Riau kembali diselimuti jerebu. Meski belum sedahsyat awal tahun 2014, bencana kabut asap atau jerebu kali ini lebih meluas. Dari Sumatera Selatan, Jambi, Riau hingga beberapa provinsi di Kalimantan, kabut asap makin terasa.
Bencana Jerebu
Semenjak 1997, sebetulnya penyebab bencana jerebu sama saja. Pembakaran hutan dan lahan. Bukan terbakar. Memang sengaja di bakar. BNPB bahkan Presiden SBY pun menegaskan hal serupa. Pembakaran bisa jadi dilakukan petani. Baik petani kecil maupun petani berdasi. Tidak dipungkiri, pembakaran terkadang juga dilakukan korporasi bahkan oleh oknum aparat.
Mengapa pembakaran terus terjadi? Penyebab utamanya karena pembakar di lapangan, belum tentu mereka yang memiliki izin legal konsesi atas kawasan hutan atau perusahan perkebunan pemegang HGU. Banyak yang membakar, habis itu pergi entah ke mana. Burn and run.
Pembakaran marak terjadi adalah konsekuensi logis dari karut marutnya aturan kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam. Di satu sisi ada pihak yang merasa tidak diperlakukan adil atas kepemilikan lahan atau kawasan hutan. Padahal secara historis daerah tersebut adalah wilayah adat mereka. Ada pula para petualang lahan dan kebun yang memanfaatkan ketidakpastian hukum. Juga ada pula korporasi yang rakus akan lahan dan kawasan hutan. Korporasi ini mengurus izin ratusan ribu bahkan jutaan hektare lahan atau kawasan hutan untuk kepentingan perkebunan atau IUPHHK-HT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman). Padahal secara de fakto lahan atau kawasan hutan sudah ada yang menduduki di lapangan. Terjadilah konflik. Sebagian besar areal terbakar berada di lahan konflik. Di sinilah urgensi adanya Rencana Tata Ruang Wilayah yang pro-lingkungan, rasional, adil dan aspiratif terhadap daerah. Selama RTRW Provinsi Riau tidak pro-lingkungan, tidak rasional, tidak adil dan tidak aspiratif terhadap daerah maka konflik akan berkelanjutan. Pembakaran atas lahan dan hutan akan terus terjadi. Bencana jerebu pun akan terus mendera.
Namun ada pula pembakaran lahan yang dilakukan oleh masyarakat tradisional. Secara faktual hal ini memang terjadi. Makanya kegiatan ini pun dilarang. Provinsi Riau pernah memiliki perda yang membolehkan pembakaran terbatas dan terkendali oleh masyarakat tradisional ini. Namun perda itu dibatalkan oleh Mendagri. Karena bertentangan dengan UU No. 41/ 1999 tentang Kehutananan, Undang-undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan dan Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.
Mengapa ada petani yang masih melakukan pembakaran? Karena biaya persiapan lahan tanpa bakar (PLTB) cukup mahal. Satu hektare bisa mencapai Rp.7,5 juta.
Langkah Terbaik Mencegah
Maka mencegah bencana menjadi pilihan terbaik. Mengapa? Karena bencana jerebu ini adalah murni ulah manusia. Jangan sampai kita menyalahkan Tuhan dalam kasus ini. Sehingga semestinya kita mampu mencegahnya.
Lantas apa yang harus dilakukan? Pertama, Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau harus pro-lingkungan, rasional, berkeadilan dan aspiratif terhadap kepentingan daerah. Kalau tidak, nasib RTRW akan seperti TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan) yang secara teoritis semestinya disepakati para pihak (stakeholders), namun faktanya hanya dipertahankan oleh Kementerian Kehutanan. Bahkan menjadi momok bagi sektor lain. Jangan sampai RTRW tidak punya wibawa. Tidak mampu menjawab beragam konflik tenurial. Pada akhirnya, bencana jerebu pun tak bisa dicegah.
Kedua, penegakan hukum yang berkeadilan. Undang-undang Kehutanan, Undang-undang P3H (Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan), Undang-undang Perkebunan dan juga Undang-undang Lingkungan Hidup memberikan ancaman pidana dan denda yang cukup besar bagi pembakar hutan dan lahan. Hanya saja, dalam tataran implementatif harus ada rasa keadilan di tengah masyarakat. Jangan sampai yang dibawa ke meja hijau hanya petani kecil atau pekerja di lapangan.
Ketiga, perlu partisipasi dan kepedulian para pihak. Mengapa? Lihatlah di lapangan yang terbakar. Tidak jarang lokasi lahan yang terbakar tidak jauh dengan kantor-kantor pemerintah dan pemukiman. Bahkan di kawasan-kawasan yang pemangkunya jelas secara hukum. Baik perusahaan perkebunan, kehutanan, lahan masyarakat atau kawasan hutan negara. Namun, jika terjadi bencana, mereka saling lempar tanggung jawab.
Betapa pentingnya mencegah kejahatan atau kemunkaran bagi keamanan dan keselamatan rakyat secara menyeluruh, sehingga Rasulullah SAW bersabda: “Perumpamaan orang yang menegakkan batasan-batasan Allah dan orang-orang yang melanggarnya adalah seperti suatu kaum yang berlayar dengan perahu kapal, di mana sebagian di antara mereka berada di bagian atas kapal dan sebagian lagi berada di bawah. Mereka yang berada di bawah jika membutuhkan air (di atas kapal), mereka harus melintasi orang-orang di atasnya. Maka mereka (yang di bawah) berkata, ‘Andaikata kita lubangi dasar kapal ini (untuk mendapatkan air), tentu kita tidak akan merepotkan orang-orang di atas’. Jika mereka dibiarkan melakukannya, niscaya semua penghuni kapal akan binasa (tenggelam). Namun jika mereka dicegah dengan tangan, niscaya mereka akan selamat…selamat semuanya.” [Shahih Bukhari: 2493,] Nah, semoga kita makin sadar akan urgensi peran semua pihak dalam pencegahan bencana jerebu akibat karhutla. Bukan malah saling lempar tanggung jawab.***
Muhammadun
Widyaiswara Madya Balai Diklat Kehutanan Pekanbaru, Kementerian Kehutanan Editor : Rindra Yasin