Pemilukada: Sejarah yang Berulang?

Rindra Yasin • Dipublikasikan Rabu, 24 September 2014 | 10:14 WIB
Histoire se repete (sejarah selalu berulang).

Demikian adagium dari Perancis. Mungkinkah adagium ini, akan berlaku di negara kita dalam perspektif Pemilukada? Jawabannya bisa ya, tapi bisa juga tidak, tergantung keputusan yang akan diambil DPR, dalam rapat paripurna pembahasan RUU Pemilukada, yang saat ini sedang hangat dibicarakan banyak kalangan terutama media. Beberapa pekan belakangan ini, media kita memang terus disibukkan pemberitaan dinamika pembahasan RUU pemilukada tersebut.

Bicara pemilu pasca reformasi, hakikatnya di negara kita dapat dibagi tiga rezim. Pertama, pemilu dalam rangka memilih anggota DPR, DPD dan DPRD, biasa kita sebut pemilu legislatif (pileg). Kedua, pemilu dalam rangka memilih presiden dan wakil presiden, biasa kita sebut pemilu presiden (pilpres). Ketiga, pemilu dalam rangka memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, biasa kita sebut pemilukada. Masih hangat diingatan kita, pemilu pertama sudah kita laksanakan 9 April 2014 lalu. Kemudian, pemilu kedua juga sudah dilaksanakan 9 Juli 2014 lalu. Sedangkan, pemilukada saat ini undang-undangnya sedang dibahas DPR, bila tidak ada aral melintang, sesuai jadwal tepatnya 25 September esok. Pembahasan ini terasa bersejarah atau bisa dikatakan sejarah akan berulang!

Mengutip yang disampaikan Prof Dr Yusril Ihza Mahendra berpedoman pada UUD 1945, hanya ada dua rezim pemilu di negara kita, yaitu: pemilu legislatif, dan  pemilu presiden. Sementara, pemilukada tidak disebutkan dalam UUD 1945. Pandangan penulis, RUU pemilukada ini, sesungguhnya hanyalah pemisahan atau lebih tepatnya pengkhususan dari UU No 32/ 2004, yang mengatur secara komprehensif tentang pemerintahan daerah. Penting dicermati bahwa salah satu aspek krusial dari pemerintahan daerah itu, sehubungan dengan pemilukada, sehingga UU 32/2004 mau tidak mau, juga include memuat aturan/tata cara memilih kepala daerah. Aturan pemilukada termuat di sebagian pasal-pasalnya.

Pembahasan RUU Pemilukada kali ini, sesungguhnya bukan hal baru ”menarik dibicarakan”. Namun karena media gencar memberitakan, koalisi merah putih bersikeras akan mengembalikan sistem pemilihan langsung oleh rakyat menjadi tidak langsung (via DPRD), tak ayal persoalan ini menjadi berkembang, dan terus menerus menjadi topik bahasan yang tidak berkesudahan. Sesungguhnya manakah yang lebih baik? Pemilukada langsung oleh rakyat atau dikembalikan kepada DPRD?

Penulis sendiri lebih cenderung memilih jalan tengah. Jalan tengah dimaksud: Jalankan dulu pemilihan langsung lima tahun ke depan, dengan kesungguhan melakukan perbaikan-perbaikan pada tahapan yang dianggap bermasalah dan tentu saja harus ada perbaikan secara komprehensif, barulah kemudian dievaluasi. Bila setelah perbaikan itu, masih terdapat hasil yang sama, maka setidaknya perlu pertimbangan apakah dipertahankan atau dikembalikan kepada pemilihan tidak langsung  via DPRD. Menurut hemat penulis, ada yang terlupakan dari hiruk-pikuk pro dan kontra pemilihan langsung dan tidak langsung ini.

Pertama,ditinjau dari sisi waktu, sebenarnya UU 32/2004 belumlah terlalu lama, baru berumur  10 tahun, jika dibandingkan dengan UU lain, misal UU No 1/ 1974 tentang perkawinan, sudah berjalan hampir 40 tahun sampai sekarang, namun belum pernah direvisi sama sekali. Kemudian, apakah adil kita melakukan evaluasi terhadap sistem pemilihan langsung yang baru berjalan selama sepuluh tahun, sementara kita pernah melaksanakan pemilihan tidak langsung selama 32 tahun di masa Orde Baru?

Kedua, pascaamandemen UUD 1945, secara nasional kita telah menerapkan sistem pemerintahan presidensial murni. Dalam sistem pemerintahan presidensial murni, presiden dan wakil presiden, maupun parlemen sama-sama dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Itu sudah kita laksanakan secara periodik lima tahunan. Seharusnya sistem pemerintahan presidensial, juga kita duplikasi di daerah, sehingga seragam. Jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka artinya kita melakukan praktek sistem parlementer. Artinya lagi terjadi ketimpangan, di tingkat nasional, sistem pemerintahan yang kita pakai adalah presidensial tetapi di tingkat daerah sistem pemerintahan kita memakai  parlementer.

Ketiga, semangat kita saat ini, adalah bagaimana menutup kekurangan atau efek negatif pemilihan langsung itu, di mana pemilu nasional dan pemilu daerah (pemilukada) dilaksanakan secara serentak. Pelaksanaan pemilu secara serentak ini, sudah terbukti efektif di Brazil, di mana sistem pemerintahan presidensial yang mereka terapkan, justeru mampu meningkatkan perekonomian setelah pemilu nasional presidendan parlemen, dilaksanakan secara serentak.

Dari ketiga pandanganpenulis di atas, maka ada baiknya DPR yang notabene adalah representasi dari parpol, untuk berpikir dua kali, memilih opsi pemilukada via DPRD. Karena hal yang paling ditakuti parpol, sesungguhnya adalah ”penghakiman rakyat” dengan tidak lagi memilih parpol itu, pada pemilu yang akan datang.  Jangan sampai parpol mendapat penghakiman dari rakyat. Hasil survei LSI perlu dipertimbangkan juga, mengingat mayoritas rakyat Indonesia masih menginginkan pemilukada langsung. Tetapi terlepas dari itu semua, apapun keputusan DPR harus tetap kita hargai demi kejayaan kita bersama.***


Rusidi Rusdan
Anggota Bawaslu Provinsi Riau Editor : Rindra Yasin