DPRD "Tukang Stempel" Pemda?

Rindra Yasin • Dipublikasikan Rabu, 5 November 2014 | 08:46 WIB
Julukan “tukang stempel”dan 4 D (datang, duduk, diam, duit) cukup melekat terhadap lembaga dan anggota lembaga perwakilan (DPR dan DPRD) pada zaman Orde Baru, karena mayoritas dari mereka hanya asal setuju terhadap segala sesuatu yang diajukan atau disampaikan pemerintah.

Bisa dimaklumi memang mengapa kinerja wakil rakyat seperti itu pada masa Orde Baru. Bandul kekuasaan secara hukum yang jauh lebih berat pada eksekutif. Banyaknya orang titipan pemerintah di lembaga perwakilan rakyat, dan diktator atau otoriternya pemerintah (dari pusat hingga daerah) menjadi penyebab utama tidak maksimalnya kinerja lembaga perwakilan rakyat kala itu.

Dengan bergulirnya reformasi dan diamandemennya konstitusi UUD 1945 yang kemudian memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada lembaga perwakilan rakyat (atau setidaknya seimbang dengan pemerintah) dan dipilihnya semua anggota lembaga perwakilan rakyat melalui pemilihan umum yang langsung seyogyanya kinerja lembaga perwakilan rakyat jauh lebih maksimal dibanding masa Orde Baru. Namun ternyata berbagai penelitian ilmiah menunjukkan sangat tidak sebandingnya besar kekuasaan lembaga perwakilan rakyat dengan kuantitas dan kualitas kinerjanya yang masih sangat rendah.

Bila DPR 2014-2019 sampai hari ini masih disibukkan oleh konflik internal mereka yang didasari ketamakan dan kehausan akan kekuasaan, sedangkan mayoritas DPRD sampai hari ini disibukkan oleh berbagai seremonial bimbingan teknis, studi banding, dan sejenisnya sebagaimana yang telah berkali-kali dilakukan oleh mereka yang terpilih sebagai wakil rakyat untuk kesekian kalinya. Di samping itu, di beberapa DPRD juga terjadi perseteruan memperebutkan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) sebagai imbas konflik di pusat yang sengaja “ditularkan” oleh elite-elite partai mereka ke daerah.

Untuk DPRD, sebutlah misalnya rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2015 yang sudah menunggu untuk dibahas bersama pemerintah daerah. Rata-rata RAPBD sudah diajukan kepala daerah ke DPRD pada awal Oktober yang lalu sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No.21/2011) dan Permendagri No.37/2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2015.

Rancangan peraturan daerah tentang APBD itu harus diambil persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dimulai. Artinya harus diambil persetujuan paling lambat tanggal 30 November ini. Dengan masih sibuk mengurus dirinya sendiri hingga saat ini, bisa dipastikan waktu DPRD untuk membahas RAPBD 2015 yang ada kepentingan rakyat luas di dalamnya hanya dalam hitungan hari. Bagaimana mungkin dalam hitungan hari anggota dewan bisa membahas dengan baik dokumen anggaran yang begitu tebal, dan bagaimana mungkin DPRD bisa memastikan RAPBD yang diajukan kepala daerah sejalan dengan kebijakan umum APBD (KUA) dan  Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama oleh pemerintah daerah (pemda) dan DPRD sebelumnya.

Oleh karenanya tidak berlebihan rasanya bila dikatakan DPRD hanya akan menjadi “tukang stempel” pemda dalam hal ini. Bedanya bila pada masa orde baru DPRD menjadi “tukang stempel” dikarenakan ketidakberanian menghadapi kediktatoran penguasa daerah. Di masa reformasi ini lebih dominan disebabkan kekurangmauan dan kekurangmampuan mayoritas wakil rakyat untuk bekerja dengan baik.

Kembali ke soal RAPBD 2015, memang bisa saja nanti lambat disahkan karena pembahasan lambat dimulai, tetapi harus di ingat itu ada konsekuensinya. Yang paling kentara adalah tidak akan didapatnya dana insentif daerah (DID) seperti yang telah dialami Pemerintah Provinsi Riau dan tujuh kabupaten/kota di Riau pada tahun 2014 ini. Memang mungkin angka Rp30 miliar untuk provinsi dan Rp18 miliar untuk kabupaten/kota tidak seberapa dibanding jumlah keseluruhan APBD. Tetapi bagi rakyat Riau yang masih banyak belum sejahtera, jumlah itu sangatlah besar. Selain itu, menunda pengesahan APBD artinya menunda pembangunan karena pengadaan barang dan jasa terlambat akan bisa dimulai. Menunda pembangunan berarti menunda penyerahan hak-hak rakyat.

Saya pernah membela DPRD menanggapi tulisan Janpatar Simamora di koran ini yang berjudul “Refreshing Berkedok Studi Banding” ketika itu yang seolah-olah mengharamkan studi banding dan mewacanakan moratorium studi banding. Tetapi kali ini harus saya katakan DPRD sangat tidak bijak dengan mengutamakan studi banding dan perjalanan dinas luar kota lainnya daripada segera membahas RAPBD 2015.***


Wilham Murdianto
Peneliti di Pusat Studi Konstitusi UIR Editor : Rindra Yasin