Wawasan Nusantara, Prestise dan Prestasi

Rindra Yasin • Dipublikasikan Selasa, 16 Desember 2014 | 09:10 WIB
Usaha pemagaran wilayah Indonesia secara yuridis telah dimulai sejak diumumkannya Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957. Inilah yang menjadi cikal bakal kelahiran Wawasan Nusantara. Adapun yang melatarbelakangi diumumkannya Deklarasi Juanda tersebut, dikarenakan hukum laut peninggalan Belanda (Territorial Zee En Maritime Kringen Ordonantie 1939) sudah tidak bisa lagi untuk melindungi wilayah Indonesia. Dalam hukum laut Belanda tersebut perairan yuridiksi Indonesia hanya sejauh 3 mil laut dihitung sejak air surat. Akibatnya, adanya kantong laut bebas di perairan wilayah Indonesia.

Kondisi ini menimbulkan permasalahan bagi pemerintah Indonesia. Hal ini terlihat ketika terjadi usaha untuk mengembalikan Irian Jaya (sekarang Papua) ke pangkuan ibu pertiwi dan terjadinya pemberontakan PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi pada tahun 1958, kapal perang asing dengan bebas memasuki dan berlabuh di kantong laut bebas di antara pulau-pulau nusantara untuk memberikan bantuan logistik kepada daerah yang berusaha untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia tidak bisa berbuat banyak karena hukum laut peninggalan Belanda tersebut tidak bisa menjangkaunya (hanya sejauh 3 mil).

Bercermin dari keadaan tersebut maka Indonesia mengumumkan Deklarasi  Juanda  pada 13 Desember 1957.  Pengumuman Deklarasi  Juanda  telah merombak secara revolusioner tata laut Indonesia di mana sebelumnya 3 mil dari garis pantai menjadi 12 mil  yang diukur dari titik-titik terluar pulau Indonesia.

Substansi dari Deklarasi Juanda tersebut adalah adanya cikal bakal Wawasan Nusantara yang intinya “bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan NKRI, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari pada wilayah daratan NKRI dan dengan demikian merupakan bagian dari pada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak dari pada Republik Indonesia. Lalu lintas damai di periaran pedalaman ini bagi kapal asing terjamin selama tidak bertentangan dengan keadaulatan dan keselamatan Republik Indonesia. Penentuan batas territorial yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang”.

Akibat hukum yang ditimbulkan oleh Deklarasi Juanda tersebut kantong-kantong laut yang ada di perairan nusantara sudah tidak bebas lagi dilayari oleh negara asing tanpa seizin Pemerintah Indonesia. Kondisi ini sudah tentu mendapat tantangan dari negara-negara lain. Tidak lama setelah Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 beberapa negara menyatakan tidak mengakui klaim Indonesia atas perairan di sekitar dan antara pulau-pulaunya. Di antara negara-negara yang menyatakan tidak setuju antara lain Amerika Serikat, Australia, Inggris, Belanda dan  Selandia Baru, sedangkan  yang  menyatakan menyokong hanya Rusia dan Cina.

Dari uraian di atas diketahui bahwa sejak diumumkannya Deklarasi Juanda 1957 sudah mendapat tantangan yang luar biasa terutama  dari negara-negara maritim besar. Walaupun akhirnya pada tahun 1982  di Konferensi Hukum Laut di Jamaica, sidang PBB telah menyepakati melalui voting dan telah ditandatanganinya  Konvensi Hukum Laut Internasional.

Hasil pemungutan suara, 60 negara setuju, 17 negara abstain, dan 4 negara menentangnya. Amerika Serikat termasuk dari 4 negara yang terang-terangan menolak konvensi  tersebut yang lainnya adalah Venezuela, Israel dan Turki.

Dari keempat negara tersebut yang paling ekstrim penentangannya adalah Amerika Serikat sebagaimana ditulis oleh New York Times “bahwa lautan dan samudera bagi Amerika Serikat tidak merupakan hak milik umat manusia tetapi merupakan sekadar hanya sebagian wilayah, di mana dapat diajukan tuntutan menurut hak pihak yang kuat. Jadi sikap Amerika yang terang-terangan menolak Konvensi Hukum Laut walaupun telah disetujui PBB dikarenakan kepentingan nasionl  (national interest) Amerika yang berkaitan dengan pertambangan dasar laut dalam (deep seabed mining). Amerika Serikat sangat berkepentingan dengan eksploatasi kekayaan di laut.

Dengan adanya Konvensi Hukum Laut tersebut sudah tentu membatasi kebebasan pemilikan laut seluas-luasnya (ini bertentangan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat). Oleh karena  itu Amerika Serikat berusaha untuk menghalangi keberadaan konvensi hukum laut tersebut.

Prestise
Sempena Hari Nusantara, 13 Desember, sekarang yang menjadi tantangannya adalah bagaimana mempertahankan prestasi tersebut (prestise).

Di sinilah sekali lagi dituntut kerja keras untuk mempertahankan prestasi tersebut sedang dipertaruhkan. Apa lagi dengan adanya statemen dari Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim. Walaupun sebenarnya menurut penulis, ide tersebut sudah  agak  terlambat,  apabila  kita  melihat  bagaimana putra-putra terbaik Indonesia telah memperjuangkan archipelago state sejak tahun 1957 dan pada tahun 1982  telah diakuinya pokok-pokok asas negara kepulauan seperti yang diusulkan dalam Deklarasi Juanda.  Setelah 25 tahun kita berjuang di fora internasional, seharusnya setelah 1982, seyogiyanya pembangunan Indonesia sudah harus diarahkan untuk  memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya alam di laut untuk kesejahteraan bangsa  Indonesia. Jadi  sangatlah bisa dimengerti  ketika  Presiden  Joko Widodo dalam pidato pelantikannya sebagai presiden menyatakan bahwa kita sudah terlalu lama memunggungi laut.

Akibat dari terlalu lama memunggungi laut tersebut yang kita lihat pada saat ini adalah kita masih belum mampu melindungi wilayah kita dari illegal fishing. Melihat kondisi objektif yang demikian ini sadarlah kita bahwa ini merupakan suatu pekerjaan rumah yang besar bagi bangsa ini khususnya yang ada di daerah, bagaimana kita seharusnya  memberikan kontribusi dalam rangka menjaga prestise Indonesia di dunia internasional sehubungan dengan prestasi yang telah dicapai bangsa Indonesia dengan Deklarasi Juanda.***


Desmaniar Harahap
Staf Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau Editor : Rindra Yasin