Anak dan Korban Kekerasan

Rindra Yasin • Dipublikasikan Kamis, 2 Oktober 2014 | 05:35 WIB
Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta International School (JIS) beberapa waktu yang lalu, merupakan kasus kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur. Kasus tersebut mengingatkan pada kita semua bahwa kejahatan terhadap anak tidak memandang kelas sosial yang dimiliki oleh orangtuanya dan kerap dilakukan justru oleh orang-orang yang setiap harinya berada di lingkungan terdekat dengan anak itu sendiri.

Perlindungan Anak

Dalam konteks perlindungan terhadap anak ini, Pemerintah RI telah memberlakukan payung hukum berupa Undang-undang No 23/ 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No11/ 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No 23/ 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah setiap manusia yang belum berumur 18 tahun, termasuk yang masih berada di kandungan.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 20012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Batasan usia anak tersebut menunjukkan bahwa pada rentang usia tersebut, diperlukan perlindungan khusus bagi anak dari segala yang dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya.

Pada dasarnya perlindungan terhadap anak sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-undang No 23/ 2002 tentang Perlindungan Anak, mengacu pada salah satu prinsip dasar yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak (the best interest for the childrens), sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai potensi yang dimilikinya.

Anak yang menjadi korban suatu bentuk kejahatan harus diperlakukan dan dibina secara khusus, sehingga rasa traumatis akibat dari kejahatan tersebut tidak merusak kondisi psikologis dan mengganggu tumbuh kembang anak.

Di sisi lain, perlu dipahami juga bahwa anak belum dapat bertanggung jawab penuh atas perbuatannya, termasuk ketika anak melakukan kenakalan atau pelanggaran hukum. Oleh karena itu proses dan tujuan dalam penghukuman dalam Undang-undang No11/ 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang akan diberikan kepada anak adalah lebih bersifat mendidik dan dapat memberikan perlindungan kepada anak terhadap dampak negatif dari suatu proses pidana dalam peradilan formal.

Hal ini dilakukan untuk menghindarkan mereka dari rasa traumatis serta stigma negatif dari masyarakat, yang tentunya dapat mempengaruhi dan bahkan merusak masa depan anak.

Anak yang menjadi korban kejahatan  dari orang dewasa, dalam berbagai kasus memiliki banyak kesamaan, yaitu kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua pada anaknya. Kurangnya pengawasan tersebut salah satunya dikarenakan kesibukan orang tua dalam bekerja, sehingga seringkali melupakan peran kontrol orang tua dalam memonitor segala aktivitas anaknya.

Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya juga disebabkan oleh rasa percaya yang berlebihan kepada orang-orang yang mereka percaya untuk mengasuh anak baik dalam lingkungan rumah, lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah.

Beberapa kasus dalam catatan kepolisian, anak menjadi korban kejahatan seperti halnya kekerasan seksual, pada umumnya adalah terjadi pada saat dalam pengawasan si pelaku itu sendiri. Dalam hal ini, pelaku adalah orang-orang yang dekat dengan korban dan telah diberi kepercayaan penuh oleh orang tua korban, seperti saudara, pembantu rumah tangga, atau bahkan guru sekolah.

Faktor lain yang turut menyebabkan anak menjadi korban kejahatan dari orang dewasa adalah ketidakpekaan orang tua terhadap perubahan perilaku anaknya.

Anak yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang  terdekatnya merupakan suatu pelajaran bahwa pengawasan orang tua terhadap tumbuh kembang anaknya tetap harus dilakukan. Perlu disadari oleh semua orang tua, bahwa meskipun telah ada orang lain yang menggantikan sementara peran orang tua dalam mengasuh, mengawasi dan mendidik anak, tetapi peran orang tua untuk melindungi dan mendampingi anaknya tetap tak tergantikan.

Pencegahan
Selayaknya sebuah piring yang pecah walaupun sudah dapat disambungkan dengan lem perekat yang terbaik pasti masih menyisakan bekasnya. Begitu juga dengan anak yang menjadi korban kekerasan atau kejahatan, trauma yang dirasakannya akan membekas sampai dengan dewasa, sehingga dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dan sosial nantinya.

Pencegahan agar anak tidak menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh orang tuanya mutlak dilakukan. Pencegahan tersebut dapat dimulai dengan melakukan pengenalan risiko tindak kejahatan yang dapat terjadi pada anaknya. Pengenalan risiko tersebut di antaranya adalah melakukan inventarisasi kejahatan yang seringkali terjadi pada anak yang pernah termuat di media massa atau berdasarkan informasi dari catatan kepolisian yang mengurusi permasalahan kejahatan yang melibatkan anak sebagai tersangka atau korban.

Tindakan selanjutnya adalah merumuskan langkah antisipasi terhadap berbagai kemungkinan risiko kejahatan yang dapat terjadi pada anaknya dengan melakukan diskusi baik dilakukan dengan keluarga, sekolah maupun pihak kepolisian sehingga dapat dirumuskan langkah antisipasi tanpa membatasi potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Dan yang terakhir melakukan upaya antisipasi yang telah dirumuskan sebelumnya dengan baik. Pencegahan merupakan hal yang terbaik dilakukan.***


Sapta M Marpaung
Peserta Didik Sespimmen Dikreg 54 Tahun Ajaran 2014 Editor : Rindra Yasin