Pemerintahan Jokowi-JK sedang menghadapi berbagai tekanan. Legitimasi kerja yang diharapkan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah menetapkan kementeriannya, harus terkatung-katung.
Beberapa perubahan harus ‘’dilaporkan’’ kepada Parlemen untuk dilakukan pembahasan cepat, tidak bisa dilakukan. Sebab, saat ini parlemen sedang terbelah menjadi dua.
Perseteruan Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sudah berada pada titik nadir. Koran ini menulis bahwa konflik kedua kubu sudah semakin meruncing. Bahkan kedua kubu ini mengadakan sidang masing-masing.
Lalu, kapan usulan presiden soal struktur baru kementerian dan Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN) dibahas? Sedangkan, legitimasi kepemimpinan di gedung wakil rakyat itu masih belum jelas. Saat ini parlemen masih berkutat dengan masalah struktur dewan.
Selain persoalan dasar yang harus segera diselesaikan untuk pijakan dasar presiden baru ini dalam menjalankan pembangunan selanjutnya, dari masyarakat umum pun Jokowi-JK mendapat tekanan.
Rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sudah dipastikan Presiden Jokowi dalam tahun 2014 -namun belum pasti tanggal pengumumannya- banyak mendapat tekanan dari rakyat.
‘’Ulah’’ anggota parlemen yang tidak mau mengalah ini, tentu berdampak pada kinerja kabinet Jokowi-JK. Ketika pemerintah tidak memiliki alternatif dalam sumber pendanaan, tentu dorongan Presiden Jokowi untuk menaikkan harga BBM semakin cepat.
Meskipun yang diinginkan rakyat, opsi kenaikan BBM itu adalah langkah terakhir dan memiliki tenggang waktu. Umumnya kondisi yang sangat dikhawatirkan warga adalah, dampak domino dari kebijakan BBM, terutama pada kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok, yang membuat masyarakat semakin menderita.
Pertanyaannya, apakah para wakil rakyat di Senayan menutup mata melihat kondisi ini? Apakah mereka lupa, bahwa kehadiran mereka di gedung bergengsi itu adalah atas nama rakyat yang telah mempercayakan suara kepada mereka? Apakah, kekuasaan dan kepentingan kelompok dan partai politik telah membutakan hati mereka untuk berbuat yang terbaik untuk bangsa?
Menyikapi kondisi ini, tentu kita sebagai rakyat sangat berharap, wakil rakyat di pusat kembali sadar bahwa tindakan mereka sangat tidak menguntungkan rakyat dan bangsa.
Kondisi ekonomi bangsa saat ini memerlukan kebijakan dan kesiapan pemerintah yang didukung oleh parlemen yang kuat, untuk menghadapi pertarungan di lingkungan dunia internasional, agar bangsa ini tidak mundur.
Tak ada kata lain yang diharapkan rakyat dan bangsa ini. Parlemen berdamailah. Sampai kapan Anda semua bertahan di atas pendapat masing-masing. Jika diperlukan, dua tokoh yang memulai pembentukan kubu koalisi ini, diharapkan ikut berperan, yaitu Jokowi (KIH) dan Prabowo (KMP). Berdamailah, lebih cepat lebih baik.*** Editor : Rindra Yasin