Berbagai pertimbangan sudah dilontarkan berbagai kalangan, baik dan buruknya pilkada langsung yang sudah terjadi dalam 10 tahun belakangan, atau kembali kepada masa Orde Baru (Orba), kepala daerah provinsi dan kabupaten kota dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Keputusan yang cukup mendasar dan mampu mengubah peta dan pola perpolitikan dari pusat hingga daerah ini, saat ini berada di telapak tangan wakil rakyat di Senayan.
Secara kasat mata, sebuah kenyataan yang tidak dipungkiri lagi, bahwa selesai ‘’tugas akhir yang penting’’, maka para wakil rakyat secara lembaga tidak lagi bertanggung jawab apa yang akan terjadi, kelanjutan atau dampak negatif dari keputusan yang sudah diambil. Sebab, secara nyata pula peta politik dan personil pun sudah banyak perubahan, dan sebagian besar dari wakil rakyat periode 2009-2014 tidak lagi menjabat, hanya sebagian kecil saja.
Untuk itu, agar keputusan terakhir wakil rakyat Senayan periode 2009-2014 ini menjadi hadiah terakhir yang terindah untuk meletakkan dasar perjalanan negara lebih maju dalam berpolitik, maka dorongan moril harus dilakukan oleh rakyat Indonesia, agar para wakil rakyat ini tidak salah mengambil keputusan.
Seperti ditulis Riau Pos kemarin, bahwa terjadinya keputusan bulat saat ini sangat tergantung dari suara Demokrat dan Golkar. Sebagai dua partai politik yang memiliki sejarah yang sangat dekat dengan rakyat dan pemerintahan, maka sepatutnya rakyat ini menantang Demokrat dan Golkar mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan insting politik dan pengalaman yang sudah lama berpartai politik.
Lagi pula dua partai ini, adalah dua suara mayoritas dari kompisisi wakil rakyat periode 2009-2014. Jika terjadi pemungutan suara, jelas dua partai ini sangat mempengaruhi hasil. Memang, sebagai penguasa pemerintah baru pasca SBY, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan berupaya mempertahankan pendapatnya soal pilkada langsung yang bertentangan dengan partai politik yang bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP).
Untuk itu pertimbangkanlah secara matang sebelum mengambil keputusan. Semoga ini menjadi hadiah terakhir mengantarkan Indonesia yang lebih demokratis dan berkeadilan serta terhindar dari maraknya kasus korupsi.*** Editor : Rindra Yasin