Banyak cara yang dilakukan oleh manusia untuk mempopulerkan dirinya. Ada beberapa cara yang dilakukan, antara lain: Pertama, dilakukan dengan tujuan positif melalui cara yang positif. Kedua, dilakukan dengan tujuan positif melalui cara yang negatif. Ketiga, dilakukan dengan tujuan negatif melalui cara yang positif. Keempat, dilakukan dengan tujuan negatif melalui cara yang negatif, bahkan menyebabkan timbulkan keresahan dan memicu konflik horizontal.
Dari keempat bentuk cara seseorang mempopulerkan dirinya, hanya cara pertama yang seharusnya dilakukan untuk membuat diri menjadi terkenal. Sebab, cara tersebut mencerminkan kecerdasan seseorang dalam memilih jalan memperkenalkan dirinya. Sementara yang paling parah adalah bila langkah yang ditempuh dengan mengambil cara yang keempat, sebab akan menimbulkan gejolak yang luar biasa, baik secara vertical, apatah lagi secara horizontal.
Apa yang dilakukan melalui pendekatan terakhir di atas sepertinya menjadi catatan merah di akhir tahun 2014. Mulai statemen seorang pemimpin yang melarang penyembelihan hewan kurban di lingkungan masjid, sekolah, dan beberapa tempat umum lainnya. Padahal persoalan ini tidak pernah menjadi polemik sejak awal Islam masuk di nusantara. Belum tuntasnya persoalan ini, pencederaan wilayah religius Islam kemudian berlanjut dengan tawaran dan rencana untuk menghilangkan status agama dalam identitas kependudukan (KTP) di Indonesia. Tak pelak lagi, rencana ini mendapat reaksi luar biasa, baik yang pro maupun kontra.
Ada beberapa persoalan yang muncul tatkala rencana penghapusan identitas agama dihilangkan, antara lain: Pertama, status agama merupakan implementasi konkrit yang termaktub dalam Pancasila. Bila identitas agama dihilangkan, maka bertentangan dengan Pancasila. Hal ini berarti, bahwa pelaku yang anti Pancasila sama dengan anti Indonesia. Bila hal ini terjadi, maka sudah jelas bagi penegak hukum tindakan apa yang harus diambil.
Kedua, secara ilmu mantiq, bila alasan menghilangkan status agama dalam kartu identitas kependudukan (KTP) yang sudah berlaku di Indonesia selama ini, berarti si penggagas tidak memiliki pola pemikiran yang lurus. Logikanya, bila KTP menginformasikan identitas seseorang, maka identitas agama diperlukan untuk menjelaskan atas keyakinan yang diyakininya. Bila agama tidak lagi diperlukan untuk identitas keyakinan seseorang dengan alasan ada kelompok yang menganut agama di luar agama-agama yang diakui di Indonesia, maka alamat seseorang pun tak perlu dicantumkan dalam identitas kependudukan (KTP). Sebab, masih banyak masyarakat yang tak memiliki alamat tetap disebabkan selalu berpindah-pindah atau tak memiliki rumah sama sekali. Ketika hal ini terjadi, bagaimana mengetahui jumlah penduduk negeri ini, terutama bagi kepentingan hukum tata negara. Demikian pula jenis kelamin juga tidak perlu dicantumkan karena masih ada orang yang berkelamin ganda yang tak ada sebutannya di kolom kartu identitas. Bila hal ini terjadi, maka sebenarnya kartu identitas tidak diperlukan lagi. Jika demikian, bubarlah suatu negara karena identitas rakyatnya tidak ada lagi, sehingga hubungan rakyat dan negara akan sulit diidentifikasi.
Ketiga, tatkala identitas berfungsi menjelaskan informasi diri seseorang, maka identitas agama merupakan bagian yang tak bisa dihilangkan karena hal tersebut menyangkut keyakinannya. Bahkan, identitas agama menjadi suatu kebanggan sekaligus harga dirinya. Tapi, tatkala identitas agama sudah dihilangkan, berarti tidak ada lagi kebanggaan atas agama diyakini dan hilangnya harga dirinya. Bahkan, jika demikian ini terjadi, maka secara hukum tata negara berarti telah terjadi perubahan azas negara dari Pancasila menjadi sosialis atau bahkan atheis. Sebab, agama tidak lagi menjadi identitas yang dilembagakan dan diadministrasikan.
Keempat, dilihat dari aspek budaya, menghilangkan identitas agama dalam kartu penduduk di negeri ini berarti telah menafikan eksistensi budaya yang ada. Sebab, eksistensi budaya bagi suatu komunitas di antaranya dengan menjadikan identitas agama yang diyakininya sebagai ruh budaya.
Untuk itu, diperlukan kearifan dalam mengambil kebijakan dan pemikiran yang matang sebelum mengeluarkan statemen, apatahlagi bila statemen yang dikeluarkan mengandung ketidakcerdasan dan merusak tatanan yang selama ini terpelihara di tengah-tengah masyarakat. Masih banyak persoalan bangsa ini yang harus dipikirkan para pemimpin negeri ini guna tercapainya kesejahteraan seluruh bangsa. Bukan berpikir “nyeleneh nan tidak populer” karena justeru akan menjadi bumerang dan munculnya ketidakpercayaan rakyat.
Persoalan ekonomi rakyat yang masih terpuruk, nilai tukar uang rupiah masih sangat rendah, supremasi hukum yang perlu diperkuat secara obyektif, kualitas lulusan pendidikan yang belum mampu menyelesaikan persoalan pengangguran yang mendera anak bangsa, para koruptor yang menggurita dan sulit diberantas, inflasi ekonomi yang sulit dibendung, harga bahan keperluan pokok masyarakat yang tak terkendali dan melambung, mengkristalnya sikap kedaerahan dan kelompok yang mengkerdilkan kepribadian segelintir anak bangsa, dan sejumlah persoalan lainnya masih menjadi PR berat untuk bisa diselesaikan. Tatkala stabilitas dan keharmonisan rakyat (meski dalam kondisi yang menyisakan segudang persoalan di atas) masih terpelihara secara baik, maka seyogyanya jangan menambah persoalan yang justeru akan mengancam keharmonisan yang telah terbina.***
Samsul Nizar
Guru Besar Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau
Editor : Rindra Yasin