Pengisian Jabatan Gubernur

Rindra Yasin • Dipublikasikan Senin, 17 November 2014 | 08:16 WIB
KEGADUHAN politik pengisian jabatan gubernur selalu saja tak terhindarkan. Apalagi jika proses peralihannya terbilang tak normal. Pergulatan pilihan proses politik, dan pilihan proses hukum sering terjadi. Maklumlah, jabatan ini terbilang paling “seksi”.

Ini pula kenapa proses pengisian jabatan Gubernur DKI Jakarta, sepeninggalan Joko Widodo (JKW) diwarnai silang pendapat. Sebagian anggota DPRD DKI Jakarta berpendapat, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok tak serta merta jadi gubernur. Sebagian lagi berargumen pula, Ahok otomatis menggantikan Joko Widodo.
Beruntung, kita di Riau yang menghadapi proses serupa, namun tidak ada kegaduhan. Nyaris tak terdengar proses pergantian jabatan Gubernur Riau mengemuka jadi discourse publik. Mudah-mudahan ini diartikan sebagai petanda kedewasan politik masyarakat Riau.

Sesungguhnya, bila dilihat sandarannya adalah undang-undang yang serupa. Sama-sama merujuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1/2014 yang mencabut Undang-undang Nomor 22/2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Lalu, mengapa memunculkan penafsiran berbeda?

Transisi Perundang-undangan
Silang pendapat itu bermula karena ada proses transisi peraturan perundang-undangan (Transitional Provision). UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, yang sekaligus menjadi pengaturan Pilkada selama ini tak berlaku lagi. Diterbitkannya UU No 22/2014, dan UU No 23/2014, yang kemudian dicabut dengan Perppu No 1/2014, dan Perppu No 2/2014, masing-masing mengatur tentang Pilkada dan Pemerintah Daerah menjadikan UU No 32/2004 tak berlaku lagi. Termasuk juga UU No 12/2008 tentang perubahan kedua atas UU No 32/2004, yang mengatur tata cara pengisian jabatan wakil kepala daerah otomatis ikut dicabut.

Jadinya, sejumlah pasal di Perppu No 1/2014, menjadi pasal-pasal yang paling banyak didebatkan. Inilah pasal-pasal tersebut; Pasal 173 (1), 174 (2), dan 203 (1), dan (2) Perppu No 1/2014 itu. Pasal 173 (1), mengatur pengisian jabatan gubernur, bupati/wali kota yang sisa jabatannya lebih dari 18 bulan tak otomatis oleh wakilnya. Proses tahapannya dijelaskan oleh pasal berikutnya, pasal 174 (2) yaitu, melalui proses pemilihan di DPRD.

Sedangkan, pasal 203 (1), dan (2) memperlakukan syarat yang bertolak belakang dari pengaturan di pasal 173 dan 174. Pasal 203 (1) menjelaskan, penggisian kekosongan jabatan gubernur, bupati/wali kota yang diangkat berdasarkan UU No 32/2014, maka wakilnya (diartikan satu paket) yang menggantikan posisi jabatan gubernur, bupati/wali kota tersebut. Begitu pula pengisian jabatan wakil yang kosong, ketentuannya mengikuti Perppu ini. Lihat pasal 171 (1) pengisian jabatan wakil gubernur, wakil bupati/wakil wali kota wajib diusulkan oleh gubernur, bupati/wali kota paling lambat 15 hari setelah ia dilantik (diartikan bukan satu paket dalam pemilihan langsung).

Menurut penulis, di sanalah sesungguhnya, pasal-pasal kunci yang mengatur bagaimana proses peralihan jabatan gubernur dan wakil gubernur itu dilakukan. Sebenarnya, jika kita memahami sistematika suatu perundang-undangan tak bisa dipenggal-penggal, tapi harus dipahami secara berurutan. Karena pasal 173, dan 174 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari BAB XXIII Perppu No 1/2014, tentang pengisian wakil gubernur, wakil bupati/wakil wali kota (pasal 167 – 176). Perlu dicatat, bukan pengaturan untuk mengatur pengisian jabatan gubernur, bupati/wali kota yang dilakukan melalui pemilihan langsung.

Peraturan Peralihan
Perlu juga dicatat. Pemahaman yang harus kita dudukkan, proses pengisian jabatan-jabatan di atas terjadi di tengah-tengah proses transisi perundang-undangan. Kondisi itulah yang ditangkap oleh pembuat Perppu No 1/2014, yang mencantumkan Ketentuan Peralihan di Bab XXVI, mulai dari pasal 200-204. Dan, bagian ini harus dibaca sebagai bagian yang tak terpisahkan dari batang tubuh sebuah peraturan perundang-undangan.

Apa perlunya peraturan peralihan? Memang peraturan peralihan itu tak wajib ada. UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, menyebutkan, keberadaan materi peraturan peralihan dengan frasa “jika diperlukan”. Artinya, boleh ada dan boleh juga tidak. Tergantung kondisi. Tapi, umumnya dalam situasi transisi peraturan peralihan ini selalu ada. Tujuannya, untuk mengisi kekosongan hukum, dan menjaga jangan sampai ada pihak-pihak yang mengalami hubungan hukum akibat proses transisi perundang-undangan itu dirugikan.

Itulah kenapa, membaca pasal-pasal pengaturan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur harus juga melihat pasal-pasal peralihan di undang-undang ini. Penulis meyakini, para pembuat Perppu sudah memikirkan lebih jauh segala kemungkinan yang timbul sebagai akibat pergantian peraturan perundang-undangan tentang pilkada dan pemerintah daerah ini. Makanya, proses hubungan hukum yang ditimbulkan oleh UU No 32/2004 yang belum selesai, maka dalam masa transisi harus mendapat jaminan kepastian hukum. Sehingga jaminan itu oleh pembuat undang-undang (legal drafter) dituangkan dalam pasal 200-2004 tentang ketentuan peralihan di Perppu ini.

Jabatan Gubernur Riau
Mencermati kondisi serupa di Riau, mudah-mudahan ketegangan yang terjadi di DKI Jakarta tak lantas ikut pindah ke sini. Kalau pun itu terjadi, perlu kearifan bersama. Menurut penulis, perdebatan dalam proses demokrasi itu harus ada. Ruang dan panggung-panggung diskusi harus dimaknai sebagai bagian yang sehat. Bukan adu argumen yang memaksakan pendapat, dan punya muatan kepentingan tertentu.

Balik ke pengisian jabatan Gubernur Riau. Penulis berpendapat, regulasi peraturan perundang-undangannya sudah cukup jelas. Penulis sependapat dengan tulisan opini Wira Atma Hajri di Riau Pos (27/10/2014). Menurut Wira, pengisian jabatan gubernur yang berhalangan tetap (diangkat oleh UU No 32/2004) diisi oleh wakilnya. Ketentuannya merujuk kepada ketentuan peralihan di pasal 203 (1) Perppu No 1/2014. Pasal ini memuat penundaan atau penyimpangan dari pasal-pasal tentang pengangkatan gubernur dan wakil gubernur yang diatur di Perppu ini.

Jabatan Gubernur Riau yang nantinya ditinggalkan oleh Annas Maamun, otomatis akan diisi oleh wakilnya, Arsyadjuliandi Rachman atau akrab disapa Andi. Tapi, Andi harus menunggu. Pasalnya, Perppu No 2/2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 83 (4) mensyaratkan, gubernur dan wakil gubernur sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah diberhentikan tetap tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman hukuman lima tahun.

Masih menurut Perppu No 2/2014, di pasal 65 (3), gubernur atau kepala daerah kehilangan kewenangannya, jika ia menjalani masa tahanan. Ia juga tak boleh memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan. Karenanya, wakil gubernur sebagaimana dijelaskan pasal 65 (4), menjalankan seluruh tugas dan kewenangannya gubernur.

Jabatan Wakil Gubernur
Untuk pegisian jabatan wakil gubernur Riau, penulis agak berbeda pendapat dengan Wira Atma Hajri. Jika ia menafsirkan pasal 203 (2) Perppu No 1/2014, pengisian jabatan wakil gubernur yang kosong —jika kelak Andi dilantik jadi gubernur— memaknai mekanisme dengan pasal 26 (4) UU No 32/2004. Di mana melalui mekanisme paripurna di DPRD. Partai pengusung yang mengusung paket Annas Maamun-Arsyadjuliandi Rachman pada pilkada Riau 2013 lalu yang berhak mengusulkan dua calon wakil gubernur tersebut.

Penulis justru menilai mekanisme di UU No 32/2004 tak bisa diterapkan lagi. Mekanisme yang diatur khusus untuk mengisi jabatan wakil gubernur yang  kosong itu adalah undang-undang terbaru, yakni Perppu No 1/2014. Makna ‘’berdasarkan undang-undang ini’’ adalah Perppu No 1/2014, bukan UU No 32/2004. Penulis lebih sepakat dengan pengamat Hukum Tata Negara (HTN), Rafly Harun, karena wakil gubernur yang mengisi kekosongan jabatan tersebut bukan satu paket dan tak ada hubungan hukum dengan proses pemilihan kepala daerah pada saat berlakunya UU No 32/2004.

Untuk itu, pengisian jabatan wakil gubernur sepeninggalan Andi, mekanismenya mengikuti Perppu No 1/2014. Jadi tanpa melalui proses di DPRD. Andi bila jadi Gubernur Riau bahkan memiliki hak untuk mengajukan wakilnya sendiri ke presiden, yakni 15 hari setelah ia dilantik sesuai pasal 171 (1), dan boleh dari PNS maupun non PNS.

Bahkan, merujuk pasal 168 (b), Riau yang memiliki penduduk kurang lebih lima juta berhak memiliki wakil gubernur lebih dari satu wakil.***


Ilham M Yasir
Alumnus S2 Fakulti Perundang-undangan UKM Malaysia Editor : Rindra Yasin