Isu pergantian Menteri Besar (MB) Selangor, Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim menjadi isu utama di Malaysia khususnya dalam perpolitikan di tingkat negeri (lokal). Dalam beberapa minggu ke depan, pemberitaan masih tentang pemecatan Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim oleh partai pengusungnya yaitu Partai Keadilan Rakyat (PKR).
Pemberhentian Ketua Menteri Selangor menjadi polemik hingga saat ini, berhubung belum disetujuinya usulan dari koalisi Pakatan Rakyat oleh Sultan Selangor atas pergantian Menteri Besar Selangor yaitu Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim. Menteri Besar Selangor yang hingga kini masih diakui oleh Sultan Selangor adalah Tan Sri Khalid Ibrahim hingga disetujuinya oleh Sultan Selangor atas pergantian tersebut. Tan Sri Khalid Ibrahim sebagai Menteri Besar Selangor belum juga mendapat persetujuan oleh Sultan Selangor untuk segera mungkin membubarkan Dewan Undangan Negeri (DUN) Selangor yang pada akhirnya akan ada pemilihan umum (pilihanraya) di tingkat Negeri Selangor bagi mengatasi masalah dan polemik terhadap pergantian Menteri Besar Selangor tersebut.
Di DUN Negeri Selangor lebih kurang 30 ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) merupakan dari partai Koalisi Pakatan Rakyat. Ini berarti mayoritasnya dikuasai oleh Koalisi Pakatan Rakyat. Dalam catatan dan pengamatan penulis selama studi di Malaysia, khususnya di Negeri Selangor belum pernah terjadi pergantian Menteri Besar di tengah jalan seperti halnya di Negeri Selangor. Ketika Menteri Besar Selangor dipimpin oleh Datuk Dr Mohamad Khir Toyo, kepemimpinan beliau berjalan hingga 8 tahun (2000-2008) memimpin Negeri Selangor, namun di bawah kepemimpinan koalisi Pakatan Rakyat, terjadi krisis kepemimpinan yang dijabat oleh Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim. Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim berasal dari Partai Keadilan Rakyat (PKR).
Sejak 10 Maret 2008 Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim telah menjadi Menteri Besar Selangor menggantikan Datuk Dr Muhamad Khir Toyo. Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim dipecat disebabkan oleh ketidakharmonisannya dengan partainya yang telah mendudukkannya sebagai Menteri Besar Selangor. Tan Sri Khalid Ibrahim mendapat mosi tidak percaya Ahli Dewan Undangan Negeri (DUN) Negeri Selangor. Seorang Menteri Besar memegang kekuasaan eksekutif dan membuat segala kebijakan di tingkat negeri. Seorang menteri besar juga memiliki tugas dan fungsi menjalankan roda pemerintahan di tingkat negeri.
Kekuasaan dan kepemimpinan Sultan Selangor sangat berperan dalam hal persetujuan bagi menerima ataupun menolak terhadap pergantian seorang menteri besar. Sebelumnya, Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah dalam pembicaraannya dengan Menteri Besar Selangor, Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim tetap menginginkan penundaan dalam hal pengunduran diri Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim sebagai Menteri Besar Selangor sebelum koalisi Pakatan Rakyat seperti Partai Keadilan Rakyat (PKR), Partai Aksi Demokratik (DAP) serta Partai PAS (Partai Islam Se-Malaysia) mengirimkan lebih dari dua nama calon pengganti Menteri Besar Selangor saat ini.
Sebelumnya pada 26 Agustus lalu, pihak istana Selangor dan Sultan Selangor telah mengumumkan kepada pihak Koalisi Pakatan Rakyat untuk segera mengirimkan tiga nama calon Menteri Besar Selangor menggantikan Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim, namun oleh Partai Keadilan Rakyat (PKR) dan Partai Aksi Demokratik (DAP) dalam Koalisi Pakatan Rakyat hanya mengirimkan satu calon tunggal untuk menggantikan Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim sebagai Menteri Besar Selangor yaitu Presiden PKR, Datin Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail, sebaliknya Partai PAS (Partai Islam Se-Malaysia) mengusulkan dua nama calon yaitu Presiden PKR, Datin Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail yang juga Istri dari mantan Timbalan (wakil) Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Mohamed Azmin Ali yang merupakan wakil dari Datin Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail.
Namun oleh Sekretaris Partai Keadilan Rakyat Datuk Saifuddin Nasution Ismail tetap mengusulkan Datin Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail sebagai calon tunggal dan tetap dengan pendirian partai tersebut. Oleh sebab itu masalah akan muncul. Di satu pihak Koalisi Pakatan Rakyat hanya menginginkan calon tunggal, manakala dari pihak Istana Selangor menginginkan tiga nama calon sebagai pengganti Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim sebagai Menteri Besar Selangor.
Hak Mutlak Sultan Selangor
Sultan Selangor memiliki otoritas mengangkat dan menunjuk Menteri Besar Selangor yang diusulkan oleh partai pemenang dalam pilihanraya di tingkat negeri Selangor. Untuk Negeri Selangor, Koalisi Pakatan Rakyat berhak mengajukan calon Menteri Besar Selangor ke Sultan Selangor. Namun siapa yang akan ditunjuk dan dipilih oleh Istana Selangor, menjadi hak dan wewenang Sultan Selangor. Koalisi yang menamakan dirinya sebagai Pakatan Rakyat memenangkan pilihanraya di tingkat Negeri Selangor. Oleh sebab itu, yang berhak mengusulkan siapa calon Menteri Besar Selangor adalah dari Koalisi Pakatan Rakyat.
Dalam hal menunjuk dan memilih Menteri Besar Selangor, Sultan Selangor memiliki hak dan kewenangan yang mutlak untuk menentukan pilihannya siapa yang akan dipilihnya menurut keyakinan dan budi bicara Sultan Selangor. Pelantikan seorang Menteri Besar Selangor terletak di bawah kuasa Sultan sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Pembentukan Kerajaan Negeri Selangor tahun 1959. Dalam pasal 55 ayat (2) (a) menyatakan bahwa Baginda Sultan Selangor boleh menggunakan budi bicara (mempunyai kebijaksanaan) dalam hal pelantikan seorang Menteri Besar. Kemudian dalam pasal 51 ayat (2) menyatakan bahwa seorang Menteri Besar mestilah dari kaum (berbangsa) Melayu dan beragama Islam. Sultan Selangor juga mempunyai kekuasaan yang mutlak dalam dua hal dan boleh membuat keputusan tanpa perlu adanya nasehat (pandangan) yaitu pertama; dalam hal pemilihan Menteri Besar Selangor dan kedua, dalam hal Pembubaran Dewan Undangan Negeri (DUN). Oleh sebab itu, pada hakikatnya penunjukan dan pelantikan Menteri Besar Selangor merupakan hak mutlak dari Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah.***
Hasrul Sani Srg
Widyaiswara Madya BKD Provinsi Riau Editor : Rindra Yasin