"Kutukan" Tanah Riau

Rindra Yasin • Dipublikasikan Kamis, 27 November 2014 | 11:10 WIB
Tanah sumber kemakmuran, tapi tanah juga sumber petaka. Di Provinsi Riau, rakyat menjadi saksi hal itu: dua gubernur dan tiga bupati mengakhiri karirnya di KPK, masuk penjara gara-gara salah kelola soal tanah. Mereka semua terjerat kasus penyalahgunaan izin hutan dan lahan.

Seperti sudah menjadi garis takdir bahwa negeri Riau negeri yang kaya akan hasil buminya punya petaka tanah. Istilah yang paling terkenal tentang Riau itu adalah “di atas minyak di bawah minyak”, artinya Riau kaya akan hasil minyak bumi, gas dan minyak sawit. Namun sayang kekayaan alam yang luar biasa banyak itu sebagian besar diangkut keluar Riau dan hanya sisa-sisa remahnya yang ditinggalkan untuk membantu pembangunan daerah. Kebijakan yang memeras kekayaan tanah seperti itu sesungguhnya adalah bentuk ketidakadilan kita kepada tanah.

Adapun dampak pengurasan kekayaan tanah yang sudah dirasakan selama ini adalah kehilangan keanekaragaman makhluk hidup (biodiversity), kerusakan hutan, daerah aliran sungai (watershed), erosi tanah yang berlebihan, pencemaran udara, tanah menjadi kering dan tandus, dan sebagainya. Siapa yang menderita, tentu saja yang pertama merasakan adalah masyarakat yang hidup dan tinggal di kawasan tersebut, setelah itu baru dampak berdimensi regional dan global.

Namun petaka tanah yang hendak ditekankan dalam tulisan ini adalah petaka bagi pemimpinnya. Riau banyak melahirkan kepala daerah yang berkarakter kuat dan membumi. Mereka dipilih oleh rakyat dengan sejuta mimpi untuk membangun negeri-negeri yang mereka pimpin. Tetapi tidak semua kepemimpinan tersebut yang berjalan mulus, sebab sejumlah dari mereka tersandung kasus kejahatan korupsi. Dari data di atas jelas tiga gubernur dan tiga bupati berhenti pengabdiannya di dalam penjara. Dan uniknya, semua masalah pemimpin tadi tak jauh-jauh dari persoalan tanah, yakni hutan dan lahan. Inilah sesungguhnya petaka tanah yang dimaksud.
 
Dalam ilmu falsafah bumi, tanah adalah simbol dari ketenangan, kesabaran dan ketegasan. Tanah dalam kehidupan manusia merupakan lambang dari emosi positif seperti diam tawakkal dan berlapang dada. Tanah itu kokoh, keras, tegas, yang apabila dikaitkan dengan sifat manusia maka tanah adalah tentang keyakinan akan kebenaran yang diperolehnya dari akal dan sesuatu yang masuk akal atau logis.

Tanah adalah elemen kedua yang ada di bumi, selain elemen lainnya api air dan udara. Elemen tanah terbentuk karena magma yang mendingin, dan tanah merupakan tempat makhluk hidup menginjakkan kakinya di muka bumi. Tanah mampu menumbuhkan berbagai macam tanaman dan menyediakan bagi kehidupan para hewan.  Atas segala kebaikan yang diberi tersebut, tanah sering disebut dengan istilah Ibu atau Bunda. Dan barang siapa yang menyakiti Sang Bunda, maka bersiaplah untuk menerima segala bala akibatnya.

Begitulah problematika tanah di negeri Lancang Kuning, negeri yang tanahnya lebih sedikit dibandingkan perairan atau lautannya. Pengelolaan tanah dengan baik dan benar bisa mendatangkan kesejahteraan, namun juga melahirkan berbagai kejahatan sosial kemasyarakatan apabila salah kelola.

Kasus tanah di daerah-daerah yang melibatkan warga kerap berujung bentrokan, saling serang bahkan sampai memakan korban jiwa. Awalnya memang kasus perebutan lahan, tetapi pemacu bentrokan berdarah dikembangkan oleh isu suka agama ras dan antargolongan (SARA). Bentrokan yang paling menarik perhatian nasional itu justru ketika dua kepala daerah saling mengklaim pemilik kawasan di perbatasan. Bupati Kampar dan Bupati Rokan Hulu terlibat ketegangan yang cukup memilukan gara-gara keduanya mengklaim berebut lima desa yang terdapat di tapal perbatasan. Juga melahirkan bentrok fisik di kalangan akar rumput.

Dalam skala yang lebih luas, persoalan tapal batas antarprovinsi belum juga reda. Ada potensi konflik di tapal batas Riau dengan Sumatera Utara, Riau dengan Sumatera Barat, dan Riau dengan Jambi. Bahkan seandainya Provinsi Kepulauan Riau tidak ada, mungkin sengketa di Pulau Berhala masih menjadi bom waktu bagi Riau. Termasuk pula dampak pengerukan pasir laut yang dijual murah ke Singapura.

Di Tanah Melayu, ada pantun yang terkenal: Tudung periuk pandailah menari / Ditarikan anak putra mahkota / Kain yang buruk berikan kami/ Untuk menyapu si air mata. Bagi masyarakat Melayu di Riau mereka hanya minta kain yang buruk bukan minta songket apalagi kain sutera. Artinya masyarakat tempatan sudah pasrah tak punya kemampuan apa-apa lagi untuk merebut haknya kembali. Mereka minta sedikit saja dari kekayaan alam yang pernah mereka punya. Itu pun bukan untuk menjadi kaya, tetapi untuk menghapus si air mata. Hanya sebagai pelipur lara tanda saguhati dari penguasa yang sudah merampas segala haknya.

Bagi wartawan yang ada di Riau, masalah tanah adalah masalah klasik yang tak pernah habis untuk ditulis. Isu-isu lama yang belum tuntas penyelesaiannya sampai sekarang merupakan isu uptodate dengan segala letupan-letupan persoalan sosial kemasyarakatan di tengah masyarakat. Suku asli masyarakat Riau, suku Sakai, sejatinya pemilik tanah ulayat yang sekarang menjadi kawasan ladang minyak perusahaan asing.  Suku asli masih mengerang kesakitan. Memang tanah itu milik negara. Seperti juga tanah yang dikuasai perkebunan, HTI di Riau lainnya. Tapi dulu sebelum perusahaan-perusahaan itu ada, tanah-tanah itu siapa yang punya? Hati-hati, tanah Riau menyimpan kutukan bagi mereka yang rakus, tamak dan tidak amanah.***



Dheni Kurnia
Ketua PWI Riau Editor : Rindra Yasin