Polisi muslimah (saya lebih suka menyebutnya begini) atau biasa disebut merata polisi wanita (polwan), berawal dari Bukittingi, Sumatera Tengah. Ide ini muncul ketika Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) menghadapi marak pengungsian masyarakat pada Agresi Militer Belanda II. Perlu dilakukan pemeriksaan saksama terhadap orang-orang yang menuju daerah perlindungan yang aman itu supaya tidak ada penyusup yang menyelundup masuk. Namun, para perempuan di ranah Minangkabau yang islami itu tak sudi digeledah badan dirinya oleh para polisi lelaki, padahal tidak ada polisi (yang) perempuan ketika itu.
Solusi jitu persoalan itu, pemerintah menunjuk Sekolah Polisi Negara (SPN) Bukittinggi membuka Pendidikan Inspektur Polisi Wanita. Setelah peminat diseleksi, terpilihlah enam dara remaja yaitu: Dahniar Soekotjo, Djasmaniar Husein, Mariana Saanin Mufti, Nelly Pauna Situmorang, Rosmalina Pramono, dan Rosnalia Thaher. Mereka mulai mengikuti pendidikan kepolisian di situ pada 1 September 1948 —yang kemudian ditetapkan sebagai Hari (Jadi) Polwan Nasional. Keenamnya pula sebagai perempuan “militer” pertama di Indonesia. Ketika pensiun, rata-rata berpangkat Kolonel Polisi (Komisaris Besar: Kombes).
Tidak ada yang mengungkapkan persoalan prihal busana muslimah yang lazim disebut jilbab saat itu hingga ke masa-masa sesudahnya. Tuntutan perjuangan mendesak pemerintah agar hak mengenakkan jilbab diizinkan kepada polwan, muncul pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kemudian, Komisaris Jenderal (Komjend) Pol Drs Sutarman mengizinkan kepala para polisi muslimah atau polwan ditutupi jilbab (lebih terpatnya kerudung). Komisaris jenderal ini tanpa bertapis kalimat, lantang menyampaikan membolehkan para polwan berbusana muslimah dengan alasan menutup aurat merupakan hak asasi beragama, tak lama setelah dilantik presiden.
Polisi muslimah pun, setelah itu, banyak yang mengenakkan jilbab (kerudung penyebutan yang lebih tepatnya) melekap di bawah topi dinas mereka. Ramai bagai tak dapat lagi membendung hasrat mereka yang kuat, mereka insyaf tak ingin terus terjerembab dengan pakaian yang tak sesuai dengan syariat Islam yang dianutyakini diri. Sebelumnya, Jend (Pol) Timur Pradopo (Kapolri sejak 22 Oktober 2010-25 Oktober 2013) yang digantikan Suratman, tanpa neko-neko, pernah mengizinkan para polisi muslimah berbusana muslimah, meski Peraturan Kapolri (Perkap) tak kunjung keluar, sehingga para polisi muslimah saat itu gamang dan bimbang menerapkannya. Pradopo berseberangan dengan kebijakan Kapolri Jend. (Pol) Drs H Bambang Hendarso Danuri MM yang tak bijak yang digantikannya. Surat keputusan yang dikeluarkan Danuri, pada 2009, pernah melarang polisi muslimah berjilbab, bahkan yang melanggar peraturan dapat diberhentikan atau dipensiunkan dini.
Pernyataan Sutarman yang melanjutkan kebijakan Prodopo menjadi perdebatan, yang menyatakan dia tergesa-gesa tanpa pembicaraan terlebih lagi belum ada Perkapnya. Bahkan kian memanas setelah ada telegram gelap yang menyatakan pelarangan polwan berbusana muslimah. Ada indikasi pihak-pihak yang anti dan membenci menghalang-halangi upaya polwan berbusana muslimah. Berbagai pihak pun berontak terhadap upaya-upaya sebagian pihak yang hendak menggagalkan dan menolak kebijakan itu. Al-Ustadz H Arifin Ilham berkirim surat kepada Kapolri, yang kemudian saya kirimkan pula surat itu melalui facebook setelah diubah suai dengan gaya bahasa saya.
Alhamdulillaah, usulan dari jiwa keimanan nan brilian itu, mulus diluluskan. Sejak 16 Muharrom 1435 (20 November 2013), Kapolri Sutarman mengizinkan tanpa menanti Perkap lagi, yang ditegaskannya di Gedung Rupatama Markas Besar (Mabes) Polri. Sutarman pun mendapat banyak pujian dari keberanian dan ketegasannya itu, termasuk dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pernyataannya itu bagai hadiah tahun baru hijrah. Namun Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) tanpa nada menggerutu, meminta Kapolri segera menerbitkan Perkap Tentang Penggunaan Jilbab Bagi Polwan (polisi muslimah) itu. Pintal kental ihwal jilbab polisi muslimah yang semula mencair, kembali bergulir.
Sejumlah mahasiswa/i yang tergabung pada Nuansa Islam Mahasiswa Universitas Indonesia (SALAM UI), dan Lembaga Dakwah se Universitas Indonesia mendukung pelaksanaan Polwan Berjilbab. Mereka menyerukan agar Presiden SBY memberikan komitmen dan jaminan izi berjilbab kepada para polisi muslimah, saat aksi di Jakarta, Ahad 20 April 2014. Mereka mengaku mengirimi presiden surat.
Tetapi begitulah, hingga saat ini belum ada keputusan tegas dari Polri untuk menjilbabkan para polwan polisi muslimah itu. Perkap tentang jilbab belum juga ditetapkan Polri, padahal, pagu anggaran 2015 untuk jilbab polwan telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Wakil Ketua Komisi III DPRRI, Al Muzammil Yusuf tegas menyatakan, Raker antara Polisi dan Komisi III sebagai kesepakatan mengikat, dan berharap paling lambat akhir 2015 sudah terealisir, sebagaimana dinyatakannya kepada media 23 Syawal 1435 (19 Agustus 2014). Dia menyarankan model desai dapat menyesuaikan jilbab para polisi muslimah di Nangro Aceh Darussalam (NAD). Jenderal Timur Pradopo ketika menjadi Kapolri, ujar Muzamil, telah mengajukan 60 model berbagai kesatuan di berbagai kesatuan di Polri ketika Raker) dengan komisi III.
Seyogyanya, ihwal jilbab polisi muslimah tidaklah semestinya menjadi persoalan pelik dan mengusik. Bukankah Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, Bab XI pasal 29 ayat 2 menegaskan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Malah pada amandemen UUD 1945, Bab tentang Hak Asasi Manusia lebih merinci jaminan untuk melaksanakan dan mengamalkan syariat agamanya.
Alqurqan sebagai firman kebenaran dari Allah SWT menegaskan kewajiban muslimah berbusana (yang mewujudkan) ketakwaannya. Penegasan itu dinyatakan nash-nya pada QS 7, al-A’rof: 26, QS 24, al-Nur: 31, dan QS 33, al-Ahzab: 59. Penegasan Allah Tabaroka wa Ta’ala itu diimbangi pula oleh beberapa hadis dari sabda Rosulullaah Sholallahu ‘Alaihi Wasallam. Dalil Qur’aniy dan landasan konstitusi itu sepatutnyalah menjadi rujukan kuat dan final yang tak dapat dijegal lagi oleh perundangan-undangan dan peraturan di bawahnya.
Memanusiakan manusia dengan aturan yang menjamin kehormatan insan oleh sesama manusia tak seharusnya tergerus dan diberangus. Tak hanya polisi muslimah, pekerja muslima di pemerintahan dan di perusahaan swasta tak layak ada larangan berbusana muslimah karena dijamin oleh undang-undang negara. Dia menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus ditegakkan.
Usia polisi muslimah atau Powan pada 1 September 2014 ini, telah 66 tahun. Santun harapan, izin tegas kebolehan polisi muslimah berbusana muslimah ketika melaksanakan tugas, menjadi kado ulang tahun korp mereka. Tangal kelahiran Polwan berdekatan pula dengan Hari Jilbab Internasional, saban 4 September tiap tahunnya. Gerun hati polisi muslimah hendaknya segera terobati oleh kebijaksanaan Polri yang sememang bijak. Inilah yang telah lama didamba dan dinanti-nantikan. Semoga. Salam. ***
Syafruddin Saleh
Ketua IV MUI Kota Pekanbaru Editor : Rindra Yasin