Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Riau Ondi Sukmara mengeluhkan kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddi Chrisnandi yang mengedarkan surat larangan PNS mulai Desember 2014 tak boleh lagi melakukan kegiatan dan rapat di hotel. Sebab kebijakan itu merugikan dunia perhotelan sekaligus mengancam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan berakibat pengurangan tenaga kerja.
Kita tentu perlu memberi apresiasi terhadap pernyataan Ketua PHRI Riau tersebut. Oleh karena, nafas hotel itu justeru dari tamu plus kegiatan. Kalau hotel tak ada tamu dan sepi dari iven-iven, bangkrutlah pemilik hotel itu. Bahkan, kalau hendak dikliping berita koran menyangkut beragam kegiatan PNS di hotel selama ini, seperti seminar, penataran, rapat, simposium, bazaar, pelantikan, halalbihalal, bincang-bincang dan lainnya mungkin sudah dua lemari banyaknya. Mengapa harus dihentikan?
Alangkah lebih elok, jika Menteri Yuddi bukannya melarang, tapi malah menganjurkan PNS bikin aktivitas apa saja di hotel termasuk melangsungkan pesta perkawinan yang meriah demi investasi. Tapi syaratnya, jangan sekali-kali menggunakan uang APBD melainkan uang dari kantong sendiri. Sehingga “kehebatan” PNS tidak terlalu mencolok di tengah-tengah kemiskinan rakyat. Apalagi, ribuan rakyat yang rumahnya di sebelah hotel justru tak pernah sekalipun masuk hotel lantaran saku mereka tak mendukung.
Kalau rakyat ingin menikmati kemewahan, mereka ramai-ramai masuk mal menghibur diri sebab masuk mal gratis tak usah bawa ”uang sepeser buta” pun kecuali ongkos parkir.***
Ibrahim Muhammad
warga Panam, Pekanbaru. Editor : Rindra Yasin