestina dengan peran politik luar negeri yang lebih aktif dan berkelanjutan. Secara bersamaan Indonesia dapat pula mendorong agar terjaganya rekonsiliasi permanen Hamas-Fatah demi terwujudnya kekuatan politik di internal Palestina.
Indonesia sebagai negeri demokrasi muslim terbesar di dunia sangat berpeluang menjadi middle power yang diperhitungkan kembal isebagai perekat negara-negara berkembang dalam mendorong cita-cita kemerdekaan Palestina agar dapat berdiri seperti halnya negara-negara lain. Indonesia dapat memainkan politik luar negerinya di berbagai forum internasional seperti ASEAN, OKI, dan Gerakan Non-Blok. Mayoritas keanggotan PBB yang merupakan negara-negara berkembang menjadi modal politik untuk mewujudkan cita-cita tersebut.
Pergeseran status Palestina di PBB dari hanya sebagai organisasi peninjau menjadi negara peninjau/non-anggota tidak dapat terlepas dari peran Indonesia dan negara-negara berkembang yang tergabung dalam Gerakan Non-Blok. Upaya selanjutnya untuk menjadikan Palestina sebagai negara anggota semestinya tetap diperjuangkan sebagai amanah konstitusi dan wujud penentangan atas arogansi Israel.
Mengingat kembali apa yang disampaikan oleh founding father Indonesia, Soekarno: ”Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel”. Presiden baru ke depan dapat melanjutkan sejarah politik luar negeri Indonesia untuk kemerdekaan Palestina sebagai sikap penolakan terhadap ketidakadilan (injustice) dan ketidakseimbangan (imbalance)dalam sistem internasional.***
Luerdi
Mahasiswa PPS Ilmu Politik/Hubungan Internasional Unri Editor : Rindra Yasin