Negara Kaya yang Dimiskinkan

Rindra Yasin • Dipublikasikan Rabu, 19 November 2014 | 08:33 WIB
Sumber daya alam (SDA) yang ada di Indonesia sudah banyak dikuasai, atau diambil negara asing, tak lagi dinikmati rakyat. Para pengusaha negara asing itu meninggalkan kehancuran ekologi dan polusi. Pengusaha negara asing telah banyak menguasai SDA Indonesia dibawa keluar, sedangkan negara Indonesia hanya sebagai penonton saja.

Selama kekayaan alam dikuasai negara asing, negara Indonesia akan terus mengalami keterpurukan dalam pertumbuhan perekonomian. Negara memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan, pemanfaatan, dan hak atas SDA dalam lingkup mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam demi kepentingan rakyat.

SDA tersebut adalah hal yang paling krusial bagi negara dan mampu menguasai hajat orang banyak, karena berkaitan dengan kemaslahatan umum dan pelayanan umum, sehingga harus dikuasai negara dan dijalankan oleh pemerintah.

Sebenarnya jika pemerintah yang dalam hal ini pihak eksekutif dan legislatif mempunyai sikap nasionalis dan jiwa membangun bangsa yang tinggi maka Indonesia akan terselamatkan dari ancaman apa saja, baik ancaman ekonomi, militer dan sebagainya. Inilah beberapa kekayaan Indonesia yang dilupakan dan sudah dijamah oleh asing; pertama, negara ini punya pertambangan emas terbesar di dunia dengan kualitas emas terbaik, yang pada saat ini masih dikuras oleh PT. Freeport, perusahaan asal Amerika Sarikat.

Kedua, Indonesia memliki cadangan gas alam terbesar di dunia yang tepatnya berada di Blok Natuna yang disedot oleh Exxon Mobil. Ketiga, negara ini mempunyai hutan tropis terbesar di dunia. Hutan tropis ini memiliki luas 39.549.447 hektare, dengan keanekaragaman hayati dan plasmanutfah terlengkap di dunia. Tapi separuh dari hutan itu sudah dirusak oleh perusahaan yang tak bertanggung jawab baik perusahaan asing maupun dalam negeri.

Keempat, negara ini mempunyai lautan terluas di dunia. akan tetapi di sektor kelautan ini negara dirugikan Rp100 triliun per tahun akibat penangkapan ikan ilegal nelayan asing.

Sebenarnya hal-hal yang diatas sudah diatur dalam sebuah aturan yang jelas dinegara yang besar ini, akan tetapi ada sesuatu yang masih belum dijalankan sesuai dengan diamanatkan konsitusi negara ini, pasal 33 dan 34 diamanatkan kepada negara untuk menomorsatukan kepentingan rakyat bukan kepentingan konglomerat.

Sehingga akhirnya sumber daya alam dan kenikmatan yang didapat hanya dikuasai oleh sekelompok orang saja. Maka ada erosi makna pasal 33 yang seyogyanya diberikan untuk kepentingan orang banyak. Contoh nyata dalam pemberian Hak Pengusahaan Hutan (HPH) oleh Menteri Kehutanan pada 579 konsesi HPH di Indonesia yang didominasi hanya oleh 25 orang pengusaha kelas atas. Masyarakat lokal yang masih menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan dan dari generasi ke generasi telah berdagang kayu, harus diputuskan dari ekonomi kayu. Karena monopoli pemanfaatan hutan dan perdagangan kayu pun diberikan kepada para pemegang Hak Pemilikan Hutan (HPH). Yakni disahkan melalui seperangkat peraturan.

Begitu pula dalam bidang pertambangan migas dan pertambangan umum. Untuk kontrak bagi hasil dalam kuasa pertambangan migas, Pertamina (Perusahaan Minyak Negara) memang pemegang tunggal kuasa pertambangan migas, tetapi kontrak bagi hasil dari eksploitasi sampai pemasarannya diberikan ke perusahaan-perusahaan besar. Sedangkan di bidang pertambangan umum, rakyat penambang emas di Kalimantan, Riau (pemerintah mengistilahkan mereka sebagai PETI: Pengusaha Tambang Tanpa Izin), harus tergusur untuk memberikan tempat bagi penambang besar. Dengan logika yang sama seperti di sektor kehutanan, penambang emas rakyat dianggap tidak mempunyai teknologi dan manajemen yang baik, sehingga layak digusur hanya dengan dalih tidak mempunyai izin. Sedangkan penambang emas besar dianggap akan memberikan manfaat besar karena kemampuan teknologi dan manajemen mereka. Rakyat pendulang emas tidak mendapat tempat sama sekali dalam kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia, dan kehidupan mereka semakin buruk.

Sementara penghasilan negara dari sektor pengelolaan sumberdaya alam ini tidaklah langsung ”menetas” pada masyarakat lokal di sekitar SDA itu sendiri (seperti yang diagungkan oleh pendekatan trickle down effect), melainkan lebih banyak ke para pengusahanya dan ke pusat pemerintahannya. Tingkat korupsi yang tinggi, lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi serta akuntabilitas pemerintah menyebabkan upaya untuk meningkatkan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya dari sektor pengelolaan SDA menjadi kabur dalam praktiknya.

Ternyata kita menerapkan Pasal 33 dengan “malu-malu kucing”. Jiwa sosialisme ini yang memberikan hak monopoli kepada negara, dilaksanakan melalui pemberian peran yang sangat besar kepada swasta, dan meniadakan keterlibatan rakyat banyak dalam pelaksanaannya. Ini adalah sistem ekonomi pasar tetapi dengan mendelegasikan hak monopoli negara ke swasta. Yyaitu memberikan keleluasaan sebesar-besarnya kepada pemilik modal, tanpa perlindungan apapun kepada rakyat kecil.***


Hidayatullah
Mantan Ketua Bidang Public Relation HMI–MPO Cabang Pekanbaru Editor : Rindra Yasin