Di satu sisi pemekaran daerah diyakini sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun di sisi yang lainnya pula akan membebani keuangan negara, jika pemekaran daerah tersebut tidak direncanakan secara matang. Alasan utama pemerintah dan DPR menunda pengesahan 21 dan 65 Rancangan undang-undang tentang Daerah Otonomi Baru (DOB) lebih mengarah kepada pertimbangan beban keuangan negara yang tidak cukup untuk membiayai seluruh daerah pemekaran menjadi DOB. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan telah menghitung beban keuangan negara jika ke-86 DOB tersebut dimekarkan secara serentak. Sebelumnya pemerintah menilai ke-21 DOB yang sudah mendapat Amanat Presiden (Ampres) tersebut layak untuk dimekarkan menjadi DOB.
Pemerintah dan DPR sebelumnya sudah sepakat akan mensahkan terlebih dahulu ke-21 DOB tersebut, namun dalam perjalanannya mendapat protes dan tekanan oleh masyarakat khususnya dari ke-65 DOB yang menuntut pula untuk sesegera mungkin mengesahkan menjadi Undang-undang Daerah Otonomi Baru (DOB). Pemerintah dan DPR akhirnya bersepakat, bahwa baik ke-21 DOB maupun ke-65 DOB tersebut ditunda pembahasan dan pengesahannya yang selanjutnya akan dibahas dan disahkan oleh DPR periode 2014-2019.
Pemetaan dan Evaluasi
Adanya pemetaan dan evaluasi DOB akan memudahkan dalam hal merancang setiap usulan dari adanya pemekaran daerah tersebut. Oleh sebab itu, adanya pemetaan DOB tersebut akan kelihatan pula seberapa idealnya jumlah DOB yang akan diusulkan dan seberapa siapnya daerah tersebut setelah dimekarkan menjadi DOB.
Adanya pemetaan terhadap DOB akan kelihatan siapa daerah yang siap untuk dimekarkan dan siapa saja daerah yang belum siap akan adanya DOB tersebut. Kesiapan daerah akan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan sesuatu yang mutlak jika suatu daerah tersebut ingin menjadi DOB. Selain ke-2 sumber daya tersebut, tentu syarat-syarat lain dalam hal pemekaran daerah harus diikuti sesuai dengan mekanisme yang ada.
Oleh sebab itu, pemetaan dan evaluasi menjadi sesuatu yang mutlak dalam melihat kesiapan suatu daerah dalam membentuk DOB. Menjadi hal yang penting untuk melihat seberapa besar dan seberapa urgennya adanya pemekaran daerah dengan membentuk DOB.
Pemetaan daerah juga dimaksudkan sebagai mengantisipasi DOB yang akan mengalami kegagalan dan akan membebani anggaran negara (APBN) dan anggaran daerah (APBD).
Pemetaan dan evaluasi terhadap adanya usulan pembentukan DOB menjadi sesuatu yang mutlak dan penting dalam rangka evaluasi di tahap awal dan di tahap akhir terhadap pembentukan usulan DOB tersebut.
Pemetaan dan evaluasi dilakukan dengan tujuan melihat kesiapan daerah dalam rangka pembentukan DOB. Adanya evaluasi terhadap DOB tersebut lebih kepada adanya kekhawatiran bahwa DOB yang akan terbentuk tersebut tidak mampu untuk melaksanakannya yang memerlukan kesiapan tidak saja kesiapan infrastruktur, juga kesiapan SDM, SDA serta pembiayaan yang menyangkut DOB. Intinya, DOB harus siap baik secara fisik maupun kesiapan infrastuktur dalam mendukung DOB tersebut.
Oleh sebab itu, daerah yang memiliki potensi akan selalu siap untuk pembentukan DOB. Sebaliknya bagi daerah yang belum siap untuk dimekarkan menjadi DOB jangan memaksakan diri yang ujung-ujungnya akan menjadi beban tidak saja dalam APBN maupun dalam APBD kelak. Oleh sebab itu, perlu pemetaan dan evaluasi secara matang dan komprehensif dalam usulan pembentukan DOB.
Oleh karena itu, pemerintah harus fokus dalam memetakan dan mengevaluasi keberadaan DOB. Hal tersebut bertujuan sebagai langkah dalam hal melihat kesiapan DOB tersebut dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan perbaikan infrastruktur yang menjadi prioritas di DOB tersebut.
Namun apa pun alasannya, pemekaran daerah tentu memiliki konsekuensi terutama akan membebani keungan negara dan ujung-ujungnya DOB tersebut akan merasakan, susahnya mengurus DOB. Hal tersebut tentunya menjadi dilema bagi setiap DOB.***
Hasrul Sani Srg
Widyaiswara Madya BKD Provinsi Riau Editor : Rindra Yasin