Bedah Korupsi Lewat Liputan

Rindra Yasin • Dipublikasikan Selasa, 9 Desember 2014 | 08:39 WIB
(Memperingati Hari Antikorupsi, 9 Desember)

TRANSPARANSI adalah ujung tombak dari kebebasan pers. Tanpa kebebasan pers, ibarat  pensil tumpul yang kehilangan arangnya. Sepanjang ada kebebasan pers, selama itu pula fungsi pers tetap terjaga.  Sebagaimana amanah UU No. 40/1999 tentang Pers, salah satu fungsi pers sebagai kontrol sosial. Karenanya, pers menjadi salah satu instrumen yang paling diandalkan dalam agenda pemberantasan korupsi bersama koalisi masyarakat sipil di Indonesia.

Memperingati hari antikorupsi, yang jatuh hari ini, 9 Desember, penulis ingin melihat sejauh mana kesadaran insan pers terhadap fungsi mulia yang disandangnya itu? Apakah keterlibatan pers melalui liputan sudah memainkan perannya dalam upaya pembongkaran kasus-kasus korupsi?

Reaktif Tak Proaktif
Menurut P Hasudungan Sirait, penulis buku Mengawal Transparansi Anggaran: Panduan bagi Jurnalis, selama ini pers kita cukup aktif memberitakan kebocoran anggaran. Tapi, pers kita umumnya belum menjemput bola; akibatnya cenderung reaktif, belum proaktif. Pers masih menari mengikuti irama gendang yang dimainkan pihak lain. Bila musik dari  ‘tetangga’ itu tak terdengar lagi, maka  pers kita pun bakal berpaling ke liputan yang lain. Pers kita masih menanti pengungkapan oleh KPK, PPATK, kejaksaan, Polri, serta organisasi masyarakat sipil seperti ICW, dan Fitra. Setelah terungkap, barulah ikut mem-blow-up-nya.

Sebenarnya, pers bisa berbuat lebih banyak sebagai penjaga penyimpangan kekuasaan oleh aparatur pemerintah. Caranya? Tidak menari setelah gendang dibunyikan pihak lain. Sebaliknya, proaktif. Dalam konteks anggaran negara, yang perlu dilakukan pers kita adalah tidak menunggu kasus terkuak melainkan mengawasi proses anggaran dari awal hingga akhir.

Seperti kita ketahui siklus korupsi anggaran selama ini polanya tak pernah berubah. Modusnya itu-itu saja. Begitu pula aktornya juga tak jauh berbeda. Menurut data Kemendagri, dari tahun 2005-Agustus 2014, jumlah pejabat kepala daerah yang diduga terlibat korupsi tercatat mencapai 331 orang, anggota DPR sebanyak 3.169 orang dan pegawai negeri sipil sebanyak 1.221 orang.

Korupsi Keuangan Daerah
Melihat modus dan aktornya yang cenderung berputar di lingkaran yang sama, maka bagi pers khususnya pers di daerah perlu memetakan arah liputannya. Dalam konteks anggaran daerah, siklus anggaran bermula dari perencanaan dan berujung dengan pertanggungjawaban.

Berdasarkan pengalaman Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) selama melakukan advokasi anggaran dan buku Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Melawan Korupsi: Pedoman Investigasi Skandal Keuangan Daerah, pola-pola korupsi mudah dibaca dan dipetakan. Apalagi korupsi di Indonesia cenderung “telanjang” dan kasat mata, karena koruptor di Indonesia hanya pandai mencuri/menggelapkan, tapi tak pandai menyimpannya.

Pertama, program anggaran yang mengada-ada. Pers harus mampu mengendus pos penganggaran yang sebenarnya tidak diatur. Malah kadang tidak dibolehkan oleh ketentuan, misalnya untuk anggota dewan munculnya anggaran aneh seperti; anggaran premi asuransi, uang pensiun, uang pemeliharaan kesehatan, uang makan, uang rekreasi, biaya perawatan dan pengobatan. Ini menjadi modal pers untuk menelisik dan memulai perencanaan liputannya.

 Kedua, anggaran ganda (double budgeting). Penganggaran ganda juga sering ditemukan ketika masing-masing pos anggaran dalam APBD diteliti lebih mendalam.

Ketiga, anggaran fiktif (split budget). Anggaran fiktif adalah salah satu modus yang juga sering digunakan dengan cara membuat item atau mata anggaran yang sebenarnya tidak pernah direalisasikan untuk tujuan itu, namun dialokasikan untuk kepentingan lainnya. Contohnya kasus pembobolan APBD 2001 Kabupaten Kepri (saat masih bergabung dengan Provinsi Riau) yang merugikan keuangan daerah mencapai Rp 4,3 miliar. Cara yang dilakukan, bupati dibantu kepala Dispenda, kepala dinas PU dan Kabag Keuangan Kepri beramai-ramai membuat proposal fiktif yang diperuntukkan kalangan LSM yang telah membantu dalam memperjuangkan pemekaran Kepri. Namun sebenarnya, dana sebesar itu justru mengalir ke kantong atau rekening pribadi mereka masing-masing.

Keempat, mark up. Modus dengan cara menaikkan nilai anggaran dari nilai sebenarnya adalah modus yang paling tren di kalangan pejabat karena cara ini lebih mudah dan cepat. Pola ini selalu dilakukan berulang-ulang, baik dari kalangan dewan maupun pejabat pemerintahan. Biasanya polanya tak bisa sendirian. Tapi melibatkan pihak kedua, atau malah pihak ketiga. Jika nilai proyeknya kecil, cukup dengan pihak kedua. Namun jika nilai proyeknya besar selalu melibatkan pihak ketiga, antara dewan, pemerintah dan pengusaha/kontraktor. Munculnya uang fee 10 persen dari nilai total proyek sudah menjadi bagian yang jamak terdengar di proyek-proyek pemerintahan. Di sanalah biasanya bermula permainan mark –up anggaran tersebut.

Selanjutnya, terakhir tatkala menuliskan liputan nantinya, pers perlu memperhatikan sejumlah prinsip dalam dunia jurnalisme agar liputannya itu berbobot.

Secara sederhana liputan berbobot adalah yang bukan talking news dan dangkal, karena faktanya tipis. Secara teknis, kualifikasinya antara lain; terjaga  sudut berita (angle), judul, pembuka lead), nilai berita, narasumber, keberimbangan informasi, penggalian informasi,  verifikasi, latar masalah dan akurasinya juga harus tetap terjaga. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mari para insan pers sempena Hari Antikorupsi ini kita melakukan reorientasi terhadap liputan korupsi yang selama ini telah kita lakukan.***


M Ilham Yasir
Mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru Editor : Rindra Yasin