Setelah UU Pilkada tidak langsung disahkan DPR, belakangan presiden ternyata tidak setuju. Lalu dikeluarkanlah peraturan pengganti undang-undang (Perppu). Terkait itu, Presiden SBY sudah menerbitkan dua Perppu. Pertama, Perppu Nomor 1/ 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Perppu tersebut sekaligus mencabut UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD.
Penerapan Perppu untuk mengembalikan sistem pilkada langsung yang sudah diubah oleh DPR sebelumnya membawa pertanyaan, sebenarnya presiden dalam pembahasan di DPR bersikap seperti apa? Karena tidak mungkin undang undang dapat disahkan jika tidak mendapat persetujuan DPR dan pemerintah dalam hal ini presiden cq Mendagri. Lalu kalau sudah disetujui mengapa presiden kemudian mengeluarkan Perppu.
Presiden SBY yang juga Ketua Partai Demokrat secara jelas menyatakan dukungan dengan Pilkada langsung dengan 10 catatan, tetapi sikap tersebut seolah-olah berbeda dengan sikap pemerintah yang menyetujui pilkada DPRD, serta sikap partai Demokrat yang walk out. Perbedaan kebijakan pemimpin dan pelaksanaan di lapangan memberi gambaran bahwa logika pemerintahan dengan dukungan parlemen tidak linier.
Sejauh mana Perppu dapat efektif tantu tidak dapat dilepaskan bahwa Perppu sebagai pendapat subyektif presiden harus disepakati oleh subyektifitas DPR juga dalam sidang pertama di DPR. Hitungan politiknya jumlah Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR masih signifikan, secara logika maka arah kebijakan KMP adalah mendorong pilkada DPRD, harusnya kalau konsisten maka mereka akan menolak Perppu tersebut, sehingga SBY dan Demokrat harus mengharapkan dukungan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk dapat dukungan Perppu sehingga bisa menjadi undang-undang.
Katakanlah jika dukungan KIH didapat lalu memenangkan skenario pemilihan langsung. Kemudian pihak yang tidak setuju menggugat ke MK. Maka Perppu tersebut dapat saja dibatalkan, apabila dapat dibuktikan bahwa pertama tidak ada kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang maka semua kembali ke keputusan semula. Alangkah panjangnya kontroversi yang ditimbulkan akibat sikap yang ragu-ragu.***
Editor : Rindra Yasin