Setelah Joko Widodo dan Jusuf Kalla diambil sumpahnya sebagai Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia 2014-2019, agenda selanjutnya yang menjadi tumpuan masyarakat adalah pengumuman anggota kabinet. Isu kabinet menjadi urgen dan menarik karena bersinggungan langsung dengan visi dan misi Jokowi-JK. Artinya memilih orang yang memiliki kualitas dan kapabilitas menjadi penting dalam menerjemahkan program-program pemerintah. Sebab salah dalam memilih kabinet akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK.
Jokowi-JK sebelum menjadi presiden sudah mencanangkan bahwa kabinetnya adalah kabinet profesional bukan transaksional. Minimal ada lima kriteria yang selalu menjadi pijakan Jokowi dalam memilih personal kabinetnya. Yakni bersih dari korupsi, berintegritas, berkompetensi, mempunyai pengalaman manajerial yang mumpuni dan loyal kepada pemimpin. Syarat tersebut sungguh telah menjadi impian lama rakyat. Impian itu kini digadaikan pada pundak Jokowi untuk direalisasikan. Sungguh sudah terlalu lama bangsa ini mengimpikan suatu kepemimpinan yang benar-benar dekat dengan rakyat. Ekspektasi publik sangat tinggi terhadap terhadap Jokowi-JK dan kabinetnya. Sebab sosok mereka dilihat representasi pemimpin yang lahir dari rakyat seperti slogan mereka selama kampanye. Untuk itu sebagai pemimpin rakyat, menjadi keniscayaan bagi presiden/wakil presiden Jokowi dan Jusuf Kalla mendengar pesan-pesan rakyat.
Pertama, menjadi pemimpin bukan impian, tapi pilihan rakyat dan tuhan. Presiden dan kabinetnya adalah pengejawantahan aspirasi rakyat dan tuhan. Bekerja untuk rakyat bukan untuk kelompok atau pemenuhan hajat sesaat.
Kedua, menjadi teladan bagi rakyat. Pemimpin yang menjadi teladan adalah impian rakyat ditengah tandusnya keteladanan pemimpin bangsa ini. Keberhasilan dalam memimpin sangat erat kaitan dengan keteladanan. Banyak tokoh-tokoh dunia yang sukses dalam memimpin sebagaimana yang ditulis Michael H Hart dalam bukunya yang berjudul The 100, rangking of the Most Influential Persons in History semuanya mengedepankan keteladanan. Banyak pemimpin hari ini hanya menjadi pemimpin dalam retorika lisan tidak pada tataran perbuatan. Idealis tapi tidak realistis. Kita melihat ada pejabat mengimbau rakyat untuk hidup hemat sementara dia hidup dengan gaya konsumtif dan hedonis. Yang akhirnya berujung dengan kasus korupsi. Mengutip Penyataan Jean Zigler bahwa semakin miskin sebuah bangsa seringkali semakin mewah kehidupan elite penguasanya. Ke depan kabinet rakyat harus diisi oleh orang yang bersih dari korupsi dan itu ditunjukkan dalam cara hidup dan bersikap.
Ketiga, mengerti kehendak rakyat. Untuk mengerti kehendak rakyat jelas perlu sensitifitas atau kepekaan (sense of crisis) terhadap perasaan rakyat. Memiliki kepekaan berarti muncul kepedulian kepada yang dipimpin. Merasa apa yang dirasa rakyat, mengerti akan kebutuhan rakyat, bukan malah membuat kebijakan yang merugikan rakyat.
Keempat, memimpin tanpa pamrih. Memang terdengar utopis di tengah tropisnya iklim bangsa. Tapi setidaknya, akan melahirkan paradigma baru dalam memimpin. Benar kata ungkapan tentang memimpin “berharap pujian belumkan dapat, cercaan dan makian jelas akan datang”. Tapi itulah konsekuensi menjadi pemimpin. Artinya memimpin tanpa pamrih akan melahirkan kelapangan dada dan fokus dalam bekerja. Godaan korupsi yang menjerat akan dihadang manakala bekerja tanpa pamrih. Sebenarnya menjadi pemimpin di Indonesia bukan tanpa pamrih. Berbagai fasilitas dan kemudahan diberikan negara. Mulai dari rumah, kenderaan dinas, gaji dan tunjangan lainnya. Nominalnya telah dirasa cukup dan berkelayakan. Walau untuk ukuran negara-negara kaya di dunia belum apa-apa. Tapi setidaknya menjadi pemimpin di Indonesia ada reward yang diberikan negara.
Kelima, menjadi pemimpin adalah amanah rakyat. Dalam perspektif agama menjadi pemimpin rakyat itu adalah amanah. Pertanggungjawabannya tidak hanya pada rakyat tapi juga kepada pencipta rakyat (baca: tuhan). Bukankah dalam teori demokrasi, kedaulatan yang paling tinggi adalah kedaulatan tuhan. Sudah sewajarnya melihat amanah dalam kacamata ketuhanan. Menyelewengkan amanah rakyat, sama dengan menyelewengkan amanah tuhan.
Kepada Jokowi-JK dan Kabinet Rakyat harapan itu kini tertumpu. Sudah saatnya rakyat menjadi rakyat yang sebenarnya dalam konteks kepemimpinan rakyat. Terkadang rakyat hidup tanpa pemimpin walaupun pemimpin itu wujud. Rakyat hanyalah pada saat-saat pemilu dan pilkada saja. Selanjutnya rakyat dibiarkan hidup sendiri tanpa pemimpin. Kehadiran bangsa dan pemimpin sudah menjadi impian bawah sadar kolektif anak bangsa sejak lama.
Semoga impian itu menjadi kenyataan dalam kepemimpinan Jokowi dan kabinet rakyatnya. Kini, Saatnya rakyat menagih janji Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla.***
Suhardi
Alumnus Pascasarjana UKM Malaysia dan PNS Kemenag Kota Pekanbaru Editor : Rindra Yasin