Truk Boleh Masuk Kota

Rindra Yasin • Dipublikasikan Senin, 22 September 2014 | 07:14 WIB
Menarik untuk didiskusikan lontaran Wako Pekanbaru pada 17 September 2014 lalu di Riau Pos yang diberi judul “Truk Bertonase Berat Dilarang Masuk Kota”, tanpa ada solusi sedikitpun dengan kata “kecuali”, misalnya kecuali pada jam-jam tertentu, atau kecuali pada untuk kepentingan yang sangat urgen, ataupun kecuali yang punya ketebelece alias dekingan atau bagi yang membayar.

Mengapa saya katakan demikian? Karena Kota Metropolitan ini yang konon jumlah penduduknya sudah mencapai satu juta jiwa lebih, dan lucunya belum mempunyai kawasan pergudangan yang representatif dan terpadu, sehingga bagaimana caranya mobil yang bertonase tinggi ingin melansir barangnya ke lokasi usahanya, ataupun bagaimana para investor yang berkemungkinan ingin mengantarkan barang komoditasnya, ke pelabuhan internasional Sungai Duku. Mau lewat mana truk bertonase tinggi tersebut lewat? Apakah harus terbang dari Teratak Buluh dan turun di Tanjung Rhu alias Sungai Duku, seandainya pengusaha atau investor tersebut berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi, imposible.

Maka dari itu sudah saatnya Kota Metropolitan Pekanbaru ini memiliki kawasan pergudangan, sehingga ke depan kalimat yang dilontarkan Wako, dapat diterima dengan akal pengusaha sehat, sehingga bisa dipatuhi dan diwujudkan. Jikalau posisi sekarang Wako melontarkan kalimat ekstrim, truk dilarang masuk kota, saya rasa percuma saja, karena akan mematikan investasi di kota ini.

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang terbilang strategis di Indonesia, terletak di tengah jantung Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan beberapa negara serumpun yang amat menjanjikan. Sehingga Visi Riau menjadi pusat perdagangan dan jasa di Asia Tenggara sangat memungkinkan.  

Jika kita amati dari segi lokasi kawasan industri dan pergudangan, provinsi ini kerap disebut sebagai jembatan penghubung antara dunia luar dengan Indonesia bagian tengah, dengan aktivitas yang tampak di penyeberangan lalu lintas laut tujuan Singapura dan Malaysia, yakni di pelabuhan Dumai. Kasus Kota Pekanbaru misalnya, sebagai kota metropolitan, Pekanbaru menjadi pusat kegiatan perekonomian di Sumatera Tengah dan sekitarnya. Sebagian besar penduduknya bergerak dalam bidang jasa, industri, dan perdagangan. Berdasarkan kenyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kawasan industri dan pergudangan memiliki pengaruh yang besar terhadap kegiatan perekonomian di kota-kota yang ada di Indonesia.

Meningkatnya ekonomi kota, maka akan meningkat pula lalu lintas distribusi barang dan jasa, akibatnya lalu lintas dalam kota semakin padat, dan rentan terhadap kemacetan serta tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas perkotaan. Persoalan lalu lintas tersebut sebenarnya lebih disebabkan oleh adanya pergerakan sistem primer, khususnya yang berkaitan dengan distribusi barang dari luar ke dalam kota, sehingga pergerakan sekunder (dalam kota) berbaur dengan pergerakan primer (antara kota). Oleh karena itu, untuk memperkecil persoalan lalu lintas dalam kota ini, ruas jalan dalam kota harus dibebaskan dari pergerakan angkutan barang antar kota, yang umumnya menggunakan truk besar.

Barang dari produsen hendaknya tidak dikirimkan langsung pada pengecer dalam kota, tapi ditampung terlebih dahulu oleh distributor di luar kota, dari sana baru didistribusikan ke pengecer dalam kota menggunakan angkutan lokal dengan jenis kendaraan kecil (pick up). Dengan demikian ruas ruas jalan dalam kota dapat terhindar dari lalu lintas kendaraan angkutan berat (bertonase tinggi). Mekanisme seperti itu dapat terwujud bila tersedia fasilitas pergudangan di tepi atau di luar kota yang diatur dengan baik.***


Mardianto Manan
Ketua Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota UIR Editor : Rindra Yasin