Bahwa banyak tenaga honorer yang belum jadi PNS adalah realita. Realita itu kini menuntut perbaikan status. Para tenaga honorer seluruh Indonesia mendesak pemerintah agar status mereka berubah. Desakan honorer tertinggal untuk diangkat menjadi CPNS oleh pemerintah pusat dinilai tidak beralasan. Pasalnya, honorer tertinggal baik kategori satu (K1) dan kategori dua (K2) merupakan produk pemerintah daerah.
Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi yang harus bertanggung jawab menyelesaikan masalah honorer K1 dan K2 ini adalah pemda. Karena merekalah yang menciptakan honorer. Ternyata ini penyakit lama birokrasi kita. Di daerah, menurut MenPAN, kepala daerah yang terpilih sering mengangkat tenaga honorer sebagai balas budi. Ujung-ujungnya mereka minta dijadikan PNS. Sayangnya perekrutan ini tidak didasari apakah honorer bersangkutan dibutuhkan organisasi atau tidak.
MenPAN juga membantah pemerintah tak peduli dengan tenaga honorer. Pemerintah pada 2009 telah mengangkat hampir satu juta orang honorer K1 menjadi CPNS. Jumlah ini terus membengkak menjadi satu juta lebih setelah honorer tercecer K1 dan K2 diangkat CPNS juga. Pemerintah sebenarnya sudah sangat baik dan bijak mengangkat honorer ini. Kalau sekarang disuruh lagi mengangkat seluruh honorer K2, mau diambil darimana anggarannya?
Kementerian tengah membuat formula perekrutan CPNS selama lima tahun ke depan. Sistemnya dibuat seperti penerimaan TNI/Polri sehingga pusatlah yang akan mengatur penempatannya. Selama ini penyebaran penempatan pegawai tidak merata. Ketika seorang pelamar akan mendaftarkan diri menjadi pegawai aparatur sipil negara (ASN), diwajibkan mengisi surat perjanjian bersedia ditempatkan di mana saja.
Di dalam surat perjanjian itu akan dibuat persyaran mutlak yang harus dipenuhi seorang CPNS. Apabila setelah menjadi CPNS menolak ditempatkan di mana saja, maka status CPNS-nya akan dicabut. Kita tentu berharap sistem baru yang diterapkan ini benar-benar menghasilkan aparatur sipil negara yang berkualitas. Aparatur yang benar-benar dibutuhkan negara dan bukan aparatur yang sekadar memberatkan anggaran negara tanpa karya nyata. *** Editor : Rindra Yasin