Perencanaan, Solusi dan Masalah dalam APBD

Rindra Yasin • Dipublikasikan Selasa, 23 Desember 2014 | 10:03 WIB
ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terus menjadi sorotan setiap tahun. Selain penggunaannya yang dianggap sering tidak tepat sasaran, alokasi yang berlebihan, dan APBD juga banyak disorot tidak mencapai target yang sudah ditetapkan.

Masalah tidak tercapainya target penggunaan anggaran, menjadi masalah jamak di hampir semua daerah —kalau tak mau disebut terjadi di semua daerah— dan itu terjadi berulang-ulang setiap tahun.

Target pembangunan yang direncanakan 100 persen, pada kenyataan di akhir tahun anggaran mampu direalisasikan dengan angka beragam. Yang jelas, semua uang negara yang tidak terserap pembangunan harus dikembalikan ke kas negara, dan itu jelas-jelas merugikan daerah.

Sulitnya pencapaian target penggunaan anggaran yang sesuai alokasi yang ditetapkan, salah satu disebabkan lemahnya perencanaan pembangunan. Sehingga, dalam proses pelaksanaan sering tidak sesuai kenyataan di lapangan.

Perencanaan dalam pembangunan menjadi kunci utama untuk menuju pencapaian target realisasi anggaran yang baik. Baik yang dimaksudkan bukan saja pada tingginya persentase realisasi, tapi juga tidak bermasalah secara administrasi dan hukum.

Ironinya lagi, setiap tahun, seluruh daerah di Riau, berlomba-lomba merebut alokasi dana dari pusat, baik berupa dana alokasi umum maupun khusus. Begitu dana pusat sudah diraih, pada realisasinya bermasalah dan di akhir tahun anggaran dikembalikan lagi ke kas negara. Selanjutnya, kembali diajukan untuk tahun anggaran berikutnya, dan terus berulang.

Upaya merebut anggaran daerah yang bersumber dari APBN dan juga sumber lainnya merupakan langkah yang perlu terus dilakukan. Sebab, dengan banyaknya alokasi anggaran yang masuk ke Riau, semakin banyak proyeksi pembangunan yang bisa dibuat dan dilaksanakan.

Hanya saja, agar dana yang sudah masuk ke kas daerah bermanfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat di Riau, maka ke depan perlu disiapkan perencanaan pembangunan yang benar-benar matang. Sehingga anggaran yang mencapai angka Rp25 triliun lebih yang menjadi jatah Riau tidak perlu lagi kembali ke kas daerah, tapi benar-benar terealisasi untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Riau.

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang setiap tahun diadakan jangan hanya sebatas untuk membagi-bagi ”kue APBD”. Melalui Musrenbang-lah semua rencana pembangunan dibahas, baik objeknya mapun dana realistis yang diperlukan untuk itu.
Tak kalah pentingnya, hindari kucing-kucingan anggaran antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan DPRD, karena tak jarang konflik dua lembaga ini menjadi sumber petaka dalam pelaksanaan pembangunan.*** Editor : Rindra Yasin