Setelah jalan panjang diplomasi yang dilakukan Amerika Serikat (AS) dalam rangka mendirikan koalisi internasional, akhirnya keluar tindakan tegas dari Presiden Barack Obama guna menghancurkan negara-negara Islam, yang di dalamnya Islamic State Iraq and Suriah (ISIS).
Hal yang paling menarik dari strategi ini adalah eskalasi respon Obama yang meningkat tampaknya tidak dibarengi dengan landasan hukum internasional (legal justification) yang kokoh. Sehingga banyak kalangan terutama kalangan akademisi hukum internasional yang mempertanyakan pembenaran atas serangan udara terhadap Islamic State tersebut. Editorial board New York Times misalnya mengkritisi strategi represif ini dari sudut pandang hukum internasional, persis seperti rumusan masalah penulis sebelumnya.
Hukum Internasional
Bila kita kaji secara mendalam, strategi Amerika Serikat dalam melancarkan serangan udara dalam hukum internasional termasuk kategori penggunaan angkatan bersenjata (Use of force). Pengaturannya terletak di jantung Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 2 ayat 4 melarang negara di dunia untuk melakukan ancaman atau penggunaan angkatan bersenjata dalam menjalin hubungan internasional. Akan tetapi hukum internasional memberikan pengecualian dan ruang khusus untuk meluweskannya, yakni pertama, use of force dibolehkan jika dilakukan atas dasar kebijakan Dewan Keamanan PBB menurut Bab VII Piagam. Kedua, use of force dianggap sah jika dilakukan atas landasan hak mempertahankan diri.
Pengaturan ini jika kita kaitkan dengan kasus a quo akan lebih realistik pilihan yang kedua. Sebab keputusan di dewan keamanan umumnya dapat ditebak, bahwa penggunaan militer AS dalam rangka menangani kebrutalan IS pasti sudah bersiap negara-negara Rusia dan Cina yang akan “pasang badan” untuk memvetonya. Menempuh jalur ini tentu akan sia-sia belaka. Lain halnya jika ahli hukum pemerintahan Barack Obama mendasarkan kebijakan presidennya kali ini atas hak mempertahankan diri (Self-defence).
Hak Mempertahankan Diri
Hak mempertahankan diri diatur secara tegas di pasal 51 Piagam PBB. Awalnya hak ini dicantumkan ke dalam piagam sebagai “penjaga gawang” terakhir ketika pasal 2 ayat 4 dilanggar. Sehingga hak mempertahankan diri pada intinya merupakan hak bagi setiap negara untuk melakukan serangan balasan guna mempertahankan negaranya ketika ada ancaman atau penggunaan angkatan bersenjata dari negara lain. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana mungkin AS terancam atas penggunaan Islamic State? Bukankah keduanya berada pada posisi geografis yang sangat jauh?
Untuk menjelaskannya secara ringkas, dalam hukum internasional pada umumnya hak mempertahankan diri dikenal dengan individual self-defence dan collective self-defence. Kata pertama pada terminologi keduanya menunjuk kepada jumlah pelaku yang memberlakukan hak tersebut. Jika individual maka pelaku hak mempertahankan dirinya hanya satu, namun jika collectives maka rights holders akan lebih dari satu. Di dalam kasus a quo Irak dan Suriah berhak untuk melakukan penggunaan angkatan bersenjatanya atas dasar individual self-defence. Sementara keterlibatan AS yang menginginkan intervensi lebih condong kepada collective self-defence.
Pada titik ini mari kita fokus kepada collective self-defences. Hak kolektif ini dapat terjadi ketika ada suatu negara atau Non-State Actors (NSAs) –terrorist- yang melancarkan serangan bersenjata ke satu negara lain. Namun, karena ada suatu keterikatan dan kepentingan dengan negara korban dan NSAs tersebut maka negara-negara yang lain turut menggunakan haknya mempertahankan diri. Jadilah tidak hanya satu yang menggunakan hak tersebut, tapi kolektif. Sejarah mencatat, koalisi seperti ini pernah dilakukan dalam Perang Dunia II oleh Inggris dan Uni Soviet yang kala itu sedang melawan Nazi Jerman.
Bagaimana dengan kasus Amerika kini ? Bila kita telisik lebih dalam sebenarnya nafsu tinggi AS untuk melancarkan serangan udara IS ke wilayah teritorial Suriah dan Irak termasuk hak mempertahankan diri secara kolektif. Bagaimana bisa? Skenarionya yang sekarang terjadi adalah IS berperang melawan otoritas militer Suriah dan Irak. Sementara Suriah dan Irak karena tidak mau atau tidak mampu mengatasi IS di wilayahnya, atas dasar kesepakatan dengan AS dapat meminta bantuan atau bekerja sama guna melawan ISIS. Amerika disini walaupun hanya turut membantu namun ia dianggap turut serta menggunakan hak mempertahankan dirinya bersamaan dengan Irak dan Suriah melawan IS. Premis seperti ini dilandaskan atas bangunan prinsip dasar dalam pergaulan perang bahwa musuh dari musuhku adalah temanku. “The enemy of my enemy is my friend”.
Akankah sejarah kutukan masyarakat global kepada AS kembali terulang untuk kedua kalinya? Mari kita lihat bersama-sama.***
Dimas K Jati
Aktif di Youth for Human Rights Regional Asia Editor : Rindra Yasin