Bukan "Sekarat Daulat Rakyat"

Rindra Yasin • Dipublikasikan Sabtu, 20 September 2014 | 07:46 WIB
Tulisan ini dimaksudkan bukanlah untuk menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) lebih baik daripada pilkada melalui rakyat, atau sebaliknya. Namun mendudukkan istilah demokratis (daulat rakyat) melalui optik Bahasa Indonesia hukum di bidang hukum tata negara yang seringkali disalahpahami. Di samping itu, tulisan ini dimaksudkan juga seharusnya kita berdebat dalam persoalan apa. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat luas agar tidak mudah terpengaruh oleh perdebatan kepentingan-kepentingan elite-elite politik yang “lebay” di Senayan sana. Sebab banyak kalangan yang menyatakan bahwa andaikata pilkada melalui DPRD, maka hal itu tidak demokratis.

Di samping itu, ada juga menyatakan “sekarat daulat rakyat” berdasarkan tulisan saudara Wilham Murdianto Selasa (17/9) di Riau Pos. Salah satu bagian dari tulisan tersebut bahwa”...mundur kembali ke demokrasi tidak langsung bukanlah solusi yang tepat. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan penuh di negara ini harus segera bersatu dan bergerak mencegah pemangkasan kedaulatan rakyat”. Pertanyaannya adalah apakah tidak demokratis atau “sekarat daulat rakyat” jika pilkada melalui DPRD atau bisakah “sekarat daulat rakyat” jika pilkada tetap melalui rakyat?

Secara konstitusi, Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. Di dalam kajian Bahasa Indonesia Hukum di bidang hukum tata negara merupakan salah satu mata kuliah pokok di fakultas hukum, makna demokratis di dalam pasal ini tidak bisa hanya dipahami bahwa gubernur, bupati, dan wali kota harus dipilih secara langsung oleh rakyat. Namun istilah demokratis di sini, bisa juga dipahami bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih melalui DPRD. Asalkan itu dipilih, maka itu demokratis.

Jadi, Pilkada melalui rakyat atau melalui DPRD adalah sama-sama demokratis. Untuk itu, tergantung  pembentuk undang-undang di negeri ini (DPR dan presiden) apakah Pilkada melalui rakyat atau melalui DPRD.

Oleh karenanya, ketika sama-sama demokratis, maka andaikata pilkada misalkan tidak lagi melalui rakyat tetapi oleh DPRD, maka bukanlah berarti matinya daulat rakyat. Pemilihan seperti itu, dikenal dengan istilah pemilihan melalui perwakilan. Jadi penggunaan istilah yang tepat bukanlah “demokrasi tidak langsung” andaikata pemilihan melalui DPRD, atau tidak tepat juga penggunaan istilah “demokrasi langsung” untuk penamaan pilkada melalui rakyat berdasarkan tulisan saudara Wilham Murdianto beberapa waktu yang lalu. Sebab saat ini tidak ada lagi negara yang menerapkan konsep demokrasi langsung secara kaffah, di mana semua rakyat ikut serta di pemerintahan seperti halnya dulu di Yunani Kuno, namun yang ada adalah demokrasi tidak langsung. Jadi Pilkada melalui rakyat atau melalui DPRD adalah perwujudan dari demokrasi tidak langsung. Sebab demokrasi tidak langsung ini bisa saja melalui pemilihan langsung oleh rakyat, namun bisa juga pemilihan melalui lembaga perwakilan misalkan DPRD. Secara sederhana, asalkan itu dipilih maka itu demokratis.

Berbeda dengan Presiden
Pilkada tidak bisa disamakan dengan pemilihan presiden (pilpres) dalam proses pengisian jabatannya. Paling tidak ada dua alasan utama. Pertama, pilpres masuk ke dalam rezim pemilu, sedangkan pilkada masuk pada rezim pemerintahan daerah. Kedua, di dalam UUD 1945, berdasarkan Pasal 18 ayat (4), untuk pilkada hanya disebutkan “dipilih secara demokratis”, sedangkan pilpres tidak begitu. Sebab Pasal 6A Ayat (1) UUD 1945 menegaskan secara eksplisit bahwa “Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Jadi untuk presiden, pengisian jabatannya mesti dipilih langsung oleh rakyat, tidak bisa melalui perwakilan seperti halnya dulu melalui MPR.

Jadi, untuk pilkada bisa melalui rakyat atau bisa juga melalui DPRD. Sedangkan untuk pilpres mesti melalui rakyat, sebab UUD 1945 sudah menentukan secara langsung bahwa pemilihannya oleh rakyat.

Yang jelas, pilkada melalui rakyat atau melalui DPRD adalah sama saja. Ketika dialihkan pilkada melalui DPRD, toh jika nyata-nyatanya money politic-nya tetap hidup, tentu percuma juga dan itu mengakibatkan bukan hanya sekarat daulat rakyat, namun juga matinya daulat rakyat. Kemudian, ketika kepala daerah tetap dipilih oleh rakyat, money politic-nya semakin membara juga, ya sama saja. Seharusnya perdebatannya bukanlah pada DPRD atau melalui rakyat, tetapi mana potensi money politic-nya relatif lebih minim, sebab sekarat atau matinya daulat rakyat bukanlah ketika pilkada melalui DPRD ataupun tetap melalui rakyat, namun money politic-lah yang menyebabkan sakarat atau matinya daulat rakyat itu.***


Wira Atma Hajri
Dosen Fakultas Hukum UIR
Editor : Rindra Yasin