Kampanye Hijau Perkebunan

Rindra Yasin • Dipublikasikan Rabu, 22 Oktober 2014 | 08:45 WIB
AKHIR tahun 2014, seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia diharapkan sudah memiliki sertifikat ISPO ((Indonesia Sustainable Palm Oil). Sertifikasi ISPO yang menegaskan rambu-rambu yang wajib dipatuhi perusahaan perkebunan komoditas kelapa sawit, merupakan pembuktian kepada dunia internasional bahwa perkelapasawitan di Indonesia ramah lingkungan. Sertifikat ISPO berbeda dengan sertifikasi Rountable Sustainable Palm Oil (RSPO) yang sifatnya mendunia. ISPO dibuat oleh Indonesia untuk Indonesia. Jika RSPO lebih bersifat voluntary (kerelaan), maka ISPO bersifat mandatory (kewajiban) yang harus dilaksanakan.

Kelapa sawit Indonesia seringkali menjadi sasaran empuk kampanye hitam (black campaign) pihak asing atas tuduhan bahwa perkelapasawitan Indonesia tidak ramah lingkungan. Kampanye hitam tersebut mengakibatkan turunnya persepsi konsumen global dalam penggunaan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) sebagai bahan baku. Kondisi demikian jelas berdampak pada turunnya harga dan volume perdagangan CPO di kancah internasional yang fluktuasinya sangat berpengaruh kepada harga tandan buah segar (TBS) —sebagai bahan baku CPO—  di tingkat petani.

Berbagai tuduhan negatif tersebut mesti dilawan. Dalam pandangan saya, hal demikian sudah berkenaan dengan “marwah” negara. Melawan kampanye hitam pihak asing di antaranya dapat dilakukan dengan kampanye hijau (green campaign) yang menegaskan bahwa perkelapasawitan Indonesia ramah lingkungan. Di antara bukti keseriusan beramah lingkungan, telah dibuktikan pemerintah Indonesia dengan adanya kewajiban untuk memiliki sertifikasi ISPO bagi pelaku usaha perkebunan —yang pada tahap awal dibebankan kepada perusahaan perkebunan. Di antara kriteria wajib untuk mendapatkan sertifikat ISPO adalah operasional usaha perkebunan yang ramah lingkungan.

Ada tiga aspek penting yang perlu diperhatikan pelaku usaha perkebunan. Pertama, aspek legalitas. Titik tekan pada aspek ini terletak pada keabsahan operasional yang ditandai dari kelengkapan perizinan. Misalnya, izin lokasi, izin lingkungan, Izin Usaha Perkebunan (IUP), izin pelepasan kawasan hutan, dan Hak Guna Usaha (HGU). Perizinan usaha perkebunan dimulai dari izin lokasi dan izin lingkungan yang diterbitkan kepala daerah. Selanjutnya, bupati/wali kota atau gubernur —sesuai dengan lokasi hamparan kawasan— menerbitkan IUP. Berikutnya, untuk kawasan perkebunan yang dimaksud mesti ada izin pemanfaatan hutan berupa adanya izin pelepasan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan yang berlanjut dengan diterbitkannya sertifikat HGU oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).  Bila usaha perkebunan berkenaan dengan industri, maka pelaku usaha juga wajib melengkapi dengan izin usaha perkebunan untuk pengolahan, serta perizinan lainnya.

Kedua, aspek lingkungan. Bahwa usaha perkebunan wajib berwawasan lingkungan dengan memperhatikan keutamaan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. Tidak sebatas perizinan, sebab pengolahan dan operasional usaha perkebunan juga wajib berwawasan lingkungan. Termasuk misalnya kewajiban membuka lahan tanpa bakar.

Ketiga, aspek CSR (Corporate Social Responsibility) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). CSR/TJSP merupakan perintah negara yang bersifat mandatory. CSR berbeda dengan program Community Develeopment (CD) perusahaan yang lebih bersifat voluntary (kerelaan). Perintah untuk pelaksanaan CSR sudah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan.

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan wujud komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Tanggung jawab sosial perusahaan diwajibkan terhadap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Untuk Provinsi Riau, sesuai Perda TJSP di Provinsi Riau, dinyatakan bahwa ruang lingkup pelaksanaan TJSP dilaksanakan untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olahraga dan seni budaya, sosial dan keagamaan, pelestarian lingkungan hidup, usaha ekonomi kerakyatan, pemberdayaan masyarakat adat, dan bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat. Pelaksanaan bidang kerja tersebut oleh perusahaan disampaikan dan dikoordinasikan kepada pemerintah daerah di mana perusahaan tersebut berdomisili dan/atau beroperasi. Pelaksanaannya dapat dilakukan langsung atau tidak langsung oleh perusahaan dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui forum TJSP. Konkritnya, dalam pelaksanaan TJSP memerlukan sinergitas antara pemerintah, pelaku usaha (perusahaan) dan masyarakat.

Mengenai ISPO, penilaian terhadap tujuh kriteria sebagai syarat mutlak sertifikasi ISPO, penilaiannya dilakukan oleh Dinas Perkebunan (satuan kerja bidang perkebunan) di tingkat kabupaten/kota dan Disbun provinsi. Hasil penilaian diberikan kepada perusahaan sebagai rekomendasi untuk diterbitkannya sertifikat ISPO oleh lembaga independen. Sebelum sertifikat dikeluarkan, tim independen diharuskan melakukan evaluasi ulang tentang hasil penilaian dengan melakukan peninjauan ke lapangan untuk menetapkan layak tidaknya suatu perusahaan perkebunan mendapatkan sertifikasi ISPO. Hanya perusahaan yang mendapat penilaian berkategori kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 yang berhak mendapatkan sertifikat ISPO.

Sesungguhnyalah, ISPO dibentuk untuk menunjukkan standarisasi serta meningkatkan daya saing produk sawit Indonesia dari hulu hingga hilir. Tentunya, kita bisa mewujudkan usaha perkebunan yang legal dan berwawasan lingkungan serta peduli masyarakat sekitar wilayah opersional perusahaan dengan jalinan kuat antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha perkebunan.***


Zulher
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Editor : Rindra Yasin