ISYARAT bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) bakal dinaikkan, mulai terlihat. Di antaranya, seperti yang akan diluncurkan oleh pemerintah hari ini. Berbungkus Program Keluarga Produktif (PKP), dikeluarkanlah tiga kartu bantuan sosial, yakni, kartu Indonesia pintar (KIP), kartu Indonesia sehat (KIS), dan kartu keluarga sejahtera (KKS).
Pemerintah menargetkan distribusi KIP, KIS, dan KKS dapat selesai dalam waktu singkat. Setelah skema bantuan sosial di tangan masyarakat yang berhak, barulah harga BBM dinaikkan. Memang, pemerintah belum secara resmi menyebutkan bahwa KIP, KIS dan KKS itu bagian dari program kompensasi. Namun jika dilihat dari rencana aplikasinya, itu semua erat kaitannya dengan antisipasi penambahan jumlah penduduk miskin, dampak kenaikan harga BBM.
Memang, pro dan kontra terus bermunculan terkait isu kenaikan harga BBM ini. Bahwa, bakal ada keuntungan dan biaya yang mesti dibayar bila mengambil keputusan itu. Benefit-nya yang jelas: gampang dan mudah diterapkan. Selain itu, posisi anggaran bakal aman lantaran ancaman membengkaknya subsidi energi bisa ditekan. Dampak ketidakpastian terhadap pelaku usaha serta potensi penyelewengan pun bisa dihilangkan.
Namun, kenaikan harga BBM tidak sepenuhnya bisa menjawab subsidi bakal tepat sasaran karena bisa dinikmati semua golongan. Dampak lain yang mesti dibayar adalah ancaman inflasi serta potensi terjadinya gejolak di masyarakat karena implementasi kebijakan tak populer itu. Karena itu, sebelum benar-benar sampai kepada keputusan final menaikkan harga BBM, kita berharap pemerintah dan DPR memanfaatkan waktu untuk mengkaji kebijakan yang tepat.
Harus dipahami bahwa isu, tentang kenaikan harga BBM ini, sangatlah sensitif. Kita mestinya mengambil hikmah dari tahun 2005 dan 2008 ketika pemerintah menaikkan harga BBM secara drastis yang terbukti mengakibatkan inflasi menggila. Kalau sudah begini, rakyat juga yang bertambah sengsara.***
Editor : Rindra Yasin