Mencegah Korban Human Trafficking

Rindra Yasin • Dipublikasikan Sabtu, 22 November 2014 | 17:37 WIB
Perempuan korban human trafficking adalah sosok yang rentan untuk kembali terviktimisasi. Kasus pidana yang menimpa mereka yang pada umumnya adalah untuk kepentingan bisnis seks, telah melemahkan mental, psikologis dan juga fisik. Kondisi seperti ini jelas sangat tidak mendukung bagi mereka untuk dapat menuntut haknya terhadap para tersangka, melalui mekanisme dalam sistem peradilan pidana yang berlaku.

Sistem peradilan pidana di Indonesia yang masih fokus pada tersangka dan kurang memperhatikan hak-hak korban, menjadi momok yang seringkali justru menjadikan para korban human trafficking ini mengalami viktimisasi yang kedua kalinya.

Proses peradilan yang panjang dan berbelit mengikuti jalur birokrasi yang ada, telah menempatkan korban pada situasi yang sulit. Pada satu sisi, korban sudah terlanjur melaporkan tindak pidana yang telah menimpanya demi memperjuangkan hak-haknya terhadap tersangka, tetapi di sisi lain, korban harus kembali bergulat dengan permasalahan yang pernah menimpanya tersebut. Proses ini harus dijalani oleh korban sejak tahap penyidikan, penuntutan hingga peradilan.

Pada tahap penyidikan di kepolisian, mekanisme yang harus dilalui oleh korban yaitu setelah korban melaporkan tindak pidana human trafficking yang menimpanya, mereka harus berhadapan dengan penyidik Polri untuk memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi korban. Pada kondisi ini, terdapat beberapa hal yang menjadikan para perempuan korban human trafficking, terkadang mengalami viktimisasi oleh penyidik.

Bentuk viktimisasi yang secara tidak sengaja dialami oleh korban human trafficking ketika dalam proses penyidikan antara lain yaitu seringkali korban dipaksa oleh penyidik untuk mengingat kembali dan menceritakan dengan detail kronologis yang telah membawanya hingga menjadi budak dalam bisnis prostitusi, serta peristiwa-peristiwa yang telah mereka alami selama menjalani profesi tersebut.

Bentuk viktimisasi lainnya adalah pada umumnya kasus-kasus human trafficking ini ditangani oleh penyidik Polisi laki-laki karena sedikitnya penyidik Polisi Wanita (Polwan) pada unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
Bentuk viktimisasi yang berikutnya yaitu proses penyidikan yang memakan waktu cukup lama dan memakan biaya sendiri. Pada masa ini, aktivitas keseharian korban akan sangat bergantung pada penyidik. Korban menjadi tidak terlalu bebas untuk bepergian terutama keluar kota dalam waktu yang lama atau mencari pekerjaan keluar kota, karena merasa khawatir apabila sewaktu-waktu dipanggil kembali oleh penyidik untuk menjalani rangkaian pemeriksaan seperti pembuatan berita acara pemeriksaan lanjutan, konfrontasi, dan lain sebagainya.

Bentuk viktimisasi yang terakhir yaitu pada proses penyidikan, seringkali penyidik Polri mempersilahkan wartawan untuk mewawancarai atau mengambil foto korban. Hal ini sering dikeluhkan korban karena pada hakikatnya korban tidak menghendaki dirinya diekspos oleh media apalagi sampai foto dan identitas lengkap mereka di tampilkan secara gamblang oleh media.

Untuk mecegah terjadinya viktimisasi terhadap korban human trafficking pada tahap penyidikan, maka perlu diperbanyak penyidik Polwan pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).  Pada tahap ini, para penyidik harus dapat berkomunikasi dan memperlakukan korban dengan menggunakan sentuhan kewanitaan, sehingga korban akan lebih nyaman, relaks dan mudah terbuka dalam memberikan keterangan terkait peristiwa yang menimpanya. Selain itu penyidik juga harus aktif dan terampil dalam mengumpulkan alat bukti melalui pendekatan dengan korban sehingga dapat di tentukan tersangkanya hingga berkas perkara selesai dan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum.

Tugas dan peran yang kedua yaitu memberikan bantuan psikologis kepada korban berupa pendampingan selama korban dalam proses penyidikan. Untuk ini para penyidik polisi wanita (Polwan) tersebut harus dibekali dengan pengetahuan tentang ilmu psikologi. Selain itu menampilkan sosok penyidik polri yang humanis.***


Sapta M Marpaung
Peserta Didik Sespimmen Dikreg 54, 2014 Editor : Rindra Yasin