Pembangunan Maritim Indonesia

Rindra Yasin • Dipublikasikan Kamis, 13 November 2014 | 09:47 WIB
(Bagian terakhir dari dua tulisan)

Konsep Benua Maritim Indonesia (BMI) merupakan buah pemikiran berlandaskan falsafah bangsa Indonesia dengan mengambil iktibar ”ikatan sapu lidi”. Selama ini, Negara Kepulauan Indonesia didefinisikan sebagai negara yang terdiri dari ribuan pulau, besar dan kecil, bernama-tidak bernama, berpenghuni-tidak berpenghuni dikelilingi oleh lautan. Akibatnya, mengumpulnya pulau-pulau tersebut sangat longgar, kapan saja dapat berpisah bila masyarakatnya menghendaki tanpa ada kekuatan besar yang menghalanginya. Melalui Konsep BMI, NKRI adalah suatu negara yang bersatu dari awalnya dan tidak akan dibiarkan bercerai berai kapan pun, apakah oleh kemauan segelintir orang ataupun oleh kekuatan asing. Konsep BMI adalah konsep berlandaskan kebudayaan, ekonomi dan politik. Wilayah lautlah yang menjadi pemersatu negara dan bangsa Indonesia.

Masa Depan Bidang Kemaritiman Indonesia
Sebagai pelaksanaan dari Konsep BMI tersebut, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid mulai dibentuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang semula hanya diurus oleh satu Direktorat Jenderal Perikanan di bawah Kementerian Pertanian (Sebelumnya ada Kementerian Pengolahan Kekayaan Laut).

Semenjak itu, kelautan dan perikanan sampai saat ini mulai mendapat perhatian khusus  namun hasilnya belum sebagaimana diharapkan. Masih sangat banyak sumberdaya kelautan dan perikanan yang belum dimanfaatkan dan pencurian ikan (illegal fishing) seakan tak mampu dibendung. Padahal pencuri ikan dan hasil laut lainnya sebagian besar berasal dari negara tetangga dalam kelompok Asean dan Asia Timur. Itu baru dari sektor kelautan dan perikanan. Sektor lain, terutama energi dan sumberdaya mineral serta pariwisata termasuk perhubungan laut yang tersebar di wilayah pesisir masih belum sepenuhnya berada dalam kedaulatan negara.
 
Penguasaan oleh pihak pemodal asing masih dominan. Karenanya, dapat dikatakan kita belum berdaulat di wilayah maritim. Inilah tugas berat para menteri pada Bidang Kemaritiman untuk menemukan dan memecahkan berbagai masalah kemaritiman.

Teknologi dan sumberdaya manusia untuk menggerakkan bidang kemaritiman sudah sangat tersedia.

Tidak sedikit ahli madya, sarjana, magister, doktor dan profesor yang memiliki pengetahuan dan atau keahlian dalam bidang teknologi kelautan, transportasi laut, sumber daya tambang dan mineral, energi laut, sumberdaya dan estetika laut dan perikanan lulusan balai latihan, akademi, fakultas dan pascasarjana di dalam dan di luar negeri dalam bidang-bidang tersebut, yang saat ini sebagian besar berprofesi di luar bidangnya.

Mereka tidak banyak memperoleh peluang untuk bekerja di sektor kemaritiman, antara lain karena tidak cukup tersedianya lapangan kerja serta perhatian pemerintah.  

Keindahaan dan keanekaragaman hayati laut di perairan pesisir di banyak tempat di Indonesia yang tiada duanya di dunia memerlukan pembangungan sarana dan prasarana wisata, khususnya sarana transportasi dan penginapan yang memadai. Sektor perhubungan harus segera berbenah untuk dapat menunjang kedua sektor dan berkemampuan memindahkan berbagai produksi dari produsen ke konsumen dan melancarkan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Inilah agaknya inti dari ”tol laut” sebagaimana dicanangkan Presiden Jokowi. Laut harus menjadi jembatan antar pulau tanpa hambatan.

Ketiga sektor dalam pengembangannya tentulah memerlukan ketersediaan BBM yang cakup dan harga yang pantas bagi kawasan wisatadan pulau terluar  yang jauh seperti Miangas di utara Sulawesi, Rote di selatan NTT, Mentawai di Sumbar, Raja Ampat di Papua Barat dan Mapia nun juh di utara Papua.
 
Selain itu, sektor kelautan dan perikanan serta pariwisata juga sangat rentan dengan kegiatan pengeksploitasian migas (pencemaran perairan), khususnya di kawasan pesisir karena adanya kelalaian dalam penambangan dan transportasi.

Berbagai peraturan perundang-undangan ketiga sektor dan mungkin juga dengan sektor lain (industri, pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup) yang tumpang tindih harus mendapat pembenahan segera. Satu saat nanti, Indonesia tidak hanya berpenduduk ketiga terbesar di dunia tetapi juga sebagai salah satu negara penentu utama kebijakan dunia.***


Adnan Kasry
Dosen Ilmu Lingkungan Pascasarjana Unri Editor : Rindra Yasin