Meski posisi Indonesia sebagai negara terkorup di ASEAN digantikan Filipina dan kini berubah menjadi runner-up, negeri ini masih belum mampu membebaskan diri dari jeratan korupsi.
Berbeda dengan era Orba di mana korupsi terutama dilakukan pejabat eksekutif, pada era dua priode pemerintahan SBY dilakukan semua lini –eksekutif, legislatif dan yudikatif. Yang paling heboh tentulah berita ditetapkannya tiga menteri sebagai tersangka –Andi Alfian Malarangeng, Suryadharma Ali dan Jero Wacik. Berita heboh lainnya menyangkut seorang PNS di Batam yang punya rekening bank yang amat fantastik sebesar Rp1,3 triliun, sedikit di bawah APBD kota di mana ia berdiam yaitu Rp1,5 triliun.
Mengapa Korup
Menjawab pertanyaan mengapa orang korup saya teringat akan tesis Lord Acton, bangsawan Inggris abad ke-19. Dikatakannya Power tends to corrupt and absolute power corrupts abolutely, artinya kekuasaan cenderung menyeleweng dan kekuasaan yang absolut pasti menyeleweng.
Ketika seseorang belum mempunyai kekuasaan (baca: kewenangan) ia tidak punya kesempatan untuk memenuhi ambisi materialistik bagi diri dan keluarganya. Akan tetapi sekali ia memiliki kewenangan misalnya wewenang pengadaan barang., ia tergoda menyalahgunakannya dengan misalnya melakukan mark-up. Negara dirugikan karena harus membayar harga barang lebih mahal. Bila manusia dengan karakter seperti ini memegang proyek besar sudah tentu besar pula kerugian negara yang ditimbulkannya.
Di sisi lain kemajuan ekonomi menciptakn gaya hidup mewah, suatu kondisi yang bisa membuat orang melakukan tindak pidana korupsi agar keluarganya bisa hidup hedonis. Boleh jadi kondisi seperti itulah yang mendorong Ketua KPK menyatakan sosok istri adalah garda terdepan pencegahan korupsi yang dilakukan suami.
Hal senada diungkapkan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Mardiasmo. “Pencegahan korupsi dapat dimulai dari keluarga. Para istri dapat memberi masukan yang baik ke suami sehingga ini dapat menjadi alat yang mampu mencegah korupsi,” pungkasnya.
Perlu diutarakan bahwa saya pernah menulis pencegahan korupsi ini lewat pendekatan agama (Islam) dengan judul Mengapa Orang Islam Masih Korup. Namun tidak efisien bila diungkapkan lagi di tulisan ini.
Imbauan KPK
Dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, pimpinan KPK dalam suratnya mengimbau 16 pimpinan lembaga / instansi pemerintah di pusat dan di daerah serta pimpinan organisasi kemasyarakatan dan politik, pimpinan BUMN/BUMD, pimpinan perguruan tinggi dan media massa agar meneruskan imbauannya itu kepada pejabat dan pegawai di lingkungan kerja masing-masing untuk:
Pertama, tidak menerima/memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya sesuai pasal 12 B ayat (1) UU No 20/ 2001 tentang Perubahan atas UU No 31/ 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Kedua, membangun tata kelola pemerintahan dan korporasi yang baik dengan membuat aturan kode etik dan aturan prilaku, aturan pengendalian gratifikasi dan aturan terkait lainnya serta membangun lingkungan anti suap dan fungsi pelaksanaan pengendalian di instansi masing-masing;
Ketiga, melaporkan setiap penerimaan gratifikasi kepada KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima. Bagi yang tidak melaporkan dapat diancam penjara seumur hidup atau paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta atau paling tinggi Rp1 miliar. Namun terdapat pula delapan jenis gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan;
Keempat, melaporkan ke instansi masing-masing atas penerimaan gratifikasi dalam kedinasan dan/atau penerimaan gratifikasi dalam bentuk barang yang mudah busuk atau rusak. Untuk informasi lebih lanjut klik www. kpk.go.id/gratifikasi. Belum diperoleh informasi dari KPK apakah imbauannya ini diperhatikan atau dianggap angin lalu oleh instansi terimbau.
Akhirnya, guna menimbulkan efek jera menurut saya perlu dilakukan shock theraphy berupa pemiskinan para koruptor dengan menyita kekayaannya yang diduga diperoleh dari perbuatan korupsi. Cara itu akan pula membuat calon koruptor berpikir seribu kali sebelum melakukan perbuatan terkutuk itu.***
Yusuf Rahman
Pensiunan PNS Editor : Rindra Yasin