BAU Orde Baru, tiba-tiba seperti ada yang menebarkan, setelah 16 tahun rezim tersebut ditumbangkan oleh aksi massa mahasiswa. Ide mengembalikan pemilihan kemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ditengarai sebagai tindakan yang tidak demokratis, dan mirip kebiasaan Orde Baru. Pada masa Orde Baru, kepala daerah adalah jatah untuk orang terdekat dan sepaham dengan Presiden Soeharto, yang lazim saat itu berasal dari kalangan militer.
Undang-undang yang mengatur tentang Pilkada melalui DPRD sudah ditetapkan pada 25 September lalu, dan hanya menunggu persetujuan presiden. Sebagai yang masih baru pada tahapan awal demokrasi paska Orde Baru, kita tentu heran dengan keinginan pemerintah mengembalikan Pilkada melalui DPRD itu.
Pilkada Langsung di Indonesia
Paska Orde Baru, kemajuan demokrasi di Indonesia sangat signifikan. Sistem pemilu yang sebelumnya tertutup, mulai menggunakan sistem proporsional, yaitu daftar setengah terbuka. Rakyat hanya memilih lambang partai. Ini berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, misalnya pemilu 1999, pemilih tanpa mengetahui siapa yang akan menjadi wakilnya di DPR. Partailah yang akan menentukan siapa yang akan mendapatkan kursi legislatif setelah kuota suara terpenuhi.
Sesungguhnya, pemilu 1999 adalah pemilu pertama yang kembali menerapkan sistem pemilu multi partai pasca Soeharto. Lebih dari 150 partai baru muncul pada saat itu, namun hanya 48 partai yang berhasil memenuhi persyaratan untuk memperebutkan 462 kursi di DPR RI. Pada pemilu 1999, peran partai peserta pemilu juga bertambah, selain sebagai pemain dan pengawas pemilu. Partai juga berperan sebagai penyelenggara pemilu —saat itu belum ada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Demokrasi terus bergerak maju, pada pemilu 2004, Indonesia telah berhasil membentuk kelembagaan penyelenggara pemilu –disebut KPU— sebagai lembaga independen yang bertugas menyelenggarakan pemilu, dan juga membentuk lembaga pengawas pemilu. Jumlah partai peserta pemilu ketika itu berkurang hampir separuhnya dari sebelumnya; yaitu pemilu diikuti sebanyak 24 partai.
Pada tahun 2004, untuk pertama kalinya pula, rakyat Indonesia memilih secara langsung calon presiden dan wakil presiden. Badan legislatif juga mengalami perubahan, ada penambahan satu lembaga perwakilan yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Pemilu 2004 mengaplikasikan hasil amandemen UUD 1945 yang menerapkan sistem bikameralisme dua kamar. Kamar pertama adalah DPR (di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota DPRD I, dan DPRD II). Sementara itu, kamar kedua adalah DPD. Anggota DPD nantinya akan menjadi anggota MPR bersama-sama dengan DPR. Anggota DPD ini yang disiapkan menggantikan Fraksi Utusan Golongan TNI/Polri yang selama rezim Orde Baru tidak dipilih melalui mekanisme pemilihan umum.
Bangun demokrasi selanjutnya berhasil didirikan pada 15 Oktober 2004, Megawati sebagai Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat pilkada.
Lakukan Aksi
Pada pilkada langsung sesungguhnya dapat dengan mudah menjadi kepala daerah selama didukung oleh partai, dan itulah bargaining rakyat. Namun kita sering dihadapkan pada situasi di mana partai politik mendukung calon yang memiliki banyak kekayaan harta, dibandingkan mencalonkan pemimpin yang memiliki keberpihakan kepada rakyat.
Sistem demokrasi telah menjadikan semua masyarakat setara, rakyat yang berasal dari berbagai golongan kelas ekonomi, berbeda latar belakang pendidikan, memilki hak suara yang sama. Setiap orang yang telah memenuhi syarat untuk memilih sesuai undang-undang pemilu memiliki satu suara.
Untuk mempertahankan bargaining politik rakyat tesebut dan menolak orang-orang yang saat ini berpolitik, setiap rakyat yang menolak bangkitnya kebiasaan Orde Baru harus bersatu padu melakukan aksi-aksi.***
Munawir Mattareng
Ketua Umum Badko HMI Riau-Kepulauan Riau Editor : Rindra Yasin