Redesign Pilkada

Rindra Yasin • Dipublikasikan Senin, 8 September 2014 | 06:17 WIB
Pemilihan umum (pemilu) serentak yang disahkan Mahkamah Konstitusi (MK), di satu sisi ternyata ikut mengulirkan wacana pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak di sisi yang lain. Diyakini, model pemilu semacam ini mampu menjawab kebuntuan terhadap hasil pemilu. Seperti apa model pilkada serentak itu?

Pertama, pijakan kita tentu berangkat dari uji materi judicial review/JW) UU Nomor 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) oleh Koalisi Masyarakat Sipil (Effendi Gazali) pada 2013 lalu. Salah satu poinnya, meminta MK membatalkan sejumlah pasal dalam UU tersebut. Yaitu Pasal 3 ayat (5) UU PPWP yang menyatakan; Pilpres dilaksanakan setelah pemilu DPR, DPD, dan DPRD.

Lalu MK melalui putusan Nomor Perkara: 14/PUU-IX/2013 pada 22 Januari 2014 mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Dalam putusannya, pileg dan pilpres 2019 dilaksanakan serentak. Meminjam istilah Effendi Gazali, pemilu serentak menggunakan sistem coattail effect (menarik kerah baju). Artinya, pemilu serentak legislatif dan pilpres hasilnya akan saling menarik. Partai pemenang pileg, harapannya akan menarik capres/cawapresnya memenangkan kontestasi RI satu. Begitu sebaliknya, capres/cawapres pemenang pilpres akan menarik partainya menjadi pemenang dalam pileg.

Pemerintahan Terputus dan Terbelah
Kedua, para pakar pemilu di Indonesia meyakini, peristiwa di atas sebagai awal sejarah kepemiluan baru di Indonesia. Bahwa Indonesia harus menata kembali (redesign) seluruh jadwal pemilu (DPR, DPD, DPRD, pilkada gubernur, bupati/wali kota).

Pasalnya, out put pemilu menurut pakar, sistem pemilu yang diterapkan punya korelasi yang berbanding lurus dengan pemerintahan yang dihasilkan. Selama ini pemilu di Indonesia disebut-sebut telah melahirkan pemerintahan yang terputus dan terbelah. Ujung-ujungnya pemerintahan yang dihasilkan tidak stabil. Misalnya, Presiden RI terpilih  dari partai 1, sementara gubernur di daerah B dari partai 2. Sedangkan bupati/wali kota di daerah C dari partai 3. Memakai istilah yang dipopulerkan oleh Didik Supriyanto, lahirlah apa yang disebut dengan pemerintahan terputus atau tak nyambung (kongruen), dan terbelah (divided goverment). Bupati/wali kota C merasa gubernur B bukanlah atasannya. Begitu pula gubernur B tak merasa presiden RI sebagai atasannya.

Hubungan mereka hanya diikat oleh administrasi pemerintahan dan seremonial belaka. Selebihnya, selama 5 tahun pemerintahan, di antara ketiganya selalu dibenturkan oleh kepentingan politis dan ideologi yang tak pernah bertemu. Jalan pintas mempertemukan kepentingan itu agar roda pemerintahan tetap jalan, ditempuhlah cara-cara politik transaksional. Semua kepentingan dipertemukan dengan deal-deal dan barter; uang maupun jabatan. Muaranya; korupsi, kolusi dan nepotisme tetap saja marak. Makin banyaklah bupati/wali kota, gubernur dan anggota DPR di Indonesia akan terbelit kasus hukum.

Ketiga, memang sistem pemerintahan parlementer dikawinkan dengan sistem pemilu majoritarian —sering salah kaprah disebut sistem distrik, padahal distrik itu mengacu pada daerah pemilihan—, bukan jaminan juga akan menciptakan pemerintahan stabil di suatu negara. Sebaliknya, sistem pemerintahan presidensiil dikombinasikan dengan sistem pemilu proposional bukan pula jaminan melahirkan pemerintahan yang stabil. Kedua sistem itu harus juga memperhatikan karakteristik dan geografis suatu negara.

Apakah Sistem Pemilu Kita Tak Cocok Lagi?
Berangkat dari pengalaman 11 kali mengadakan pemilu (1955 – 2014), Indonesia punya bekal pengalaman empiris yang luar biasa. Indonesia gonta-ganti sistem pemilu, tapi tetap saja belum melahirkan hasil pemerintahan yang ideal. Menurut penulis, pertama, Indonesia tetap harus mempertahankan sistem pemerintahan presidensiil dan sistem pemilu proporsional (open list). Sistem ini sudah cocok (given) dengan jumlah penduduk terbanyak nomor 3 di dunia, dengan wilayah geografis yang luas dan terpisah-pisah oleh kepulauan itu.

Kedua, hasil uji materi UU PPWP 2014 di atas, harus benar-benar dimanfaatkan untuk me-redesign jadwal Pemilu. Tentunya tanpa harus mengubah sistem pemilu dan sistem pemerintahan. Karena biayanya cukup mahal, dan belum tentu sistem yang baru menjawab persoalan selama ini. Pileg dan pilpres 2019 sudah harga mati harus dilaksanakan, tak boleh diotak-atik lagi. Karena palu hakim lembaga pengawal konstitusi (MK) sudah pun diketok.

Ketiga, pileg dan pilpres serentak harus diikuti dengan pilkada serentak pula. Karena hasil uji materi UU PPWP, tak menyiratkan, bahwa pemilihan anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota juga harus dilakukan serentak dalam satu paket dengan pemilihan anggota DPR RI, dan DPD dengan presiden. Maka langkah yang tepat menjadikan pilkada gubernur,bupati/wali kota diserentakkan juga secara nasional dengan pemilihan anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota dalam satu paket lagi. Caranya, dalam 5 tahun Indonesia cukup melaksanakan dua kali pemilihan umum. Yaitu pemilu nasional pusat (presiden, DPR, DPD) satu paket, dan pilkada nasional serentak (gubernur, bupati, walikota, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota) satu paket lagi.

Tergantung Pengambil Kebijakan
Harus diakui, selain belum melahirkan pemerintahan yang ideal, pemilu di Indonesia menyedot anggaran yang begitu besar. Selama ini pemerintah harus menyiapkan anggaran; untuk pilleg 1 putaran;  pilpres dua putaran; pilkada gubernur dua putaran; pilkada bupati/wali kota dua putaran. Jadi, ditotal maksimal ada tujuh kali pemilu, dan minimal ada 4 kali rakyat Indonesia terlibat pemilu dalam 5 tahun.

Karena itu, para pengambil kebijakan (eksekutif, dan legislatif) harus berpikir bagaimana me-redesign  jadwal Pilkada. Pemenuhan kepentingan ambisi politik pribadi harus disingkirkan jauh-jauh, dan berpikir bahwa bangsa yang besar ini dipandang bukan karena jumlah penduduk dan wilayah tritorialnya saja, tapi karena hasil kualitas pemilu yang dihasilkan. Semoga bermanfaat!***


Ilham M Yasir
Komisioner KPU Riau Divisi Hukum dan Pengawasan Editor : Rindra Yasin