Pilkada Melalui DPRD versus Rakyat

Rindra Yasin • Dipublikasikan Minggu, 28 September 2014 | 09:04 WIB
Berakhirlah sudah perdebatan elite politik di bilik DPR, apakah pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap melalui rakyat atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam rapat yang dipimpin Priyo Budi Santoso menetapkan bahwa pilkada adalah melalui DPRD. Di mana pilkada melalui DPRD ini didukung 226 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sedangkan pilkada tetap melalui rakyat didukung oleh 135 anggota DPR.

Ketika dirinci, pilkada melalui rakyat didukung 11 orang anggota DPR dari Partai Golkar, 88 orang anggota DPR dari PDI Perjuangan, 28 orang anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 10 orang anggota DPR dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan enam orang anggota DPR dari Partai Demokrat. Sedangkan pilkada melalui DPRD didukung oleh 73 orang anggota DPR dari Partai Golkar, 55 orang anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 44 orang anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN), 33 orang anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan 22 orang anggota DPR dari Partai Gerindra 22 orang.

Pertanyaan yang muncul adalah mungkinkah pilkada melalui DPRD bisa menghasilkan kepala daerah yang didamba-dambakan rakyat? Atau apakah pilkada langsung melalui rakyat secara otomatis menghasilkan kepala daerah yang didamba-dambakan oleh rakyat? Serta masih bisakah pilkada tetap di rakyat kendatipun pilihan politik DPR dan Presiden sudah berlabuh ke DPRD?

Menjawab pertanyaan di atas adalah tidak semudah menjawab 1+1=2. Sebab baik pilkada melalui rakyat atau DPRD sama-sama memiliki plus minus. Kendatipun dipilih secarah langsung oleh rakyat, bukan berarti kepala daerah yang terpilih sesuai dengan apa yang didamba-dambakan rakyat.

Inilah mengapa di dalam tulisan saya sebelumnya (20/9) yang berjudul “bukan sekarat daulat rakyat” di Riau Pos, saya bersikap netral dalam menyikapi perdebatan lebay elite Jakarta maupun masyarakat mengenai pilkada melalui rakyat atau DPRD, artinya saya tidak menyatakan bahwa pilkada itu mesti melalui rakyat, ataupun pilkada mesti melalui DPRD. Karena memang kedua-duanya sama saja, punya plus-minus.

Kepala daerah dipilih melalui DPRD, bisa juga melahirkan kepala daerah yang bermoral. Hal ini bisa terealisasi dengan syarat andaikata DPRD-nya adalah kumpulan-kumpulan orang yang bermoral ditambah calon kepala daerahnya juga mesti orang yang bermoral.

Belum Tentu oleh DPRD
Kendatipun secara politik di bilik DPR sudah berakhir perdebatan mengenai Pilkada melalui rakyat atau DPRD, namun di ruangan lain, perdebatan itu juga masih akan terus mengalir terutama ketika dibawa ke ranah MK melalui pengujian undang-undang. Kendatipun sudah diputuskan oleh DPR, namun belum tentu pilkada itu akan berlabuh ke DPRD. Sebab boleh jadi MK membatalkan UU tersebut. Di sisi yang lain, boleh jadi MK menolak gugatan para pemohon.

Argumentasi mengapa MK membatalkan bahkan keselurusan pasal dari UU tersebut? Berdasarkan putusan MK Putusan Nomor 92/PUU-X/2012 Tentang pengujian UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, MK menyatakan bahwa “....seluruh ketentuan yang mereduksi atau mengurangi kewenangan DPD dalam kedua Undang-Undang a quo, baik yang dimohonkan atau yang tidak dimohonkan oleh Pemohon, tetapi berkaitan dengan kewenangan DPD harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945...”. Bukankah mengenai pemilihan kepala daerah adalah persolan daerah? Bukankah kewenangan DPD berkaitan dengan daerah? Mengapa dalam pembahasan UU Pilkada, DPR dan Presiden tidak melibatkan DPD ? Andaikata hakim MK berpandangan demikian, maka UU tersebut adalah cacat formil, kendatipun telah disetujui oleh DPR dan Presiden. Konsekwensinya adalah batal secara total. Dengan demikian, maka pilkada akan tetap melalui rakyat.

Begitu juga andaikata MK mengacu pada putusannya yang lain, yaitu Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 Tentang Pengujian UU No 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengenai calon independen atau calon perorangan dalam pilkada. Dengan dialihkannya pilkada ke DPRD bukankah telah menghambat calon perorangan? Bukankah hal ini bertentangan putusan MK tersebut? Bukankah setiap putusan MK merupakan tafsiran terhadap 1945?

Di sisi yang lain, boleh jadi pilkada tetap di DPRD berdasarkan keputusan politik DPR dan Presiden. Argumentasinya adalah ketika MK berpegang pada Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”.

Jadi ketika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hal itu tetap demokratis.  Sebab demokratis tidak hanya dimaknai jika hanya dipilih secara langsung oleh rakyat, namun bisa juga melalui perwakilan, DPRD dalam hal ini.***


Wira Atma Hajri
Dosen Fakultas Hukum UIR Editor : Rindra Yasin