Pilkada dan Korporatisme Masyarakat

Rindra Yasin • Dipublikasikan Selasa, 7 Oktober 2014 | 08:46 WIB
Kekuatiran akan kembalinya pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terbukti sudah. Koalisi Merah Putih yang notabene pendukung mantan calon presiden Prabowo memenangkan perolehan suara untuk menentukan apakah undang-undang pemilihan kepala daerah disahkan dengan skema pemilihan oleh DPRD ataukah tetap langsung oleh rakyat. Terlepas dari akrobat politik Fraksi Demokrat yang memilih meninggalkan arena rapat sehingga mengubah prediksi kubu pemilihan oleh DPRD yang akan dengan mudah memenangkan voting, para pegiat demokrasi tetap tidak menyangka DPR RI akan menetapkan perubahan ini.

Korporatisme Masyarakat
Korporatisme merupakan upaya ganda untuk menghubungkan negara (pemerintah) dan masyarakat. Philippe Schmitter membedakan korporatisme negara dengan korporatisme masyarakat. Yang pertama merupakan hasil penegaraan berbagai kegiatan kemasyarakatan, sementara yang terakhir merupakan hasil “penswastaan” beberapa urusan kenegaraan.

Sebagaimana kita ketahui, pemilihan umum merupakan urusan negara. Saat pemerintah menyelenggarakannya di era Orde Baru, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu sangat rendah. Bagaimana tidak, perangkat penyelenggara dari tingkat pusat hingga daerah merupakan para birokrat dari Departemen Dalam Negeri. Sehingga, di samping karena cengkraman rezim yang sangat kencang, kecurigaan keberpihakan aparat tidak dapat ditepis. Maka, ketika rezim itu berakhir, mulailah ada tuntutan agar penyelenggaraan pemilu itu dilakukan secara free and fair oleh suatu lembaga (Komisi Pemilihan Umum) yang berasal dari rakyat agar hasilnya relatif lebih dapat diterima. Caranya, penyelenggaranya (komisioner) direkrut dari rakyat dengan seleksi yang ketat dan dilakukan uji publik.

Hegemoni Parpol
Sejumlah kelemahan hasil pemilukada langsung yang banyak dituding kubu yang kontra adalah suburnya praktik korupsi yang dilakukan kepala daerah produk pemilukada langsung. Biaya politik (kampanye) yang tinggi disinyalir membuat kepala daerah terpilih berusaha mengembalikannya dengan mengambil proyek-proyek pemerintah maupun penyalahgunaan kewenangan. Benar bahwa sudah banyak kepala daerah hasil pemilukada langsung yang berakhir di bui.

Berbagai kasus seperti yang mutakhir di atas tentu berkaitan dengan proses rekrutmen awal elite oleh partai politik. Parpol harus siap dituding sebagai salah satu pihak yang berkontribusi besar pada malapetaka yang terjadi di daerah yang dilakukan oleh kepala daerah. Hegemoni parpol yang begitu besar dalam mencalonkan seseorang untuk berkompetisi dalam pemilukada acap kali menafikan peran masyarakat. Parpol merasa paling tahu siapa pemimpin yang pantas tanpa perlu tahu kriteria seperti apa yang dibutuhkan untuk memajukan daerah. Yang dikejar adalah victory (kemenangan), sehingga yang diprioritaskan adalah yang populer. Celakanya, ketika mendapatkan sosok yang populer, parpol cenderung mengabaikan aspek lain yang mungkin akan menjadi sandungan sang calon ketika menjalankan pemerintahan, seperti persoalan integritas, rekam jejak dan kapabilitas.

 Masyarakat disodorkan untuk memilih para calon yang diajukan parpol tanpa adanya keterlibatan aktif dalam proses penyeleksiannya. Sebagaimana halnya elite partai yang lebih menentukan daripada suara akar rumput. Oleh karena itu, bukan pemilihan langsungnya yang salah sehingga dituding sebagai biang kerok maraknya korupsi, melainkan proses rekrutmen di parpol lah yang harus “ditunjuk kiri”.

Uji Publik

Alih-alih mengembalikan pemilihan kepala daerah oleh DPRD, skema pemilihan langsung oleh rakyat harus tetap diberlakukan dengan sejumlah perbaikan. Salah satunya adalah dengan melakukan uji publik terhadap setiap calon yang akan diajukan ke kontes pemilukada. Uji publik ini dilakukan oleh masyarakat dengan skema korporatisme masyarakat. Mereka yang melakukan uji publik terhadap para calon parpol ini adalah anggota-anggota masyarakat yang terpilih berdasarkan integritas, kapasitas dan kapabilitas di setiap bidang. Semua calon harus siap ditelanjangi rekam jejaknya. Jika terdapat cela maka dikembaikan ke parpol untuk mengajukan calon yang lain. Begitu seterusnya hingga akhirnya diajukan ke KPUD untuk dikonteskan dalam pemilukada.

Sekali lagi, korporatisme masyarakat ini ikut mendorong keterlibatan masyarakat dalam menyeleksi para calon yang diajukan parpol. Syarat calon dari parpol yang selama ini lebih ringan dibandingkan calon independen membuat kompetisi pemilukada selama ini kurang adil. Dengan adanya uji publik oleh Tim Independen, parpol tidak lagi bisa seenaknya mencalonkan seseorang hanya berdasarkan keunggulan popularitas saja, melainkan juga harus menampilkan sosok yang berintegritas dengan rekam jejak yang bersih.

Mendapatkan pemimpin daerah dengan integritas, kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni serta rekam jejak yang bersih, menjadi sirna ketika justru pemilihan itu dilakukan oleh DPRD. Harus ada upaya civil society mengembalikan kedaulatan rakyat.***


Ronny Basista
Dosen FISIP Universitas Terbuka Pekanbaru Editor : Rindra Yasin