Kegiatan illegal fishing yang paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing yang selanjutnya disingkat dengan (KIA) yang berasal dari beberapa negara tetangga (neighboring countries).
Pengertian illegal fishing merujuk kepada pengertian yang dikeluarkan oleh International Plan of Action (IPOA) – Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF). Pengertian illegal fishing dijelaskan sebagai berikut. illegal fishing, adalah:
Pertama, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yuridiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yuridiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu.
Kedua, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, Regional Fisheries Management Organization (RFMO) tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO.
Ketiga, kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara anggota RFMO.
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya illegal fishing; pertama, kebutuhan ikan dunia (demand) meningkat, disisi lain pasokan ikan dunia menurun, terjadi kelebihan permintaan terutama jenis ikan dari laut seperti tuna. Hal ini mendorong armada perikanan dunia berburu ikan di manapun dengan cara legal atau ilegal.
Kedua, disparitas (perbedaan) harga ikan segar utuh (whole fish) di negara lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi sehingga membuat masih adanya surplus pendapatan. Ketiga, fishing ground di negara-negara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia masih menjanjikan, padahal mereka harus mempertahankan pasokan ikan untuk konsumsi mereka dan harus mempertahankan produksi pengolahan di negara tersebut tetap bertahan.
Keempat, laut Indonesia sangat luas dan terbuka, di sisi lain kemampuan pengawasan khususnya armada pengawasan nasional (kapal pengawas) masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan untuk mengawasai daerah rawan. Kelima, sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini bersifat terbuka (open access), pembatasannya hanya terbatas pada alat tangkap (input restriction). Keenam, masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas. Ketujuh, persepsi dan langkah kerja sama aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan masih belum solid, terutama dalam hal pemahaman tindakan hukum, dan komitmen operasi kapal pengawas di ZEE.
Data tersebut membuktikan betapa pencurian ikan di perairan nasional sudah mencapai taraf yang sangat mengkhawatirkan dan sudah saatnya diakhiri. Indonesia, dengan luas wilayah perairan 3,2 juta kilometer persegi, menjadi habitat paling ideal bagi satwa dan biota laut untuk hidup dan berkembang biak. Dengan garis pantai 95.181 kilometer dan merupakan terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, potensi ekonomi laut Indonesia diperkirakan mencapai Rp3.000 triliun per tahun. Potensi sebesar itu tentu sangat menggiurkan. Tak mengherankan jika pemerintah telah mengeluarkan 630.000 izin kapal ikan berbobot di bawah 30 gros ton (GT), dan sekitar 5.300 izin kapan ikan besar berbobot di atas 30 GT.
Ironisnya, dengan perairan yang mahaluas dan potensi ekonomi kelautan yang demikian besar, Indonesia hanya memiliki 27 kapal pengawas perikanan dan 490 unit kapal patroli penjaga pantai dan laut. Artinya, satu kapal patroli penjaga pantai dan laut menjaga wilayah perairan dan pantai seluas 6.673 kilometer persegi.
Upaya Penegakan Hukum
Gagasan menenggelamkan kapal asing pencuri ikan ternyata menyulut kontroversi. Pemerintah diingatkan, langkah itu sangat berpotensi mengganggu hubungan dengan negara pemilik kapal. Namun, di sisi lain langkah tegas itu didukung banyak pihak. Sebab, selain bagian dari upaya penegakan hukum dan menyelamatkan potensi ekonomi kelautan dari penjarah, langkah tersebut juga bagian dari keberpihakan pemerintah terhadap nelayan tradisional.
Langkah tegas menenggelamkan kapal pencuri ikan sejatinya sudah ada payung hukumnya. UU 45/2009 tentang Perikanan, pada Pasal 69 Ayat (4) menyatakan, dalam menjalankan fungsinya, penyidik dan pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus, berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Langkah tegas dimaksud tentu agar ada efek jera bagi para pencuri ikan. Terbukti, saat pemerintah mulai mewacanakan rencana penenggelaman kapal pencuri ikan, sejumlah negara mengingatkan para nelayannya agar berhati-hati saat mencari ikan di perairan Indonesia.
Kita berharap, pemerintah tidak ragu-ragu mengambil tindakan tegas terhadap para penjarah laut kita. Tentu langkah tegas itu dibarengi prosedur hukum, agar tidak ada gugatan dari negara pemilik kapal kepada pemerintah. Kita menyadari, langkah itu sangat berpotensi mengusik hubungan dengan negara lain. Namun, kepentingan nasional tetap di atas segala-galanya. Pemerintah harus menunjukkan kewibawaan di laut. Sebab, hanya dengan cara itu, semua pihak akan menghormati kedaulatan wilayah kita, baik secara politik maupun ekonomi.***
Widia Edorita
Dosen Fakultas Hukum Unri Editor : Rindra Yasin